Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksia IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora IIJSE International Journal of Law, Policy and Governance
Sami’an, Sami’an
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN TERHADAP PELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PERATURAN SEKOLAH Salman Al Farisi; Sami’an, Sami’an; Siti Assa’adah; Aulia, Aulia; Yustiana Dwirainaningsih; Izul Arob
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.204

Abstract

Wawasan kebangsaan merupakan salah satu ilmu yang wajib dipupuk dan di tanamkan dalam diri remaja, terutama kalangan pelajar, mulai dari lingkup pelajar Menengah Pertama maupun Menengah Atas. Saat ini sumber penanaman wawasan kebangsaan dalam lingkup pelajar umumnya hanya bersumber dari mata pelajaran PPKn, namun hakikatnya instansi pendidikan harus menanamkan nilai nilai wawasan kebangsaan dalam sebuah peraturan sekolah. Dengan ini maka perlu diadakan penelitian guna mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman pelajar tentang wawasan kebangsaan dan implementasinya dalam aturan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner yang ditujukan pada pelajar menegah pertama dan menengah atas. Hasil dari penelitian ini diketahui konsepsi tingkat pemahaman pelajar cukup baik untuk memahami wawasan kebangsaan dengan menyertakan contoh implementasi di lingkup sekolah. Media yang digunakan pelajar mayoritas mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pelajaran PPKn di sekolah, tetapi ada juga yang melalui media lain seperti belajar otodidak, kehidupan sehari-hari, mempelajari sejarah bangsa, dan media informasi digital. Pelajar memahami penerapan wawasan kebangsaan yang berdamping dengan kewajiban pelajar dengan mengikuti kegiatan wajib di sekolah. Pelajar paham bagaimana cara implementasi wawasan kebangsaan dengan sikap nasionalisme.
Ratiodecidendi of Judge in Imposing Warning Punishment Against Children in Conflict with the Law from the Perspective of Child Protection Rakhmatika, Devi; Sami’an, Sami’an
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.535

Abstract

Background. Cases of violence against children still occur frequently in Indonesia. The weak social control of society and the many cases of abuse show that law enforcement in Indonesia is not yet optimal. Purpose. Child Protection has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. And regulations regarding the Juvenile Justice System are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, but these regulations are not sufficient to guarantee the cessation of cases of maltreatment against children. Method. The author uses normative juridical research methods. In this case, the Ratio Decidendi of the Judge does not really see from various points of view, it can be seen from the consideration that in the end the Judge imposed a warning sentence on the Child Convict, and the decision did not explain and pay attention to the rights of child victims. Results. Because in reality there are still many cases of violence and sexual abuse against children. Case No. 3 Pid.Sus-Anak/2023/PN Mll was a case of maltreatment in which the public prosecutor charged the defendant with Article 170 paragraph (2) to 1 of the Criminal Code Jo. Article 81 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which basically states that juvenile offenders must be detained in a Special Correctional Institution for Children. Conclusion. Through this paper, it is hoped that law enforcement officials will synergize in implementing child protection and children's rights, especially regarding the guarantee of child protection from violence and harassment.  
Legal Analysis of the Replacement of Retention Money with Retention Bond in Ongoing Wibowo, Singgar Mataniari; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
International Journal of Law Policy and Governance Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v4i2.1225

Abstract

Purpose –This study aims to analyze the legal basis related to Retention Money and Retention Bond in construction contract practices and provisions regarding the implementation of the transition from Retention Money to Retention Bond in ongoing contracts. Methodology/approach –This study uses a qualitative approach with analysis of contract documents, applicable legal regulations, and technical data related to the project. It also analyzes additional information obtained through previous literature reviews. Findings –In Retention Money, the Owner will directly withhold payment for the work until an agreed amount is reached, but in the development of construction this will certainly hinder the investment capabilities of the party implementing the work. Novelty/value –Considering the risks that may occur during the construction period, and ensuring the ability to carry out the work during the Defect Notification Period, retention is usually required. In its development, Retention Bond can be used to protect the Owner against the failure of the work implementer to perform after the work is carried out (Taking Over Certificate). Retention Bond can be constructed as an accessoir agreement, namely an additional or accompanying agreement and cannot stand alone without a preceding principal agreement.
Aspek Hukum dalam Konstruksi dan Administrasi Konstruksi di Indonesia Putri Santoso, Dinda; Sami’an, Sami’an; Sarwono, Sarwono
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1774

