Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Amsir Law Jurnal (ALJ) Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Abdurrifai, Abdurrifai
Department Of Legal Studies, Bosowa University
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Abdurrifai Abdurrifai; Andi Arham
Indonesian Journal Of Law Studies Vol 1, No 1 (2022): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.307 KB) | DOI: 10.15532/ijls.v1i1.1

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses pensertipikatan tanah-tanah Negara dan upaya penyelesainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu metodependekatan yang mengacu pada kaidah dan juga melihat pada kenyataanyang ada. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. wawancara yang dilakukan terhadap responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen melalui bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyaknya tanah-tanah Negara di Kabupaten Polewali Mandar yang belum disertipikatkan. Tanah-tanah Negara di Kabupaten Polewali mandar tersebut oleh pemkot diberikan kepada perorangan maupunba dan hukum dengan suatu hak : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan untuk perumnas. Permasalahan yang timbul adalah adanya Kendala yang terjadi dalam pensertipikatan tanah Negara pada umumnya adalah sengketa penetapan batas-batas bidang tanah antara pemegang hak atas tanah yang saling berbatasan.
KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI YANG WANPRESTASI Ramdhany, Fauziah Suci; Makkawaru, Zulkifli; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) jika terjadi wanprestasi dalam  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan apakah SKMHT dapat digunakan untuk menjual objek jaminan jika terjadi wanprestasi dalam KPR subsidi.. Metode penelitian yang digunakan adalah  Penelitian normatif empiris yakni penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama  Penggunaan SKMHT pada pengikatan KPR subsidi sudah sesuai ketentuan hukum sehingga mengikat bagi para pihak. Rumah subsidi memiliki ketentuan luas bangunan dan luas tanah yakni 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), serta harga jual maksimal senilai Rp 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), artinya tidak melebihi luas dan jumlah maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni luas tanah maksimal 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) sedangkan harga jual yang ditetapkan maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan SKMHT dalam pengikatan jaminan KPR Subsidi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Kedua penggunaan SKMHT tidak bisa digunakan dalam menjual objek jaminan kredit macet melalui proses lelang. Solusinya SKMHT perlu ditingkatkan menjadi Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT). Adapun dalam proses pelaksanaanya tidak melibatkan debitor, karena di awal perjanjian/ akad kredit, debitor selaku pemberi Hak tanggungan telah menyerahkan kuasa kepada kreditor selaku Penerima Hak Tanggungan untuk menandatangani. Dalam kasus penjualan objek jaminan kredit macet di bawah tangan, maka SKMHT secara otomatis tidak berlaku This research aims to analyze the Power of Attorney to Charge Mortgage Rights (SKMHT) in the event of a default in a subsidized Home Ownership Credit (KPR) and whether SKMHT can be used to sell collateral objects in the event of a default in a subsidized KPR. The research method used is empirical normative research, namely research that combines a normative legal approach with the addition of various empirical elements, examining the implementation of normative legal provisions in action in every legal event that occurs. The research results show that: firstly, the use of SKMHT in binding subsidized KPR is in accordance with legal provisions so that it is binding on the parties. Subsidized houses have provisions for building area and land area, namely 72 m2 (seventy-two square meters) and building area of 36 m2 (thirty-six square meters), as well as a maximum selling price of IDR 173,000,000 (one hundred and seventy-three million rupiah), meaning it does not exceed the maximum area and quantity regulated in statutory regulations, namely a maximum land area of 200 m2 (two hundred square meters) and a building area of 70 m2 (seventy square meters) while the selling price is set at a maximum of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah), so it can be concluded that the use of SKMHT in binding Subsidized KPR collateral has binding legal force for the parties. Secondly, SKMHT cannot be used to sell bad credit collateral through an auction process. The solution is that SKMHT needs to be upgraded to Deed of Binding Mortgage Rights (APHT). The implementation process does not involve the debtor, because at the beginning of the credit agreement/contract, the debtor as the giver of the mortgage right has handed over the authority to the creditor as the recipient of the mortgage right to sign. In the case of selling bad credit collateral objects under your hands, the SKMHT is automatically invalid
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM RINCIK DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH Jamil, Ahmat; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5444

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian rincik sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Mks. Metode penelitian yang penulis gunakan metode penelitan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian rincik sebagai bukti kepemilikan atas tanah akan memiliki pembuktian yang kuat sepanjang rincik itu terdaftar dalam buku F dan buku C yang ada di kantor Kelurahan atau di kantor Desa. Sehingga dapat dijakian dasar sebagai bukti kepemilikan dan dipergunakan untuk permohonan sertifikat, tetapi apabila tidak terdaftar maka rincik itu tidak memiliki kekuatan pebuktian. Sedangkan pertimbangan hukum hakim mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong dengan menekankan bahwa sertifikat tersebut adalah bukti sah kepemilikan tanah yang telah melalui prosedur hukum yang benar. Karenanya sertifikat tanah yang sah dan terdaftar memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya The research was conducted to determine the strength of detailed evidence as evidence of land ownership and to analyze the judge's legal considerations in the civil case decision Number 378/Pdt.G/2023/PN Mks. The research method that the author uses is a normative-empirical research method. The results of the research show that the evidentiary power of details as proof of ownership of land will have strong evidence as long as the details are registered in book F and book C at the Subdistrict office or at the Village office. So it can be used as proof of ownership and used to apply for a certificate, but if it is not registered then the details have no evidentiary power. Meanwhile, the judge's legal considerations regarding Certificate of Ownership Number 124/Ex. Barombong emphasized that the certificate is legal proof of land ownership that has gone through the correct legal procedures. Therefore, a valid and registered land certificate provides strong legal certainty for the owner
Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi Abdurrifai, Abdurrifai
Amsir Law Journal Vol 2 No 2 (2021): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v2i2.33

Abstract

