<![CDATA[Sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ganda, merupakan bentuk problematika hukum administrasi yang nyata dan kompleks. Sertifikat hak milik seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, namun dalam praktiknya sering kali muncul lebih dari satu sertifikat untuk objek yang sama, yang menyebabkan konflik horizontal, ketidakpastian hukum, hingga potensi kerugian bagi pihak beritikad baik. Persoalan ini menyangkut kewenangan pejabat administrasi negara dan efektivitas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam penerbitan sertifikat ganda dan menelaah pertimbangan hukum dalam pembatalannya melalui mekanisme peradilan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan teknis pertanahan. Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN dianalisis sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat pertanahan yang mengabaikan proses verifikasi data dan status hukum atas tanah adalah bentuk pelanggaran administratif yang dapat dibatalkan melalui putusan PTUN. Majelis hakim dalam putusan ini memutuskan sertifikat ganda tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya sebagai bentuk koreksi yudisial atas tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Penegakan tanggung jawab administratif sangat diperlukan untuk memperkuat integritas sistem pertanahan nasional dan mencegah terulangnya praktik maladministrasi di masa mendatang.]]>
Copyrights © 2025
