Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

HUBUNGAN PERAN PETUGAS, DUKUNGAN KELUARGA DAN KEPATUHAN IBU HAMIL TERHADAP RENDAHNYA CAKUPAN PEMBERIAN TABLET Fe3 PADA IBU HAMIL (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Lampisang Kabupaten Aceh Besar) Rafsanjani, T M; Kurniawan, Ifanda; Saputra, Irwan; Dewiyani, Evi
Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA) Vol 2, No 3 (2019): Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.144 KB) | DOI: 10.32672/makma.v2i3.1547

Abstract

Cakupan konsumsi tablet Fe3 pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Lampisang hanya sebesar 20%, hal ini dikarenakan petugas kesehatan kurang berperan dalam memberikan informasi tentang manfaat tablet Fe3 pada ibu hamil, tidak ada dukungan keluarga dan tidak patuh dalam konsumsi tablet Fe3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan pemberian tablet Fe3 pada ibu hamil. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil sebanyak 276 ibu, dengan sampel sebanyak 73 responden dengan teknik sampel proportional sampling. Penelitian dilakukan pada tanggal 7-16 Agustus 2019, dengan pendekatan Cross Sectional. Analisis data menggunakan uji Chi-Square. Hasil uji univariat bahwa pemberian tablet Fe3 tidak tercapai (64,4%), peran petugas kesehatan yang tidak berperan (54,8%), ibu hamil yang tidak patuh (60,3%) dan ada dukungan keluarga (54,8%). Hasil uji bivariat diketahui bahwa ada hubungan peran petugas kesehatan dengan p value = 0,001, dukungan keluarga dengan p value = 0,001 dan kepatuhan ibu hamil denagn p value = 0,001) dengan rendahnya cakupan pemberian tablet Fe3 pada Ibu hamil. Kesimpulan peran petugas kesehatan, dukungan keluarga dan kepatuhan ibu hamil merupakan faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan pemberian tablet Fe3 pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Lampisang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019. Disarankan bagi puskesmas untuk meningkatkan kegiatan promosi kesehatan pada ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet Fe3.
Determinant Analysis of Restraint History and Length of Stay (LOS) of Patients with Schizophrenia in Aceh Mental Hospital 2018 Humaira, Humaira; Saputra, Irwan; Nurjannah, Nurjannah; Usman, Said
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 3 (2020): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i3.1095

Abstract

Schizophrenia is classified as serious mental illness (SMI) due to its chronicity. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh is the only referral mental hospital in Aceh Province. The number of inpatient visits in 2018 with a diagnosis of schizophrenia is 2,083 (96.12%). The average length of stay is 59.76 days. The purpose of this study was to determine the relationship between history of restraint and the length of stay (LOS) of schizophrenic patients in the Aceh Mental Hospital in 2018. This study uses quantitative method. Secondary data is collected from the medical records of patients returning home in 2018. The study population was all schizophrenic patients who returned in 2018, thus using the total sampling method. The study reveals that history of restraint influences the length of stay (LOS) of schizophrenic patients in Aceh Mental Hospital in 2018. The patients with restraint history was treated longer that the patients without restraint. Restraint exacerbates the clinical symptoms of Schizophrenia and causes physical abnormalities such as wasting in the extremities so that more time is needed in treatment. To avoid the severity of clinical symptoms, extremities deformation and the length of stay, stakeholders need to take strategic steps to eradicate restraint as a method in the handling of people with mental disorders at the community level.
KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Saputra, Irwan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1280

