<![CDATA[Kesehatan merupakan elemen penting setiap manusia. Bahkan apabila dilihat lebih luas, permasalahan kesehatan ini juga menyangkut dan melibatkan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara yang tidak bisa menjaga dan menjamin pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya, akan menghasilkan permasalahan kualitas sumber daya manusia si masa depan. Maka, pelayanan kesehatan melalui beragam program yang ada patut mengedepankan pertimbangan kemanusiaan di atas persoalan administrasi dan birokrasi di dalamnya. Mengingat, cukup banyak masyarakat tidak mampu yang akibat keadaan ekonominya jadi sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Peemasalahan dalam riset ini adalah: Bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dan Apa saja kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Serta, kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, kerap berbenturan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Saran yang diberikan adalah pemerintah dan Negara harus memahami akar permasalahan pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan tersebut. Mengingat, tidak setiap masyarakat banyak memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka terkait pelayanan kesehatan itu sendiri. Pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan humanis, perlu lebih dilaksanakan dengan maksimal dibandingkan mempersoalkan permasalahan administrasi dan birokrasi]]>
Copyrights © 2025
