Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian) Muazzul Muazzul; Andi Hakim Lubis
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v2i1.9639

Abstract

AbstrakKekerasan terhadap anak di Indonesia pun masih cukup tinggi. "Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia 2013" dari Kementerian Sosial memperlihatkan bahwa kekerasan yang dialami anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Jumlahnya mencapai hampir separuh populasi anak laki-laki, tepatnya 7.061.946 anak atau 47,74 persen. Pada anak perempuan, prevalensinya mencapai 17,98 persen (2.603.770 anak). Dilihat berdasarkan jenisnya, anak-anak Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik. Sebanyak 70,98 persen anak laki-laki dan 88.24 persen anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Untuk kategori kekerasan emosional, sebanyak 86,65 persen anak laki-laki dan 96,22 persen anak perempuan menyatakan pernah mengalaminya. Anak-anak yang mengalami kekerasan tidak semuanya mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini dikarenakan keterbatasan lembaga hukum dan perlindungan anak, selain itu, pihak-pihak yang menjadi korban tidak ingin masalahnya diselesaikan secara hukum melainkan menganggap hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana hukum Islam memandang perlindungan anak sekaligus dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum islam. Pendekatan ilmu sosial merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengupas perilaku keagamaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan tersebut, maka agama dapatdengan mudah dipahami oleh masyarakat, karena turunnya suatu agama disebabkan untuk kepentingan sosial. AbstractViolence against children in Indonesia is still quite high. "Survey of Violence Against Indonesian Children 2013" from the Ministry of Social Affairs shows that the violence experienced by boys is greater than that of girls. The number reaches almost half of the male population, to be exact 7,061,946 children or 47.74 percent. In girls, the prevalence reached 17.98 percent (2,603,770 children). Judging by the type, Indonesian children tend to experience emotional violence compared to physical. A total of 70.98 percent of boys and 88.24 percent of girls have experienced physical violence. For the category of emotional violence, as many as 86.65 percent of boys and 96.22 percent of girls stated that they had experienced it. Children who experience violence do not all get legal protection, this is due to the limitations of legal institutions and child protection, in addition, the parties who are victims do not want the problem to be solved legally but consider it a normal thing in everyday life. This study uses a qualitative approach, namely describing and analyzing how Islamic law views child protection as well as from the perspective of the sociology of Islamic law. The social science approach is the application of Islamic teachings in human life. This approach is used to understand a person's religious pattern in the community. These symptoms are outwardly researched using social sciences such as sociology, anthropology and others. By using this sociological approach, it aims to explore a person's religious behavior in social life. Through this approach, religion can be easily understood by the community, because the decline of a religion is due to social interests.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN SUATU PUTUSAN DI PERSIDANGAN Andi Hakim Lubis; Muazzul M
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.10738

Abstract

Satu diantara aspek penting putusan hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya suatu hukuman pidana. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian normatif. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
Analiasis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016) Maria Theresia Tarigan; Andy Putra Namo; Ghaniu Rezya Pratama; Sigar P. Berutu; Andi Hakim Lubis
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.420

