<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah di Indonesia, dengan fokus pada pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, pemerintah, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hak atas tanah, implementasinya sering kali tidak transparan dan menimbulkan konflik antara pemilik tanah dan pemerintah. Isu-isu seperti penilaian ganti rugi yang tidak adil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam pengadaan tanah, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pemilik tanah]]>
Copyrights © 2025
