<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Notaris di Tana Toraja tidak memiliki kendala dalam memberikan layanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, hanya saja kendala ada pada masyarakat atau klien yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga menimbulkan kendala secara administratif dalam proses pemberian layanan notaris secara gratis. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sanksi Kode Etik. This research aims to determine the obstacles to notaries in providing free services to poor people, and to find out the form of sanctions against notaries who do not provide free services to poor people. This type of research uses empirical research. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, articles, scientific journals and websites. Data collection methods are literature and field research methods which are analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions about the problems discussed. The results of the research show that: Notaries in Tana Toraja do not have any obstacles in providing free services to poor people, only problems exist with the community or clients who do not meet the requirements or do not provide the required documents, thus creating administrative obstacles in the granting process. free notary services. The form of imposing sanctions on notaries who do not provide free services to poor people can be given administrative sanctions as stipulated in Article 37 paragraph (2) UUJN and sanctions from the Code of Ethics.]]>
Copyrights © 2025
