Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Journal of Social Research Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Tony Richard Alexander Samosir
Universitas Padjadjaran
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7719

Abstract

Kesehatan merupakan elemen penting setiap manusia. Bahkan apabila dilihat lebih luas, permasalahan kesehatan ini juga menyangkut dan melibatkan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara yang tidak bisa menjaga dan menjamin pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya, akan menghasilkan permasalahan kualitas sumber daya manusia si masa depan. Maka, pelayanan kesehatan melalui beragam program yang ada patut mengedepankan pertimbangan kemanusiaan di atas persoalan administrasi dan birokrasi di dalamnya. Mengingat, cukup banyak masyarakat tidak mampu yang akibat keadaan ekonominya jadi sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Peemasalahan dalam riset ini adalah: Bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dan Apa saja kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Serta, kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, kerap berbenturan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Saran yang diberikan adalah pemerintah dan Negara harus memahami akar permasalahan pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan tersebut. Mengingat, tidak setiap masyarakat banyak memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka terkait pelayanan kesehatan itu sendiri. Pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan humanis, perlu lebih dilaksanakan dengan maksimal dibandingkan mempersoalkan permasalahan administrasi dan birokrasi
Clinical Trial of Tuberculosis Vaccine in Indonesia: Balancing Public Health Needs and Legal Protection for Research Subjects Tony Richard Alexander Samosir; Anita Afriana; Efa Laela Fakhriah
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2941

Abstract

Clinical trials are an important instrument in the development of science and technology in the health field that aims to produce safe and effective medical interventions. The implementation of research involving human subjects cannot be carried out without clear guidelines, ethical standards, and legal frameworks. In the Indonesian context, various stages and procedures have been established to ensure that clinical trials, including the Tuberculosis (TB) vaccine clinical trials that have been carried out, run in accordance with legal principles and medical ethics. This study uses a normative juridical method by relying on secondary data through library research. The focus of the analysis is directed at laws and regulations, public policies, and official documents that regulate the management of vaccine clinical trials in Indonesia. The results of the study show that: First, the implementation of TB vaccine clinical trials in Indonesia must be based on the provisions of national health law by upholding the principles of utility, morality, religious values, moral norms and oriental norms, as well as compliance with all relevant laws and regulations. Second, public health interests can be the basis for restricting individual rights in the implementation of clinical trials, as long as there is strong scientific evidence regarding the potential for the rapid and dangerous spread of infectious diseases, so that the action is proportionate and has legal legitimacy.
Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented Reform Tony Richard Alexander Samosir; Mei Susanto
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4556

Abstract

The study aims to analyze the application of John Rawls' Theory of Justice in Indonesia's health system policy, emphasizing how principles of justice can promote fairness and equality in the provision of health services, especially for disadvantaged populations.The method used was a judicial normative (doctrinal) approach. This study critically reviewed legal and philosophical texts relevant to the Indonesian health policy framework, integrating Rawls' theory as an analytical lens.The novelty of this research lies in the operationalization of Rawls' abstract philosophical principles into a structured evaluation framework (Rawlsian grid) and its application to the Indonesian socio-political and cultural context. This allows for a systematic assessment of inequalities in the health system and proposals for equitable policy solutions.The findings show that programs such as the National Health Insurance Scheme (JKN) have contributed to broader access to health care, but disparities remain in remote and underdeveloped areas. Using the Rawlsian grid, the study highlights challenges in budget allocation, health worker distribution, and infrastructure access. Recommended strategies include reallocating health budgets, fair distribution of health workers, expansion of telemedicine, and participatory planning.The concludes that integrating Rawlsian principles of justice through a structured evaluation framework can support a more inclusive and sustainable health system in Indonesia, ensuring fair and equal access to quality health services for all citizens.
Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Tony Richard Alexander Samosir; Indra Perwira; Sudaryat Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak fundamental seluruh warga negara Indonesia, namun implementasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan, dan kendala geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi arah hukum dan kebijakan kesehatan Pemerintah Kabinet Merah Putih, khususnya dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan kerangka reflektif-kritis, menggabungkan analisis regulasi dan studi pustaka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tersebut belum terwujud secara maksimal akibat kendala digitalisasi, masalah demografis, dan geografis, serta keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerangka regulasi, integrasi sistem informasi kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Co-Authors Anita Afriana Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom Indra Perwira Mei Susanto Sudaryat