<![CDATA[Perdebatan mengenai konsep khilafah dalam Islam telah berlangsung selama berabad-abad dan terus menjadi topik yang menarik perhatian, khususnya ketika dikaitkan dengan persoalan bentuk pemerintahan yang dianggap sesuai atau ideal menurut prinsip-prinsip ajaran Islam. Khilafah sering dipahami sebagai institusi politik yang menggantikan peran kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafatnya, dan telah menjadimodel pemerintahan yang dijadikan rujukan oleh sebagian besar ulama klasik maupun kelompok Islam politik kontemporer. Salah satu pemikiryang mengkritik konsep khilafah sebagai sistem teokrasi adalah Ali Abd. Raziq. Dalam karyanya Al-Islam wa Usul Al-Hukm, ia berpendapat bahwaIslam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu dan bahwa khilafah bukanlah institusi yang memiliki legitimasi teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Ali Abd. Raziq terhadap teokrasi Islam serta bagaimana reinterpretasi konsep khilafah dalam pandangannya berdampak pada pemikiran politik Islam modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan historis dan filosofis terhadap karya-karya Ali Abd. Raziq serta pemikiran para ulama yang mengkritisinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali Abd. Raziq menegaskan bahwa kekuasaan politik dalam Islam bersifat duniawi dan harus dikelola berdasarkan prinsip rasionalitas dan pengalaman historis, bukan atas dasar doktrin keagamaan yang bersifat absolut. Gagasannya membuka ruang bagi pembentukan negara yang berlandaskan hukum positif dan nilai-nilai demokrasi tanpa harus bergantung pada sistem khilafah. Temuan ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi politik Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern di dunia Muslim.]]>
Copyrights © 2025
