<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, serta mengkaji implikasi yuridis dari kebijakan pencatatan kelahiran berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terhadap anak hasil perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin, yang berimplikasi pada perbedaan hak keperdataan, terutama dalam hal waris, nafkah, dan nasab. Meski Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak tanpa diskriminasi, pengakuan terhadap hak keperdataan anak luar kawin tetap harus melalui proses pembuktian hukum. Penerapan SPTJM dalam pencatatan kelahiran melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mempermudah akses administrasi, namun tidak serta merta memberikan legitimasi hukum penuh terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Oleh karena itu, pengakuan hak keperdataan anak hasil perkawinan siri tetap memerlukan validasi hukum melalui bukti atau penetapan pengadilan.]]>
Copyrights © 2025
