cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Mengenal Sunnah, Bid’ah dan Inkar Sunnah dalam Perspektif Hukum Islam Arum Nugroho, Meysita; Amsori, Amsori
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.594 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.1

Abstract

Pendahuluan: Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Sumber dari pengetahuan ada dua macam yaitu naqli dan aqli. Sumber bersifat naqli ini merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sumber yang sangat otentik bagi umat Islam dalam hal ini adalah Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah. Tujuan: Mengetahui pengertian sunnah, bid’ah dan inkar sunnah dalam perspektif hukum islam. Metode: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Hasil Pembahasan: As-Sunnah adalah suatu (perintah) yang berasal dari Nabi SAW namun tidak bersifat wajib. Bid’ah berasal dari kata bada’a yang artinya sesuatu perkara yang baru. Ingkar artinya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak digambarkan dalam hati. Kesimpulan: bid’ah adalah menciptakan sesuatu yang baru dan tidak ada contoh dari nabi sebelumnya baik sebelum nabi diangkat menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul, hanya saja diantaranya ada yang baik dan ada yang buruk. Sedangkan ingkar sunnah terdiri dengan tiga paham yang berbeda, yaitu; mereka yang menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan, mereka yang menolak hadis-hadis Rasulullah kecuali hadis yang mengandung ajaran yang ditemukan nashnya dalam Al-quran, dan mereka yang menolak hadis aahad dan hanya menerima hadis mutawatir.
Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Amsori, Amsori
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.485 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.2

Abstract

Pendahuluan: Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau kelompok tertentu kepada orang lain tanpa didasari atas kerelaan terhadap korban yang dilakukan secara sadar dan sengaja, maka perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan karena tidak hanya merugikan orang, baik pribadi atau kelompok secara fisik yang menjadi korban, tetapi juga merugikan mental jasmaniah dan rohaniah. Tujuan:  menganalisis penanggulangan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan qanun jinayat melalui pendekatan keadilan restoratif. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan keadilan restoratif. Hasil Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian peradilan adat oleh masyarakat Aceh dipandang sebagai alternatif awal dan memiliki potensi positif ditengah semakin banyaknya masalah yang bisa diatasi oleh masyarakat tanpa harus pergi ke aparat penegak hukum. Kesimpulan: Qanun Jinayat menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku perkosaan dan menjatuhkan hukuman perkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat.
Pentingnya Etika dalam Bermedia Sosial Meunasah Tampubolon, Runni Teguh; Adi Salamat Siregar, Padian
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.257 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.3

Abstract

Pendahuluan: Media sosial kini lekat dengan kalangan sosial, khususnya generasi milenial saat ini. hampir semua remaja, dewasa bahkan anak-anak memiliki media sosial. Tidak hanya satu tetapi beberapa media sosial, kebebasan berekspresi di media sosial merupakan wadah bagi orang untuk mengekspresikan keinginannya, tetapi karena itu ada beberapa orang yang tidak dapat mengontrol perilakunya di media sosial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk sosialisasi pentingnya etika dalam bermedia sosial pada anak usia dini. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Hasil Pembahasan: Penyuluhan tentang etika dalam bermedia sosial ialah selain dapat mengenal lebih dengan beberapa karakteristik Masyarakat Desa Sampali terutama kalangan anak-anak Sekolah Dasar, juga diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat terkait dengan penyuluhan yang dilakukan. Kesimpulan: Pengguna media sosial dalam berinteraksi harus mengetahui terlebih dahulu etika bermedia sosial seperti dalam berkomunikasi, anatara lain menghindari SARA (Suku, Agama, Ras) dan mengetahui aturan yang berlaku dalam beretika dimedia sosial yaitu ada pada pasal 27 sampai 30 UU ITE.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Chairunissa, Siti; Hendrawati, Sulkiah; Faturohman
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.045 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.4

Abstract

Pendahuluan: Maraknya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri menjadi permasalahan Indonesia saat ini dan tak jarang para pengguna mengalami kesakitan akibat mengkonsumsi narkotika. Tujuan: untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama terhadap putusan nmor 975/Pid.Sus/2021/PN.Srg. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengkaji suatu norma, aturan, doktrin, teori, dan bahan kepustakaan hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dibahas. Hasil pembahasan: Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan pada pertimbangan Hakim berupa peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dilengkapi dengan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional apakah terdakwa termasuk ke dalam pecandu atau bukan. Kesimpulan: Dengan penelitian ini maka diperlukannya untuk melakukan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama dalam pemberian rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika, bahwa bukan hanya pecandu narkotika saja namun untuk setiap penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak Wirapatih, Rangga
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.191 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.5