Abstract

ABSTRAKFidusia merupakan salah satu jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut parate executie apabila terjadi wanprestasi. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materil atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan parate eksekusi. Tulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ternyata dalam huruf “b”, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Idealnya eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia tidak terlalu lama proses perkaranya di pengadilan negeri. Ataupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima nfidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.Saran penulis perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Serta perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.Kata kunci: jaminan fidusia; pasca putusan Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTFiduciary is one of the special guarantees of material that gives special rights to the recipient of the guarantee, including the right of creditors to sell their own collateral items without having to have a court decision or called a parate executie in the event of default. Not long ago, the Constitutional Court ruled in a judicial review case in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The article petitioned for trial in the case is Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Act which regulates the executive power of fiduciary certificates and execution parate. This paper discusses the legal power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court ruling Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantees. The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the criteria of the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this study is the strength of the fiduciary guarantee law after the decision of the Constitutional Court Number 18 of 2019 concerning Fiduciary Guarantee as evidenced in the letter "b", then the execution of fiduciary collateral is through auctions. This is also confirmed by the provision of Article 6 of the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Bid Implementation Guidelines (PMK 27/2016) which categorizes Fiduciary Execution Guarantee Auctions as one of the types of Execution Auctions, and as it is known that the implementation of types Execution Auction can only be done by Class I Auction Officers which incidentally only exists at the KPKNL. Then it can be understood that the Decision of the Constitutional Court Number 18 Year 2019 will more or less have implications for the Auction business process conducted by the KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decree Number 18 of 2019, are fundamental norms. Because, from the norm contained in the article, it is issued the power of execution that can be carried out by the Fiduciary Guarantee Holder (creditor) which then causes many problems, both related to the constitutionality of the norms and the implementation that governs the execution of fiduciary collateral. Ideally the execution of fiduciary collateral items is through an auction whose implementation can only be carried out by the KPKNL. Execution of fiduciary guarantees should not take too long in the case process in a district court. Or through a public auction is not too expensive or auction office services. If the collateral value of fiduciary collateral is small or comparable to the sale value and processing costs through public auctions and litigations in court. So that the fiduciary and nfiduciary recipients do not experience huge losses because the costs are very expensive. It is necessary to divert fiduciary collateral objects. Fiduciary collateral for vehicles, the Traffic Police must promote fiduciary recipients to report fiduciary collateral items for vehicles, so that during raids on the road found collateral vehicles not in the hands of the rightful.The author's suggestion is that there should be supervision by the fiduciary recipient of the fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement, among others, are caused either by regulations that provide a weak position for creditors such as the lack of firmness in execution regarding the execution of the execution, even though the object of fiduciary 79 guarantees moving objects whose movements are very fast so vulnerable embezzlement other than that often in a fiduciary agreement there is no confirmation. It should be discussed or discussed about the formation of an executing agency for a fiduciary guarantee agreement, bearing in mind that fiduciary is a guarantee institution for movable objects whose physical control is by the fiduciary giver, so that it is logically prone to change hands. As well as the need for legal awareness and socialization regarding the implementation of fiduciary so that the weaknesses contained in the Fiduciary Security Act can be minimized in a fiduciary agreement, for example by forming an agreement on supervision of fiduciary objects.Keywords: fiduciary guarantee; post constitutional court ruling
Analysis of Differences between INA CBG’s Rates and Hospital Real Rates in Hemophilia Patients at RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Haslinur, Sari; Saputra, Irwan; Syahrizal, Dedy; Bakhtiar, Bakhtiar; Usman, Said
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 3 (2020): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i3.1107

Abstract

INA CBG’s rate is system of health financing packages from government based on cased and hospital services. Real tariff are the actual costs incurred by hospitals service based to local governments. During this time there are differences between INA CBGs rated and hospital rates. Hemophilia is a high-cost disease paid by INA CBGs. The aim of this study was to analyze the differences of INA CBGs and real rates in Hemophilia Patients at RSUDZA Banda Aceh. The research used quantitative analyticmethod. Data collection was carried out by taking secondary data from visits of hemophilia patients at RSUDZA in January-Desember 2019. The study population was all hemophilia patients in RSUDZA in 2019 with purpousive random sample of 100 people. There was a significant difference between INA CBGs rated and hospital rates rates in Hemophilia Patients at RSUDZA Banda Aceh.which indicated by p-value 0,000. Differences between INA CBGs and real rates of hospital are Rp.-431.095.538 or -25%. Differences of INA CBGs rated dan real rates causes’ hospital loss, but hospital needs to re-review the calculation of more efficient service cost to improve the quality of service.
The Analysis of Infant Death Determinants in Aceh Besar Regency of 2019 Nilawati, Nilawati; Nurjannah, Nurjannah; Usman, Said; Saputra, Irwan; Bakhtiar, Bakhtiar
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 3 (2020): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i3.1087

