Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS SITA UMUM DAN PENJUALAN SAHAM DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR Nainggolan, Jonas; Yudistiara, Irfan; Yasid, Muhammad
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1739

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis sita umum dan penjualan saham debitor pailit oleh curator. Keinginanan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tambahan modal usaha. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik semua sumber yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku usalia adalah melakukakn peminjaman modal kepada kreditor dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan olah kedua belah pihak. Tipe riset yang dicoba dalam kategorisasi riset ini merupakan riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif ialah riset yang difokuskan buat menelaah aplikasi kaedah- kaedah ataupun norma- norma hukum positif. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Kepustakaan (Library Reseaarch). Hasil riset menunjukkan masih banyak nya produsen kosmetik yang belum mendaftarkan merknya menjadi penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan BPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui media online, BPOM harus terus melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kominfo, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dll. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur BPSK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERPAJAKAN. Siregar, M. Aditya Akbar; Heldayani, Nova Sri; Yasid, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2034

Salah satu penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan pungutan resmi negara kepada warga negara wajib pajak. Pemungutan pajak diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 23A UUD 1945. Di dalam Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan perintah dari UUD 1945, pengaturan mengenai pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berkenaan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”. Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia; (2) untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan; (3) untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak di Indonesia. Hasil penelitian bahwa (1) Modus operandi pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya Modus Operandi Pelaku penggelapan pajak di Indonesia diantaranya dilakukan dengan cara Modus dengan tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Modus kejahatan perpajakan dengan memambahkan biaya-biaya fiktif, Modus Menerbitkan atau Menggunakan Faktur Pajak tidak Berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur Pajak Palsu), Modus Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipotong atau Dipungut, Modus dengan Merekayasa Eskpor Untuk Mendapatkan Restitusi PPN. (2) Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak Berdasarkan UU Perpajakan adalah dengan membayar denda, apabila tidak membayar denda, maka penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38-Pasal 43 UU Perpajakan.

ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Sipahutar, Rupus Agustinus; Hasundungan, David Christian; Yasid, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2035

Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah akut dalam praktik penanganannya tidak dapat dilakukan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan regulasi/hukum yang mengatur mengenai proses acara pidana penegakan tindak pidana korupsi tidak memungkinkan dilaksanakan dengan proses seperti itu. Penyelesian tindak korupsi yang memakan waktu cukup lama, mulai dari penyidikan, hingga putusan hakim dipengadilan tingkat pertama, proses hingga putusan tingkat banding, hingga putusan kasasi dan peninjuan kembali, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian jaksa melakukan proses penagihan uang pengganti dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi, berapa lama waktu yang harus dilaluinya, dan bagaiman pembuktian harta atau aset yang masuk dalam perkara korupsi dan yang tidak masuk dalam perkara korupsi. Artinya, masih ada proses-proses dan akibat hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapan uang pengganti dan denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu, efektifitas penerapan uang pengganti dan denda terhadap terpidana kasus korupsi masih menjadi belum dapat dipastikan.

PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA Limbong, Panal Herbet; Siregar, Syawal Amry; Yasid, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1346

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keingininan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada. Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam penyelesian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaanya maupun untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata, kedua Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan ketiga Bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku saat ini. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat , maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai nilai moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PENYIDIK BEA CUKAI BELAWAN Syahputra, Juwan; Dongoran, Isra Damayanti; Yasid, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2036

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor Penghambat Dalam Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanandi Indonesia? 2) Bagaiamana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana kepabeanan?Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Pengaturan hukum tindak pidana kepabeanan didalam UU N0 7 Tahun 2016, semakin mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kepabeanan di indonesia. Penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kepabeanan itu sendiri dilatarbelakangi oleh faktor eksternal dan internal. Penecegahan terhadap tindak pidana kepabeanan dapat dilakukan dengan menjalankan peraturan perundang undangan dengan sesuai aturan, bisa dengan pengawasan.

Dekonstruksi Khilafah dan Teokrasi Islam : Telaah Kritis Pemikiran Ali Abdul Raziq dalam Konteks Politik Islam Modern Azka, Ibnu; Rafika, Rafika; Yasid, Muhammad
PUSAKA Vol 13 No 1 (2025): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/pusaka.v13i1.1605

