<![CDATA[Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada prinsipnya telah merubah pola penetapan tersangka yang selama ini tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka. Meskipun terminologi tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam KUHAP di Indonesia dan juga hanya termuat dalam ratio decendi Mejelis telah menimbulkan multitafsir dan perdebatan panjang dikalangan aparat penegak hukum maupun para ahli hukum. Sehingga terhadap hal yang demikian sering dijadikan alasan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam sidang praperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni dengan cara meneliti kepustakaan terhadap teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-hasil riset serta dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dengan dinamika praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks penelitian ini terhadap ratio decidendi pemeriksaan calon tersangka akan digunakan interpretasi teleologis dan gramatikal sebagai pisau analisis. Terjadap frasa pemeriksaan calon tersangka berdasarkan interpretasi teleologis dimaksudkan antisipasi untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia dan potensi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Namun berdasarkan intrepetasi gramatikal, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Dampak pemeriksaan calon tersangka dalam penegakan hukum tentunya akan megahasilkan proses yang lebih berkualitas, akuntabel serta menghargai hak asasi manusia kedatipun dalam konteks tertentu dapat menggangu proses hukum untuk menekan angka kejahatan.]]>
Copyrights © 2025