Abstract

This study deals with the analysis of infant death determinants in Aceh Besar Regency of 2019. One effort to get people to care and know a lot about their health and that of their families well needs a health literacy program. Pregnant women who have low health literacy reduce the success of early pregnancy detection efforts and increase the risk of death in infants or complications. This study is conducted by quantitative design using analytical methods with a Case Control approach. The result shows that there are relationship inter variables. And the most dominant variable in causing infant mortality in Aceh Besar Regeny of 2019 is socioeconomic.
HUBUNGAN PERAN PETUGAS, DUKUNGAN KELUARGA DAN KEPATUHAN IBU HAMIL TERHADAP RENDAHNYA CAKUPAN PEMBERIAN TABLET Fe3 PADA IBU HAMIL (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Lampisang Kabupaten Aceh Besar) Rafsanjani, T M; Kurniawan, Ifanda; Saputra, Irwan; Dewiyani, Evi
Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA) Vol 2, No 3 (2019): Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/makma.v2i3.1547

Abstract

Cakupan konsumsi tablet Fe3 pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Lampisang hanya sebesar 20%, hal ini dikarenakan petugas kesehatan kurang berperan dalam memberikan informasi tentang manfaat tablet Fe3 pada ibu hamil, tidak ada dukungan keluarga dan tidak patuh dalam konsumsi tablet Fe3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan pemberian tablet Fe3 pada ibu hamil. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil sebanyak 276 ibu, dengan sampel sebanyak 73 responden dengan teknik sampel proportional sampling. Penelitian dilakukan pada tanggal 7-16 Agustus 2019, dengan pendekatan Cross Sectional. Analisis data menggunakan uji Chi-Square. Hasil uji univariat bahwa pemberian tablet Fe3 tidak tercapai (64,4%), peran petugas kesehatan yang tidak berperan (54,8%), ibu hamil yang tidak patuh (60,3%) dan ada dukungan keluarga (54,8%). Hasil uji bivariat diketahui bahwa ada hubungan peran petugas kesehatan dengan p value = 0,001, dukungan keluarga dengan p value = 0,001 dan kepatuhan ibu hamil denagn p value = 0,001) dengan rendahnya cakupan pemberian tablet Fe3 pada Ibu hamil. Kesimpulan peran petugas kesehatan, dukungan keluarga dan kepatuhan ibu hamil merupakan faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan pemberian tablet Fe3 pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Lampisang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019. Disarankan bagi puskesmas untuk meningkatkan kegiatan promosi kesehatan pada ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet Fe3.
ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI BAITUSSALAM, ACEH BESAR Suliawati, Gidul; Usman, Said; Maulana, Teuku; Saputra, Irwan; Zaman, Nasrul
E-Jurnal Medika Udayana Vol 12 No 7 (2023): E-Jurnal Medika Udayana
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/MU.2023.V12.i07.P08

Abstract

The immunization program is included in efforts to reduce morbidity, disability and death in infants and toddlers. Complete Basic Immunization Coverage in Aceh Besar District has decreased every year, atleast is still below the national target of 85%. This study aims to determine the factors associated with complete basic immunization coverage at the Baitussalam Health Center in 2022. This research was conducted using a quantitative study with a cross-sectional approach with data collection using a questionnaire and analyzed univariately to describe the distribution and proportions, as well as bivariate using Chi Square and using multivariate analysis with linear regression. Result of the study showed more than half (57.4%) of mothers did not give complete immunization to their babies. This study found that there was a relationship between the provision of complete basic immunization and the mother's employment status (p value = 0.018), level of knowledge (p value = 0.484), family support (p value = 0.000), mother's trust (p value = 0.000). The most dominant factors affecting complete basic immunization coverage at the Baitussalam are factors of knowledge, trust, the role of health workers and health cadres.
HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN INSENTIF DENGAN KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR ACEH JAYA, ACEH, INDONESIA Rahmayuli, Eka; Martunis, .; Saputra, Irwan
E-Jurnal Medika Udayana Vol 12 No 2 (2023): E-Jurnal Medika Udayana
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/MU.2023.V12.i02.P03

