<![CDATA[Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, administrasi proyek, serta penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia dan mengevaluasi implementasi administrasi konstruksi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta studi kasus terkait sengketa kontrak dalam proyek konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia cukup lengkap, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Administrasi konstruksi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan terhadap proyek konstruksi, peningkatan pelatihan bagi pelaku industri, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi konstruksi.]]>
Copyrights © 2025
