<![CDATA[Pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis teknologi, yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Namun, implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, hingga kurangnya komunikasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan SIMKAH dan strategi manajemen pelayanan publik yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kendala tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SIMKAH terhambat oleh gangguan sistem, koneksi internet yang tidak stabil, kesiapan SDM yang rendah, dan budaya organisasi yang konvensional. Petugas cenderung bersikap reaktif akibat minimnya pelatihan dan dukungan adaptasi teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas adaptif organisasi, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kepemimpinan digital, infrastruktur yang memadai, serta komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar SIMKAH dapat berfungsi optimal sebagai sistem pelayanan pencatatan nikah yang adaptif, responsif, dan memuaskan masyarakat]]>
Copyrights © 0000