Perdebatan mengenai konsep khilafah dalam Islam telah berlangsung selama berabad-abad dan terus menjadi topik yang menarik perhatian, khususnya ketika dikaitkan dengan persoalan bentuk pemerintahan yang dianggap sesuai atau ideal menurut prinsip-prinsip ajaran Islam. Khilafah sering dipahami sebagai institusi politik yang menggantikan peran kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafatnya, dan telah menjadimodel pemerintahan yang dijadikan rujukan oleh sebagian besar ulama klasik maupun kelompok Islam politik kontemporer. Salah satu pemikiryang mengkritik konsep khilafah sebagai sistem teokrasi adalah Ali Abd. Raziq. Dalam karyanya Al-Islam wa Usul Al-Hukm, ia berpendapat bahwaIslam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu dan bahwa khilafah bukanlah institusi yang memiliki legitimasi teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Ali Abd. Raziq terhadap teokrasi Islam serta bagaimana reinterpretasi konsep khilafah dalam pandangannya berdampak pada pemikiran politik Islam modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan historis dan filosofis terhadap karya-karya Ali Abd. Raziq serta pemikiran para ulama yang mengkritisinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali Abd. Raziq menegaskan bahwa kekuasaan politik dalam Islam bersifat duniawi dan harus dikelola berdasarkan prinsip rasionalitas dan pengalaman historis, bukan atas dasar doktrin keagamaan yang bersifat absolut. Gagasannya membuka ruang bagi pembentukan negara yang berlandaskan hukum positif dan nilai-nilai demokrasi tanpa harus bergantung pada sistem khilafah. Temuan ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi politik Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern di dunia Muslim.

Fun Learning Through Quizizz Game in The PAI Student Media Development and Learning Resources Class Yasid, Muhammad; Mulyadi, Mus
Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 (2023): Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : Samodra Ilmu: Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Jurnal Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58353/jak.v2i1.85

How to bring about fun learning experience of PAI students through Quizizz Game in the Media Development and Learning Resources class is the main issue why this paper was written. In this a descriptive research study, the researcher use quantitative descriptive method. Questionnaires, observation schedules, and interview guides as measurement methods to collect data on student perceptions level on using Quizizz. Data students questionnaire was carried out using a saturation sampling method on total 22 student population. And interview to support and deepen the data on student perceptions and experiences regarding the use of Quizizz. The result shows, the level of perception and acceptance of PAI students in 4A class at the Faculty of Tarbiyah UIN Bengkulu towards the use of Quizizz shows a good level. This can be seen from several assumptions such as; Quizizz scoring is more fun; Prefer the assessment method with Quizizz over the usual method; Lectures are not rigid; Quizizz gets the class excited; Quizizz makes lectures more lively and active; and they agreed to recommend Quizizz over other courses.

Juridical Study of the Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Ensuring Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence After the Birth of Law Number 12 of 2022 Simbolon, Nanci Yosepin; Devi, Ria Sintha; Hamonangan, Alusianto; Yasid, Muhammad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3056

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence exists as the main and first special rule in dealing with Crimes of Sexual Violence and as a complement to Indonesian criminal law instruments used in law enforcement against various Crimes of Sexual Violence. One of the efforts to implement the Crimes of Sexual Violence Law is the establishment of Integrated Service Delivery in the regions through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. This study uses a normative juridical research type with a conceptual approach, which aims to find out the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in accommodating every aspect of handling criminal acts of sexual violence, starting from efforts to prevent, handle, to recovery efforts for Crimes of Sexual Violence victims. The results of this study are: First, the Crimes of Sexual Violence Law is the main special regulation and a complement to Indonesian criminal law instruments for tackling sexual violence crimes. Second, the Crimes of Sexual Violence Law provides legal protection for victims of sexual violence by involving the Regional Technical Implementation Units for the Protection of Women and Children in provinces and districts/cities who have duties and responsibilities in terms of reporting, victim protection, investigations, and in terms of handling, protecting and victim recovery.

Mediation as an Alternative to Resolving Problematic Credit in Banking Financial Institutions Yasid, Muhammad
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1054

The problem of non-performing loans (NPLs) remains a major challenge for banking financial institutions due to its direct implications for liquidity, profitability, and the stability of the national financial system. To date, resolution of non-performing loans has generally been carried out through litigation, which is known to be time-consuming, expensive, and provides little flexibility for the disputing parties. This study focuses on analyzing the effectiveness of mediation as an alternative for resolving non-performing loan disputes in the banking sector by examining the regulatory framework, implementation practices, and factors determining its success. Using a normative juridical approach and descriptive qualitative analysis methods, this study explores various legal provisions such as Law Number 30 of 1999, PERMA Number 1 of 2016, and POJK Number 18/2018 and POJK Number 61/2020 concerning the LAPS FSS. The results indicate that mediation has the potential to be an efficient, low-cost, and equitable mechanism for resolving non-performing loans, especially for the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and consumer credit segments. However, its implementation remains suboptimal due to the lack of legal requirements, low awareness among the parties, and limited competence of mediators in the financial sector. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of mediators, and fostering a legal culture that supports peaceful dispute resolution are necessary for mediation to function optimally as an instrument of substantive justice while maintaining the stability of the national financial system.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search