<![CDATA[Praktik politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Randugede telah berlangsung sejak 1965 dan terus berlanjut hingga saat ini, meskipun ada periode kepemimpinan dari pihak lain. Dinasti politik ini berlangsung dengan dukungan masyarakat yang mengutamakan stabilitas, pengalaman, dan kontinuitas pemerintahan yang dinilai dapat membawa kesejahteraan bagi desa. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang mengedepankan kebebasan dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi praktik politik dinasti di Desa Randugede dengan sistem demokrasi konstitusional yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap implementasi kebijakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam Pilkades melalui regulasi terbaru, praktik politik dinasti tetap berlanjut dan memperkuat jaringan kekuasaan keluarga yang ada. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan regulasi yang dapat mengurangi dominasi politik keluarga serta mendorong pemilihan kepala desa yang lebih adil dan demokratis, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan.]]>
Copyrights © 2025