Abstract

Pendahuluan: Pemberian kredit dengan jaminan fidusia berupa hewan ternak di Kabupaten Cirebon merupakan kredit yang mengandung risiko lebih tinggi jika dibandingkan jaminan fidusia dengan objek bukan dengan hewan ternak. Oleh karena itu pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian, untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hewan ternak tersebut, dan akibat-akibat hukum dari dampak yang muncul ketika hewan ternak tersebut mati, kecurian, dan dampak ekonomi dari pandemi covid-19. Tujuan: mengetahui bagaimana tinjauan yuridis perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa hewan ternak. Metode: menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data primer berupa peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan data sekunder yaitu data kepustakaan seperti buku-buku hukum keperdataan, hukum perikatan, hukum perjanjian kredit, hukum perbankan, hukum jaminan. Hasil Pembahasan: Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa hewan ternak pada BPR dilaksanakan 10 tahap yaitu bank menganalisa kredit, menilai agunan kredit, menerbitkan surat persetujuan kredit, tahap pembuatan perjanjian kredit, pendaftaran pengikatan jaminan kredit kepada notaris, tahap pembebanan jaminan fidusia. Sedangkan upaya yang dilakukan BPR bilamana terjadi wanprestasi kredit, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan sisa hutang debitur dan debitur sebagai pemberi fidusia wajib melakukan penggantian objek jaminan fidusia dengan objek jaminan lainnya kepemilikan debitur, yang sesuai nilai ekonomis atau sisa hutangnya, yang akan direstrukturisasi kredit. Kesimpulan:  BPR Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam pemberian kredit kepada peternak secara individu dalam Pasal 1331 dan Pasal 1332 KUHPerdata bahwasanya harta kepemilikan debitur adalah benda jaminan tetapi dalam hal ini tidak diatur secara khusus.
Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum K. Harjono, Dhaniswara
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.404 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i2.7

Abstract

Pendahuluan: Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan adanya ganti kerugian bagi pemilik objek pengadaan tanah. Nilai ganti kerugian ditentukan berdasarkan penilaian oleh Penilai Tanah yang tergabung dalam Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atas nilai objek pengadaan tanah. Tujuan: Hasil penilaian dijadikan dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pemilik objek pengadaan tanah. Tulisan ini menganalisis sejauh mana tanggung jawab KJPP dan Penilai Publik dalam melakukan penilaian dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan keadaan faktual seperti posisi tawar menawar yang tidak setara, serta inkonsistensi dalam regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga hasil penilaian oleh Penilai menjadi sangat menentukan bagi kehidupan pemilik objek pengadaan tanah setelah haknya beralih kepada pihak yang membutuhkan tanah. Kesimpulan: Penilai bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan
Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerja Maryono, Maryono; Markoni, Markoni
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.74 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i2.8

Abstract

Pendahuluan: Pemberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja serta aturan turunannya PP No. 35 Tahun 2021 salah satunya tentang pekerja kontrak menuai pro dan kontra. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan menyisipkan Pasal baru di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tujuan: Ketentuan ini adalah hal yang baru, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai aturan mulai dari PKWT, Kebijakan Pemberian Kompensasi dan Pemberian Kompensasi menurut ahli pada perusahaan Alih daya. Metode: Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penulisan analisis yuridis Hasil: Terdapat ketidakjelasan sumber pendanaan pemberian Kompensasi dan pemberian kompensasi dinilai diskriminatif. Seharusnya sumber pendanaan kompensasi sudah menjadi iuran wajib dibayar oleh pengusaha dan pemberi kerja/ user dan diikat dengan aturan Undang-Undang. Kesimpulan: Para pekerja/ buruh sudah seharusnya sama-sama berhak atas uang kompensasi tanpa berwujud diskriminasi hal ini sesuai yang diamantkan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Legitimasi Demokratis dari Orkestrasi UNFCCC Therie, Ryadelle
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.13 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i2.9

Abstract

Tujuan: Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah orkestrasi sah secara demokratis atau tidak. Metode: Penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil: Di sisi lain perdebatan tentang legitimasi dan defisit demokrasi politik internasional terus berlanjut. Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) secara progresif terlibat dalam proses orkestrasi yang berpuncak pada Perjanjian Paris 2015. Artikel ini akan membahas secara mendalam terkait upaya orkestrasi utama oleh UNFCCC baik sebelum dan sesudah Paris terbukti memiliki kekurangan demokrasi yang substantif, tidak terkecuali dalam hal partisipasi dan akuntabilitas. Kesimpulan: Dari pembahasan artikel ini bisa kita temukan pula tentang cara memperkuat legitimasi demokrasi orkestrasi.
Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Margareta, Stefani; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.161 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v2i1.10

Abstract

Pendahuluan: Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana banyaknya pulau di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan di sekitarnya. Sadar akan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup melalui kelestarian sumber daya alam, Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dengan ini. Tujuan: Untuk memahami lebih mendalam bagaimanakah tanggung gugat P.T Pertamina (Persero) terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari perusahaannya. Metode: Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Hasil: Penelitian mengenai tragedi tumpahan minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang. Kesimpulan: PT. Pertamina bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH atas tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta tidak dapatnya nelayan melakukan mata pencaharian akibat pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan.
Perlindungan Hukum terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa yang Bertindak di Luar Kuasa yang Dibuat Secara Autentik Erich, Erich; Maryano, Maryano; Martanti, Yurisa
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.044 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v2i1.11

Abstract

Pendahuluan: Perkembangan teknologi yang semakin maju, waktu dan jarak sudah bukan lagi jadi kendala bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tujuan: Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui apa akibat hukum bagi penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa. Metode: Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil: Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari yang lainnya. Kesimpulan: Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari tindakan pihak penerima kuasa yang beritikad baik yang bertindak di luar kuasa (ultra vires) tergantung pada beberapa faktor, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Perlindungan Hukum, Itikad Baik, Penerima Kuasa

Page 1 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue