<![CDATA[Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan krusial di Indonesia yang berkontribusi terhadap pemanasan global, khususnya setelah pandemi Covid-19 yang memicu lonjakan aktivitas transportasi dan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi strategis yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta telaah terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan data dan sistem pemantauan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta dominasi penggunaan energi fosil. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti peningkatan literasi publik, modernisasi sistem pemantauan udara, penguatan peran pemerintah daerah, serta reformasi regulasi yang integratif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dinilai penting guna mewujudkan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