Abstract

Rumah sakit menjalankan perannya sebagai pusat kesehatan dengan pelayanan paripurna sehingga diperlukan kinerja yang optimal dari staf dan pekerja didalamnya. Perilaku pekerja akan menghasilkan kinerja jangka panjang yang positif dan peningkatan kemampuan personil, atau sebaliknya dipengaruhi beberapa faktor yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan insentif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian non-experimental dengan penyajian secara deskriptif dan analitik. Sebuah penelitian menggunakan desain cross sectional yang dianalisis dengan uji Chi-Square. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan subyek penelitian adalah pegawai yang bekerja pada RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya seluruhnya berjumlah 320 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan termasuk dalam kategori transformatif sebanyak 50,3%, dan adanya hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap pemberian kinerja pegawai (p=0,000). Didapatkan mayoritas budaya organisasi termasuk dalam kategori baik sebesar 57,2%, dan adanya hubungan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan p=0,017. Mayoritas insentif termasuk dalam kategori sesuai sebesar 59,1%, dan ada hubungan insentif terhadap kinerja pegawai dengan p=0,006. Disimpulkan bahwa adanya hubungan antara gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan insentif terhadap kinerja pegawai RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya yang bermakna (sig<0.05).
KUALITAS PELAYANAN ANTENATAL CARE YANG DIBERIKAN OLEH NAKES DI KABUPATEN ACEH BESAR Hastuty, Henny; Nurjannah, .; Usman, aid; Saputra, Irwan; Maulana, Teuku
E-Jurnal Medika Udayana Vol 12 No 10 (2023): E-Jurnal Medika Udayana
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/MU.2023.V12.i10.P12

Abstract

Kualitas pelayanan antenatal diharapkan sesuai dengan standar profesi yang baik dengan memberikan pengalaman hamil dan melahirkan yang positif bagi para ibu sehingga menurunkan angka mortalitas dan morbiditas ibu dan anak. Realitanya, angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2024 dan SDGs 2030. Kasus AKI di provinsi Aceh masih tinggi, mencapai sebesar 223/100.000 KH pada tahun 2021. Kabupaten Aceh Besar berada diurutan ketiga dari 5 kabupaten/kota penyumbang kematian ibu tertinggi di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Antenatal Care yang diberikan oleh Nakes Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebuah studi survei analitik dengan pendekatan cross-sectional pada bulan Maret 2023 dengan jumlah populasi 199 ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan prosedur pelayanan ANC dengan kualitas pelayanan ANC dengan nilai P value = 0,0001, terdapat hubungan kepemilikan buku KIA dengan kualitas pelayanan ANC dengan nilai P value =0,0001, adanya hubungan penyuluhan dengan kualitas pelayanan ANC dengan nilai P Value =0,002, adanya hubungan ketersediaan petugas kesehatan dengan kualitas pelayanan ANC dengan nilai P value = 0,001, dan terdapat hubungan pelaksanaan kelas Ibu Hamil dengan kualitas pelayanan ANC dengan nilai P value = 0,0001. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara prosedur pelayanan ANC dengan kualitas pelayanan ANC, prosedur pelayanan ANC 14,1 kali berisiko terhadap kualitas pelayanan ANC. Prosedur pelayanan ANC tersebut didukung oleh ketersediaan nakes, pemanfaatan buku KIA, penyuluhan rutin dan adanya kelas ibu hamil.
Quantity of antibiotic use and its association with clinical outcomes in COVID-19 patients: A snapshot from a provincial referral hospital in Indonesia Yossadania, Asyriva; Hayati, Zinatul; Harapan, Harapan; Saputra, Irwan; Mudatsir, Mudatsir; Diah, Muhammad; Ramadhana, Ika F.
Narra J Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Narra Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52225/narra.v3i3.272

