<![CDATA[Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Salah satu wilayah yang menampilkan peran signifikan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana adalah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi peran hukum adat dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana, dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat di Timor Tengah Utara memiliki mekanisme penyelesaian pidana berbasis rekonsiliasi sosial dan keadilan restoratif. Namun, terdapat tantangan seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan, dan minimnya integrasi hukum adat dengan sistem hukum formal. Kesimpulannya, optimalisasi peran hukum adat dalam penanganan tindak pidana memerlukan sinergi antara negara dan masyarakat adat melalui pengakuan hukum, pendampingan, dan pengawasan agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga.]]>
Copyrights © 2025
