Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review Yuris: Journal of Court and Justice JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Literasi Indonesia
Utami, Rahayu Sri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TO RESOLVE DOMESTIC VIOLENCE ACTS Hardianto, Yoyok; Khoidin, M.; Prawesthi, Wahyu; Utami, Rahayu Sri
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 3 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i3.359

Abstract

Domestic violence is often referred to as a hidden crime because both perpetrators and victims attempt to hide their offence from public view. According to Article 28 of the 1945 Constitution, which regulates human rights, all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity. Restorative justice system is one of the approaches used to resolve case of domestic violence. The concept of a restorative justice system is used to resolve violations of the law that occur based on victims and perpetrators’ interests. The objectives of this research is to find out the implementation of restorative justice in managing domestic violence issues in society; and to analyse the restorative justice mechanism in domestic violence cases based on the Indonesian legal system. The approach method used in this research is a normative juridical approach based on laws and regulations related to legal issues. In addition, it is also used conceptual approach based on developed perspective and doctrines in legal sciences. The settlement of domestic violence cases using penal mediation method with a restorative justice approach was succesfully resolved the criminal cases occurred in community.
OPTIMALISASI PERAN HUKUM ADAT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA: REFLEKSI DARI KASUS DI TIMOR TENGAH UTARA Utami, Rahayu Sri; Rezki, Moch. Gufron Fajar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1307

Abstract

Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Salah satu wilayah yang menampilkan peran signifikan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana adalah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi peran hukum adat dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana, dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat di Timor Tengah Utara memiliki mekanisme penyelesaian pidana berbasis rekonsiliasi sosial dan keadilan restoratif. Namun, terdapat tantangan seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan, dan minimnya integrasi hukum adat dengan sistem hukum formal. Kesimpulannya, optimalisasi peran hukum adat dalam penanganan tindak pidana memerlukan sinergi antara negara dan masyarakat adat melalui pengakuan hukum, pendampingan, dan pengawasan agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga.
Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing: Keadilan Restoratif: Pergeseran Komprehensif Menuju Rekonsiliasi Korban-Pelaku dan Penyembuhan Komunitas Utami, Rahayu Sri
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 18 No. 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v18i3.959

Abstract

Restorative Justice, as a transformative legal concept, aims to restore relationships and repair the damage caused by criminal acts through reconciliation between victims, perpetrators, and communities. This study employs two primary normative juridical research approaches: the Statute Approach, focusing on the analysis of laws and regulations, and the Conceptual Approach, emphasizing the understanding of legal concepts and doctrines. The integration of these approaches reveals that conventional criminal proceedings often neglect active participation in mediation and problem-solving outside the court, unlike Restorative Justice. The study underscores the importance of restoration, which extends beyond mere compensation to a broader rapprochement, facilitating mutual agreements between the victim and the perpetrator. This paradigm shift towards Restorative Justice has profound implications for legal practice, emphasizing the need for inclusive, humane, and empathetic legal processes that align with social realities and human rights.Highlights: Restorative Justice's Emphasis: Prioritizes restoration over retribution, facilitating mutual agreements between victims and perpetrators, extending beyond mere compensation. Combination of Research Approaches: Utilizes the Statute and Conceptual Approaches for a comprehensive understanding of legal frameworks and underlying principles. Implications for Legal Practice: Advocates a paradigm shift towards more inclusive, empathetic legal processes, resonating with social realities and human rights. Keywords: Restorative Justice, Statute Approach, Conceptual Approach, Victim-Perpetrator Reconciliation, Community Healing
Penyelesaian Kasus Perjudian Di Aceh Menggunakan Hukum Qanun Yuniardi, Akiko Brando; Kusuma, Jihad Agil Maulana; Utami, Rahayu Sri
⁠⁠Jurnal Literasi Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Literasi Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi dan tantangan penegakan hukum Provinsi Aceh terhadap tindak pidana perjudian, juga dikenal sebagai jarimah maisir, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah undang-undang khusus untuk Provinsi Aceh yang berasal dari otonomi dalam pelaksanaan Syariat Islam. Dalam konteks hukum jinayat, perjudian diklasifikasikan sebagai jarimah dengan sanksi pidana uqubat ta’zir cambuk, denda yang dikonversikan ke emas murni, dan pidana penjara. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi jenis sanksi yang diterapkan, upaya preventif dan represif oleh aparat penegak hukum, serta hambatan struktural, substansial, dan kultural dalam proses penegakan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Jinayat telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif dan represif terhadap pelaku maisir, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya substansi regulasi, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat, dan tantangan teknologi yang mendukung bentuk perjudian modern seperti perjudian daring. Untuk meningkatkan supremasi hukum syariah di Aceh, diperlukan pembaruan substansi qanun, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kolaborasi antarlembaga dalam mendorong kesadaran hukum dan adaptasi terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi.
Kebijakan Hukum Penetapan Harga Kuliner di Destinasi Wisata: Antara Prinsip Kebebasan Berusaha dan Perlindungan Konsumen Harya, Gyska Indah; Gideon Setyo Budiwitjaksono; Utami, Rahayu Sri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4390

Abstract

Fenomena kenaikan harga makanan dan minuman yang tidak wajar di destinasi wisata saat musim liburan menimbulkan keprihatinan publik dan mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sering memanfaatkan tingginya permintaan dengan cara yang mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji disharmoni antara prinsip kebebasan berusaha, yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar, dan prinsip perlindungan konsumen, yang menjamin harga yang adil serta informasi yang benar. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah dasar hukum penetapan harga di sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya regulasi khusus mengenai batas kewajaran harga, meskipun prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan dasar normatif yang kuat bagi kebijakan hukum yang seimbang.
Co-Authors Budiwitjaksono, Gideon Setyo Hardianto, Yoyok Harya, Gyska Indah Kusuma, Jihad Agil Maulana M. Khoidin, M. Rezki, Moch. Gufron Fajar Wahyu Prawesthi, Wahyu Yuniardi, Akiko Brando