This study aimed at examining how and is it possible the setteling property crimes with the concept of diversion through the principle of restorative justice. This was the normative research, with the concept, historical, philosophy. Data were collected using the documentation studies and interviews. The sources of the data were analyzed by description, comparison, evaluation, and argumentation. The research results incicate that deliberation to reach consensus by involving victims, perpetrators and their families, law enforcement officials and third parties is the spirit of the concept of diversion through the principle of restorative justice. The deliberation proces between the prepetrator and the victim and/or the victim‘s family is carried out freely with the principle of equality and balance, so that the resulting decisions reflect justice, benefit and legal certainty. The concept of diversion through the principle of restorative justice for property crimes, has essentially been practiced customary law communities in Indonesia have long been and are still practiced, however, the Indonesian legal system or the criminal justice system has not been strictly regulated in the from of a law. The use and application and regulation are stillat a discretionary level in each law enforcement agency.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BIMA Sofian, Agus; Tira, Andi; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perjanjian jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan Kelembagaan BPN Kabupaten Bima, serta dengan Kantor Notaris/PPAT Rajiman, S.H., M.Kn., Kepala Desa Lido, dan melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden dari masyarakat Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat di hadapan PPAT hanya menghasilkan akta di bawah tangan, sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima. Hal ini melemahkan kekuatan pembuktian akta tersebut, karena hanya dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan PPAT, yang berakibat pada lemahnya kepastian hukum peralihan hak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli tanah yang melakukan jual beli tanpa PPAT adalah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. This research aims to analyze the legal impact of land sale and purchase agreements that are not carried out before the Land Deed Making Official (PPAT) in Bima Regency. This research uses qualitative methods with a normative-empirical approach. Data was collected through interviews with the Coordinator of the Land and Space Registration Substance Group, Communal Land, and BPN Institutions of Bima Regency, as well as with the Notary/PPAT Office Rajiman, S.H., M.Kn., Head of Lido Village, and through distributing questionnaires to 45 respondents from the community Bima Regency. The results of the research show that land sale and purchase agreements that are not made before the PPAT only result in private deeds, so that the transfer of land rights cannot be registered at the Bima Regency Land Agency Office. This weakens the evidentiary strength of the deed, because it was only made by the parties without involving the PPAT, which results in weak legal certainty regarding the transfer of rights. Efforts that can be made by land buyers who carry out buying and selling without PPAT are to request a determination from the District Court to obtain legal certainty as the legal owner of the land.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KERUSAKAN RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA Tallulisu, Quinet Amanda; Almusawir, Almusawir; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan rangka pada sepeda motor yang telah dijual serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hukum antara pelaku usaha dengan pengguna sepeda motor Honda. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai fakta sosial, gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari PT Astra Honda Motor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangka ESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metode penyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggung jawab PT Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT Astra Honda Motor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif). This study aims to determine the responsibility of business actors for frame damage on motorcycles that have been sold and to determine how to resolve legal defense between business actors and Honda motorcycle users. This study uses empirical research (field research) or field research, namely research whose objects are social facts, symptoms, events, and phenomena that occur in society. The results of the study indicate that this study examines the responsibility of PT Astra Honda Motor which has harmed consumers for damage to the ESAF frame through two aspects, namely the responsibility of the perpetrator and the relevant settlement method. The purpose of this study is to analyze the responsibility of PT Astra Honda Motor for ESAF frame product defects according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to analyze the settlement between consumers and PT Astra Honda Motor regarding ESAF frame product defects in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research method uses legal research (normative).
KEPEMILIKAN BENEFICIAL OWNERSHIP DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN Sudirman AR, Laranisa Albania; Makkawaru, Zulkifli; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perseroan Terbatas Perorangan dapat memiliki Beneficial Ownership dan bentuk tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas Perorangan terhadap prinsip mengenali Beneficial Ownership. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada salah satu Perseroan Terbatas Perorangan yaitu PT Kunci Enterpreneuer Makassar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki Beneficial Ownership, di mana pemilik berfungsi sebagai pemilik manfaat yang harus diidentifikasi dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Perseroan Terbatas Perorangan bertanggung jawab secara hukum untuk mengungkapkan Beneficial Ownership guna memastikan transparansi, dan kegagalan melakukannya dapat berakibat sanksi administratif atau pidana. This research aims to analyze the Individual Limited Liability Company can have Beneficial Ownership and the form of legal responsibility of the Individual Limited Liability Company on the principle of recognizing Beneficial Ownership. This research was conducted in Makassar City at one of the Individual Limited Liability Companies, namely PT Kunci Enterpreneuer Makassar. The method used in writing this thesis is empirical normative method, the primary data source in this research comes from the results of interviews as well as observation results, and secondary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Individual Limited Liability Companies must have Beneficial Ownership, where the sole owner functions as a beneficial owner who must be identified and reported in accordance with applicable regulations, including identification of beneficial owners and verification of beneficial owners. Individual Limited Liability Companies are legally responsible for disclosing Beneficial Ownership to ensure transparency, and failure to do so may result in administrative or criminal sanctions.