Abstract

Irrational antibiotic use in Indonesia is considered high, yet there are still lacks reliable information regarding the issue. The quantity of antibiotic use studies, in particular during coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, was not well reported. The aim of this study was to evaluate antibiotic use in COVID-19 patients at a province referral hospital in Aceh, Indonesia, Dr Zainoel Abidin Hospital, and to assess the association between antibiotic use and COVID-19 clinical outcomes. The defined daily dose (DDD) method was used and expressed in DDDs per 100 patient-days as in hospital setting. The data were obtained from inpatient confirmed COVID-19 patients between March 2020 and December 2021. A logistic regression was used to determine the association between patients’ characteristics and antibiotic usage with clinical outcomes. A total of 361 treated COVID-19 patients were included using a random sampling technique and analyzed. Out of 361 patients, 89.2% of them were treated with antibiotic(s). All the antibiotics were given empirically except for cefazoline (5.5%) that was used as prophylaxis to obstetric patients who underwent the c-section. Azithromycin was the most prescribed antibiotic and levofloxacin had the highest DDD. Our data suggested that there was no association between antibiotic use and clinical outcomes of COVID-19 patients (p=0.128). Having sepsis and another pulmonary disease however were associated with mortality of COVID-19 patients with adjusted odds ratio (aOR) 14.14; 95%CI 2.94–67.90, p=0.001 and aOR 8.64; 95%CI 3.30–22.63, p<0.001, respectively. In addition, patients older than 60-year-old had a higher chance to an unfavorable outcome compared to those younger than 30-year-old, aOR: 7.61; 95%CI: 1.07–53.94. In conclusion, the use of antibiotics is prevalent among COVID-19 and it is not directly associated with clinical outcomes.
Co-Authors . Nurjannah Abdat, Munifah Achmad Fathoni, Achmad Adamy, Aulina Agustina, Rini Fitri Ali Basrah Pulungan Ambawani, Cettra Shandilia Latunusa Amiyatno, Rifki Andrina, Alisya Aqli Mursadin Asnawi Abdullah Azzati, Rahmil Bakhtiar Bakhtiar Bambang Sumardjoko Chairunissa, Indri Dedy Syahrizal Diah, Muhammad Edy Miswar, Edy Eka Mulyana, Eka Endang Fauziati Evi Dewi Yani Fadlina, Amelia Fajri, Muhammad Iqbal Fazira, Frisca Fitri, Aina Fitria Fitria Fredinan Yulianda Gusti, Naufal Hadi, Nariman Hakim, Deandi Alif Hanis, Nonong Hanum, Misra Harapan Harapan Harisa, Muh. Harun Joko Prayitno Haryanto, Robby Haslinur, Sari Hastuty, Henny Hermasnyah, Hermasnyah Hollanda Arief Kusuma Ira Puspita Sari Kurniawan, Ifanda Kusma, Nila Kusuma, Teuku Meldi Kusuma, Thitha Meista Mulya M. Marthoenis Mahruri Saputra Maidar Maidar, Maidar Marianah, Marianah martunis, . Mashadi Maulana, Teuku Mawaddah Warahmah Meutia Zahara Mudatsir Mudatsir Mursalin . Nabilah Nabilah Nilawati Nilawati Nurhayati Nurhayati Nurjannah Nurjannah Nusgia, Abi Hadit Putri, Dina Soes Rahmahdani, Yuni Rahmayuli, Eka Ramadhana, Ika F. Reka Julia Utama Riansyah, Ferdi Ristiani, Ristiani Rohmah, Luluk Salsabila, Hilwa Sania, Putri Santosa, Rezky Raulia Sari, Desy Ambar Sayekto, Giri Sharif, Sabariah Sifani, Reza Fahrizal Sri Wartini Suliawati, Gidul Syahputra, Arie Abri Zatama Syam, Marniati Syirril Ihromi, Syirril T. Maulana T.M. Rafsanjani Teuku Heriansyah, Teuku Tiarnida Nababan Tonny Suhendra Umuri, Khairil Usman, aid Usman, Said Yaniawati, Poppy Yosefani, Fiveva Tria Chantika Yossadania, Asyriva Yuli Rahmawati Zakaria, Radhiah Zaman, Nasrul Zinatul Hayati Zohriah, Roviatul