<![CDATA[Salah satu fenomena sosial saat ini yang terjadi di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kelam manusia yang menakutkan sewaktu-waktu dapat menciptakan berupa aksi animalisasi (kebinatangan),rusaknya tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Masyarakat (ormas) Sebagai Subyek Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme melalui penelitian yuridis normatif yang mengkaji konsep normatifnya atau peraturan Perundang- undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana terorisme secara tekstual memang belum diatur secara spesifik dan tegas dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan organisasi masyaraka saat ini. Namun demikian, apabila organisasi masyarakat melakukan tindakan – tindakan yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan pengenaan sanksi hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) tersebut dapat dikenakan sanksiadministratif dan sanksi pidana bahkan pembubaran organisasi.]]>
Copyrights © 2025
