Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Indonesia
Ayuningtyas, Vira
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam Parliamentary Threshold pada Pemilu di Indonesia Putri, Vanesa Ingka; Ayuningtyas, Vira; Mariyam, Yurike Siti; Syahida, Lubabah Shobrina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2674

Abstract

Parliamentary threshold or parliamentary threshold is a threshold requirement for the acquisition of votes by political parties participating in the general election which aims to be able to send representatives to parliament. The existence of a parliamentary threshold is expected to provide a change to be able to accommodate all groups, but for political parties that have not been able to meet the requirements related to the parliamentary threshold, political matters for their legislative candidates will be eliminated. So this gives the impression that democracy in Indonesia has not been realized as it should be because people's sovereignty is determined by whether democracy is functioning or not. This research uses normative method. This study aims to describe how the systematic violation of people's sovereignty in the parliamentary threshold in elections in Indonesia. The results of this study are (1) People's sovereignty is the main source related to the power possessed by the state, but in this case the parliamentary threshold which is considered to be able to provide a change to be able to accommodate all groups is precisely the opposite of the concept of people's sovereignty and deprives human rights. human beings in terms of association or politics where in a democratic country the sovereignty of the people is an important element in it.
Politik Dinasti Pemilihan Kepala Desa Randugede Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur Perspektif Demokrasi Konstitusional Ayuningtyas, Vira
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i4.1777

Abstract

Praktik politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Randugede telah berlangsung sejak 1965 dan terus berlanjut hingga saat ini, meskipun ada periode kepemimpinan dari pihak lain. Dinasti politik ini berlangsung dengan dukungan masyarakat yang mengutamakan stabilitas, pengalaman, dan kontinuitas pemerintahan yang dinilai dapat membawa kesejahteraan bagi desa. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang mengedepankan kebebasan dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi praktik politik dinasti di Desa Randugede dengan sistem demokrasi konstitusional yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap implementasi kebijakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam Pilkades melalui regulasi terbaru, praktik politik dinasti tetap berlanjut dan memperkuat jaringan kekuasaan keluarga yang ada. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan regulasi yang dapat mengurangi dominasi politik keluarga serta mendorong pemilihan kepala desa yang lebih adil dan demokratis, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan.
Co-Authors Mariyam, Yurike Siti Putri, Vanesa Ingka Syahida, Lubabah Shobrina