Abstract

The purpose of this study was to learn more about the legislative framework governing the disposal of toxic and hazardous waste, as well as how the panel of judges views the imposition of sanctions in decision No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016. The research was normative juridical law research with the goal of describing or investigating legal concerns derived from documentation studies through literature analysis, data processing from primary, secondary, and tertiary legal sources, and literature study. Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management and PP No. 22 of 2021 concerning the implementation and management of the environment, which replaces PP No. 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste Management, are the regulations for criminal acts for the management of hazardous and toxic waste (B3) that are applicable in Indonesia. In Decision No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016, the judge at the cassation level rejected the Defendant's request for a cassation on the grounds that Judex Facti had not applied the law incorrectly and had tried the Defendant in accordance with the relevant procedural law and had not overstepped his bounds. This case involved B3 waste management without a permit. 
Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Gatot Teguh Arifyanto; Andi Hakim Lubis; Abdul Hakim Siagian
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10259205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; dan penulis akan mengkonstruksi pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk menganalisis permasalahan penelitian dan mengkonstruksi hasil penelitian, penulis menggunakan alur metodologis penelitian hukum empiris, karena itu, bahan hukum penelitian ini bersumber langsung dari subjek peneltian lewat wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat, walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di peradilan agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara dan faktor dari oknum yang tidak bertanggunga jawab seperti calo dan pelaku pungli. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan Islam, dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, sesuai juga dengan dalil maslahah mursalah. Maslahah mursalah di sini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat.
Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana P. Berutu, Sigar; Tysennerick Berley; Yoga Dharmawan, Aldy; Hakim Lubis, Andi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the phenomenon of killings committed against thieves, particularly within the context of criminal law. The study aims to explore legal aspects associated with the act of killing thieves and analyze the justice factors in the enforcement of criminal law concerning such cases. The research methodology utilized both normative and empirical juridical approaches. Data were obtained through literature reviews from various legal sources and the analysis of cases occurring in society. This approach enables a comprehensive understanding of legal issues related to the killing of thieves. The research findings indicate that the practice of killing thieves raises complex moral and legal dilemmas. A review of laws and legal precedents reveals diverse perspectives related to these acts of killing.
Seeking Justice: Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37/Pid.Sus/2020/PN. Ttn Regarding Domestic Violence Lubis, Andi Hakim; Sitompul, Ariman; Pinem , Serimin; Zulyadi , Rizkan; Siagian, Fahrizal
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 1 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i1.8591

Abstract

The research aimed to analyze the alignment between the judge's decision in cases of domestic violence against children and the provisions of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Qonun Number 9 of 2019 on the Implementation of Handling Violence Against Women and Children. The study also considered moral considerations and the overall benefits. The research methodology employs a case law study, which involves examining court decisions to get insight into the application of the law in specific circumstances. Specifically, the study focuses on the Decision of the Tapak Tuan District Court Judge Number 37/Pid.Sus/2020/PN. Case law is utilized to examine court rulings to comprehend how the law is implemented in specific instances. The library research method is employed in conjunction with a sociological juridical perspective. The data for the research is sourced from the Law and various pertinent articles addressing the research difficulties. Furthermore, to bolster the ideas of the study, the paper also incorporates the findings of several empirical studies. According to the findings, it appears that the judge primarily focuses on formal factors and gives little weight to material considerations in their decision-making process. This aligns with the viewpoint expressed by Member Judge II and the concurring opinion within the panel of judges. However, the author acknowledges and values the decision made by the panel of judges. The author recognizes the challenging nature of the judges' task, as they must not only consider the legal interests involved in the case, but also consider the community's sense of justice in order to achieve legal certainty.
ISLAMIC LAW PARADIGM OF EFFORT TO CHILDREN EDUCATIONAL PROTECTION Lubis, Andi Hakim; Muazzul, Muazzul; Mhd Hasbi, Mhd Hasbi
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Central Bureau of Statistics data about the number of children out of school by level of education for the last 3 years showed that there are many children who do not go to school in Indonesia is still apprehensive. The number of children who are not in school From 2019 to 2021 for Elementary and the equivalent  is (0.85), (0.62), (0.65). Whereas Junior High School and the equivalent  in the same year are (6.92), (7.29), (6.77) and Senior High School and the equivalent  in the same year are (23.75), (22.32), ( 21,47). Meanwhile, Islamic teachings place great emphasis on protecting children because children are the next generation of the nation who can disseminate Islamic teachings based on the Quran and Hadith. This study used a qualitative approach which described and analyzed how Islamic law views child protection, especially regarding the fulfillment of children's educational rights. It resulted that the implementation of children's right to education are an important pillar for efforts to increase the degree of humanity and the advancement of human civilization which in Islam is known as hifz al-'aql (maintenance of reason). Islam teaches that education for every human being is very important. Everyone is required to study science until the end of his life. Allah SWT said in the Al-Mujadilah verse 11 which means "Allah will raise up to suitable ranks and degrees those of you who believe and who have been granted knowledge".
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana Lubis, Andi Hakim; Hasbi, Mhd.
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 12 (2024): Madani, Vol. 1 No. 12 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10441033