Abstract

Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, administrasi proyek, serta penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia dan mengevaluasi implementasi administrasi konstruksi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta studi kasus terkait sengketa kontrak dalam proyek konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia cukup lengkap, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti korupsi, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Administrasi konstruksi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan terhadap proyek konstruksi, peningkatan pelatihan bagi pelaku industri, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi konstruksi.
Peran Kontrak dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Konstruksi Syafrie, Hambali; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Konstruksia Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Konstruksia Vol 16 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jk.16.2.1-10

Abstract

Sengketa dalam suatu kontrak kerja konstruksi adalah suatu hal yang jamak terjadi. Standar kontrak pekerjaan konstruksi menentukan mekanisme penyelesaian sengketa karena masing-masing standar kontrak memiliki tahapan waktu dan proses penyelesaian sengketa yang berbeda. Penyelesaian sengketa kontrak juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang menjadi acuan negara setempat, dimana Indonesia menganut sistem hukum Civil Law. Hasil analisis dan perbandingan penyelesaian sengketa antara standar kontrak Pemerintah dan standar kontrak FIDIC, ditemukan dua perbedaan utama yang berkaitan dengan pengaturan waktu peyelesaian sengketa dan tahapan/prosedur penyelesaian sengketa, dimana standar kontrak Pemerintah tidak mengatur secara jelas durasi waktu penyelesaian, serta proses penyelesaian sengketa masih sebagai suatu pilihan bukan tahapan sehingga tidak relevan dengan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Urutan tahap penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara melakukan musyawarah untuk mufakat, tahapan berikutnya adalah melalui proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pelaksanaan mediasi dan konsiliasi juga dapat digantikan dengan pembentukan Dewan Sengketa.
Akibat Hukum Terminasi Kontrak Konstruksi Pada Pekerjaan yang Dibiayai Oleh Negara Rizal, Rizal; Sami’an, Sami’an
Konstruksia Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Konstruksia Vol 16 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jk.16.2.11-25

Abstract

Terminasi kontrak atau pemutusan kontrak adalah hal yang biasa terjadi apabila salah satu pihak melakukan penghentian kontrak yang disebabkan adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya atas dasar kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab terjadinya terminasi kontrak dan bagaimana akibat hukum dari terminasi kontrak konstruksi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah bersifat empiris yaitu dengan cara mengamati secara langsung permasalahan pemutusan kontrak yang dihadapi oleh obyek penelitian. Pemutusan kontrak dilakukan oleh Institusi Auditor Perwakilan Provinsi Banten terhadap Penyedia Barang/Jasa PT. Jaya Karya yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia dalam Pembangunan Gedung Instansi Auditor Perwakilan Banten, dimana rencana pembangunan yang seharusnya 57,9% namun realisasinya hanya mencapai 16,8% atau terjadi deviasi sebesar -41%. Sebelum melakukan pemutusan kontrak terlebih dahulu dilakukan SCM (Show Case Meeting) terdiri dari SCM ke-1, 2 dan ke-3, akibat dari pemutusan kontrak tersebut PT. Jaya Karya dikenakan sanksi yaitu terkait dengan; jaminan pelaksanaan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan dan dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Selanjutnya PT. Jaya Karya melakukan gugatan kepada Instansi Auditor Perwakilan Banten melalui PTUN, namun gugatan oleh PT. Jaya Karya ditolak oleh Pengadilan Negeri.
Legal Binding Opinion untuk Mencegah Terjadinya Sengketa (Studi Kasus pada Kontrak Konstruksi) Indrayana, Mohamad; Sami’an, Sami’an; Hardjomulyadi, Sarwono
Konstruksia Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Konstruksia Vol 16 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jk.16.2.36-43

Abstract

Perbedaan pendapat dalam suatu pelaksanaan kontrak merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Perlu dilakukan suatu mekanisme penyelesaian yang sesedikit mungkin menyebabkan terjadinya gangguan pelaksanaan kontrak dalam penyelesaian perbedaan pendapat tersebut. Legal Binding Opinion merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah sebelum terjadinya sengketa, dengan biaya lebih murah dan waktu lebih cepat, tanpa mengurangi substansi keadilan dan kepastian hukum dari produk “legal binding opinion“ tersebut. Ketika musyawarah telah dinyatakan berakhir, serta mediasi maupun konsiliasi telah dilakukan, atau diperkirakan tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan para pihak, sebelum melangkah ke arbitrase, saatnya dikaji alternatif penyelesaian masalah melalui “legal binding opinion“. Makalah ini mengkaji berbagai aspek dari “legal binding opinion“, termasuk implementasinya pada suatu kontrak konstruksi, untuk memberikan pemahaman yang positif dari manfaat “pendapat hukum yang mengikat“ tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pada kontrak konstruksi.
Efektivitas Penerapan Hukum Konstruksi pada Proyek Infrastrukstur Nasional : Studi Kasus Ruas Jalan Tol Lampung-Palembang Dwian Prakoso, Angga; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4115

Abstract

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan Proyek Strategis Nasional yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra. Ruas Lampung-Palembang, dengan panjang sekitar 361 kilometer, memiliki peran strategis sebagai penghubung wilayah Sumatra bagian selatan. Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai tantangan, seperti pembebasan lahan, pendanaan, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum konstruksi dalam proyek ini, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas pelaksanaan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan fokus pada penerapan regulasi, manajemen risiko, dan pengelolaan kontrak berdasarkan peraturan nasional dan standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi konflik dalam pembebasan lahan, keterlambatan pendanaan, kurangnya pengawasan, dan kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kesimpulan penelitian menggarisbawahi pentingnya optimalisasi perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek JTTS dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Arbitrase Arief, Ediyanto; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4329

Abstract

Kontrak konstruksi memiliki dua aspek yang penting untuk dipelajari yaitu aspek legal dan aspek bisnis.  Aspek legal dalam kontrak konstruksi berkaitan juga dengan aspek pengakhiran perjanjian/pemutusan kontrak, penghentian sementara pekerjaan (suspension of work), penyelesaian sengketa (dispute of settlement), bahasa yang berlaku (the rulling language), serta addendum dan amandemen kontrak. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 88, diatur mengenai penyelesaian sengketa konstruksi. Tahapan penyelesaian sengketa dengan cara : a. mediasi, b. konsiliasi, c. arbitrase. Selain 3 (tiga) tahapan ini, untuk mediasi dan konsiliasi bisa digantikan dengan membentuk dewan sengketa (dispute board). Permasalahannya adalah (1) Mengapa terjadinya sengketa pada jasa konstruksi ? (2) Bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa konstruksi yang melalui Arbitrase ?. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis atau socio normative legal research. Teori-teori hukum yang digunakan diantaranya teori keadilan, teori sistem hukum dan teori perjanjian. Kesimpulan, (1) penyebab sengketa pada urutan pertama dikarenakan kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan, (2) Pembatalan putusan arbitrase membuat tidak adanya kepastian hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.
Claim For Extension of Time and Additional Work Reviewed From the Aspect Construction Law and Contract Elfriandi, Elfriandi; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
International Journal of Law Policy and Governance Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v4i1.1228

Abstract

The purpose of this research is to determine that during the implementation period of the construction work of the Sintang 3 x 7MW coal-fired power plant from start to finish, several disputes related to legal and contractual aspects have occurred between the Contractor and the Owner throughout the implementation of the Sintang 3 x 7 MW Project from 2011 to 2014. Method This research is conducted using a normative-empirical approach, which is an approach that combines elements from both methods. Specifically, normative legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, or legal doctrines to address the legal issues at hand. Empirical legal research is legal research that uses data obtained directly from its source.Claim results, The contractor is entitled to their rights based on legal aspects and the work of contract for the extension of time, namely; (1) delay in the start of work and site allocation; (2) delay due to the approval of the turbine generator vendor; (3) delay due to justification for changing the foundation type; (4) delay in the approval of the pump equipment vendor; (5) delay due to extreme heavy rain occurring every day. Meanwhile, for claims related to additional work (variation order), there is only one claim, which is the change in foundation type from swallow pile foundation to bored pile foundation, resulting in changes in unit price and quantity of the foundation. Therefore, it can be concluded that construction work is a job that involves many risks from a technical aspect, namely design, execution, and maintenance, which ultimately has the potential to lead to claims from the Contractor to the Owner.
Co-Authors Addi Syirfan, Muhammad ADI SAPUTRO Arief, Ediyanto Aulia Aulia Bagastio, Andrew Devi Rakhmatika Dwian Prakoso, Angga Dwirainaningsih, Yustiana Dwi Efendy, Prasetyo Elfriandi, Elfriandi Fransiska, Era Hardjomulyadi, Sarwono Indrayana, Mohamad Izul Arob Laia, Kharisman Milzam, Muhammad Pakpahan, Alfredo Putri Santoso, Dinda Rizal Rizal Salman Al Farisi Salman Al Farisi, Salman Saragih, Hidbar Roberta Sarwono Hardjomuljadi Sarwono Sarwono Setijanto, Augustinus Siti Assa’adah Syafrie, Hambali Taufik Hidayat Wibowo, Singgar Mataniari Wisatrioda, Bayu