PENERAPAN PEMBERIAN LAYANAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI TANA TORAJA Erika, Erika; Hamid, Abd. Haris; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Notaris di Tana Toraja tidak memiliki kendala dalam memberikan layanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, hanya saja kendala ada pada masyarakat atau klien yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga menimbulkan kendala secara administratif dalam proses pemberian layanan notaris secara gratis. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sanksi Kode Etik. This research aims to determine the obstacles to notaries in providing free services to poor people, and to find out the form of sanctions against notaries who do not provide free services to poor people. This type of research uses empirical research. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, articles, scientific journals and websites. Data collection methods are literature and field research methods which are analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions about the problems discussed. The results of the research show that: Notaries in Tana Toraja do not have any obstacles in providing free services to poor people, only problems exist with the community or clients who do not meet the requirements or do not provide the required documents, thus creating administrative obstacles in the granting process. free notary services. The form of imposing sanctions on notaries who do not provide free services to poor people can be given administrative sanctions as stipulated in Article 37 paragraph (2) UUJN and sanctions from the Code of Ethics.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KOTA MAKASSAR Virgoria, A. Putri Andini Vira; Hamid, Abd Haris; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa konsumen dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Makassar. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan kemudian data dideskripsikan dengan tujuan menjelaskan berbagai masalah beserta penyelesaiannya yang berhubungan terhadap penelitian serta relevan dengan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi pada BPSK di Kota Makassar pertama belum terlaksana secara efektif dan kedua kendala internal seperti keterbatasan dukungan dana operasional, Minimnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pada BPSK dan tidak tersedianya fasilitas dukungan sarana perasana serta kendala eksternal seperti tidak kooper.atifnya para pihak yang bersengketa, dan tidak lengkapnya dokumen yang disertakan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan. Menjadi kendala utama dalam penyelesaian kasus di BPSK Kota Makassar. This research aims to determine the effectiveness of resolving consumer disputes and obstacles to resolving consumer disputes through mediation at the Consumer Dispute Resolution Agency in Makassar City. This type of research uses normative-empirical research with data collection techniques, namely literature study, interviews and documentation. The data obtained from the research results is then processed using qualitative analysis techniques and then the data is described with the aim of explaining various problems and their solutions that are related to the research and are relevant to the data obtained by researchers in the field. The results of this research indicate that the Legal Analysis of the Effectiveness of Consumer Dispute Resolution through Mediation at BPSK in Makassar City has not been implemented effectively firstly and secondly there are internal obstacles such as limited operational funding support, the lack of Human Resources as implementers at BPSK and the unavailability of supporting facilities and infrastructure. external obstacles such as non-cooperation of the parties to the dispute, and incomplete documents included in the proposed dispute resolution process. This is the main obstacle in resolving cases at BPSK Makassar City.
GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH DI KOTA MAKASSAR Rahmadan, Rahmat; Madiong, Baso; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen dan wawancara pada beberapa proyek pengembangan prasarana wilayah di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara nilai appraisal dan ekspektasi masyarakat, proses administrasi yang kompleks, serta sengketa kepemilikan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk di Kota Makassar. Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan efektivitas dalam mekanisme ganti kerugian guna memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. This study aims to analyze the compensation mechanism in land acquisition and identify the challenges encountered in its implementation. A qualitative research method was employed using a normative-empirical approach, referring to legislation and case studies. The data used consisted of primary and secondary sources, collected through document analysis and interviews in several infrastructure development projects in Makassar City. The findings indicate that although regulations have established the principle of fairness in compensation, various issues persist, such as discrepancies between appraisal values and community expectations, complex administrative procedures, and land ownership disputes. Land acquisition for public purposes is a strategic step in supporting regional development, including in Makassar City. One crucial aspect of this process is providing fair compensation to affected landowners. Therefore, enhancing transparency and effectiveness in the compensation mechanism is essential to ensuring a balance between development interests and the protection of affected communities' rights.
Co-Authors Almusawir, Almusawir Andi Arham Andi Tira, Andi Arham, Andi Baso Madiong Erika Erika Hamid, Abd. Haris Jamil, Ahmat Lavender, Yohalika Mustari, Ruslan Rahmadan, Rahmat Ramdhany, Fauziah Suci Sofian, Agus Sudirman AR, Laranisa Albania Tallulisu, Quinet Amanda Virgoria, A. Putri Andini Vira Zulkifli Makkawaru