Abstract

One of the important aspects of a judge's decision in judicial power is the judge's consideration in giving the severity of a criminal sentence. The judge's consideration can be interpreted as an opinion about the good or bad of a matter in order to provide a decision or decision that is sentenced by a judge at the supreme court and judges at the lower judicial bodies as outlined by the judge in his decision. The judge's considerations are the thoughts or opinions of the judge in making a decision by looking at things that can lighten or burden the offender. Every judge is obliged to submit written considerations or opinions on the case being examined and becomes an integral part of the decision. The type of research used in this dissertation is normative research. The essence of the judge's own decision is the crown, and the peak of the criminal case so that the judge in giving a criminal decision must pay attention to all aspects. In the judge's consideration, there are 3 (three) aspects that the judge considers, namely juridical, philosophical and sociological aspects.
The Concept Of Corruption According To The Perspective Of Islamic Criminal Law Syarbaini, Ahmad; Lubis, Andi Hakim; Bin Abdulsomad, Muhammat Faosan Dohae
Journal of Mujaddid Nusantara Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Mujaddid Nusantara March, 2024
Publisher : Institute of Education and Social Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62568/jomn.v1i1.98

Abstract

Corruption comes from the Latin coruptio and corruptus which means to bribe and corrumpere which means to destroy. Corruption is included in jarîmah. Jarîmah is: "Prohibitions of syara', namely; Threats with 'uqūbat had or ta'zir". Ta'zir is: "'uqūbat determined by the authorities in order to refuse thinning and prevent crime". Corruption in Indonesian law is: "Unlawfully committing acts of enriching oneself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy". While the terms that are close to corruption in Islamic studies are: "ghulūl, ikhtilâs, risywah and al-fasad and". Corruption according to fiqh is: "It is a jarîmah or a modern and extraordinary crime for which there is no agreement on the terms and definitions. While the 'uqūbat is ta'zîr which is returned to waliyul amri".
Menggagas Paradigma Pertimbangan Hukum Transitif : Ikhtiar Mempertahankan Keluhuran Martabat Hakim Melalui Putusan Andi Hakim Lubis
Judex Laguens Vol 2 No 3 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.3.12.2024.382-398

Abstract

The public places great expectations on the shoulders of judges and our judicial system. Because one of the essential instruments in law enforcement for justice seekers can be obtained through judges' decisions, a judge's decision in an epistemological perspective is a struggle of a judge's thoughts, both with his heart and conscience, logic, and other judges in his environment. The judge's decision has the power to transfer ownership, revoke freedom, limit arbitrariness, and even more fundamentally eliminate a person's right to life. Such a fundamental authority should be exercised in the right way, considering that the responsibility is not only horizontal but also vertical. However, the fact is that recently, there has been a dichotomy; not a few judges' decisions have triggered the birth of criticism and cynicism, equivalent to public distrust, and formed an attitude of doubt towards judges. This is saddening because not a few judges have mortgaged their dignity and nobility, resulting in decisions that do not reflect universal safety. Observing some of the urgency of judges' decisions in our judicial system, a new legal paradigm is needed, which becomes a grand design in carrying out the duties and decision-making of judges, which researchers term transitive. The transitive legal paradigm will be a milestone of justice in maintaining and defending the dignity of judges as representatives of God. Transitive means saving, reconciling, prospering, and making happy. The judge's decision ultimately becomes a universal salvation that is represented as a representative of God by prioritizing legal considerations for the common good. Thus, the transitive legal paradigm in judges' decisions will provide benefits for all parties, including judges, and the development of the law in the future. Keywords: Paradigm, Law, Consideration, Transitive, Judge