Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Remitansi di Singapura Revina, Revina; Putra, Moody Rizqy Syailendra; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2898

Remitansi adalah transfer dana penting dari pekerja migran ke keluarga di negara asal, yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi global dan kesejahteraan penerima. Namun, ada sejumlah masalah dan risiko yang terkait dengan proses pengiriman, terutama untuk pekerja Indonesia (TKI) di Singapura. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menekankan pada penjelasan dan penjabaran masalah yang fokusnya pada keberlangsungan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dengan Bank Negara Indonesia dalam mengalami konflik remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Untuk mengatasi konflik tersebut, kerjasama antara Singapura dan Indonesia sangat penting dengan cara kerjanya berupa program seperti "Easy and Safe Remittances" dan penandatanganan MoU dengan bank-bank di Singapura, serta pembentukan TKI Task Force, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses pengiriman. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi program dan kebijakan ini, termasuk kurangnya pemahaman pekerja migran tentang program yang tersedia dan infrastruktur yang terbatas. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan manfaat pengiriman karyawan migran.

Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Aprillia, Indah Siti; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Alfarhani, Luqyana Shafira; Lysandra, Maura; Siregar, Rachel Adeline; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Rasji, Rasji; Siregar, Rachel Adeline
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5969

Sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ganda, merupakan bentuk problematika hukum administrasi yang nyata dan kompleks. Sertifikat hak milik seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, namun dalam praktiknya sering kali muncul lebih dari satu sertifikat untuk objek yang sama, yang menyebabkan konflik horizontal, ketidakpastian hukum, hingga potensi kerugian bagi pihak beritikad baik. Persoalan ini menyangkut kewenangan pejabat administrasi negara dan efektivitas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam penerbitan sertifikat ganda dan menelaah pertimbangan hukum dalam pembatalannya melalui mekanisme peradilan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan teknis pertanahan. Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN dianalisis sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat pertanahan yang mengabaikan proses verifikasi data dan status hukum atas tanah adalah bentuk pelanggaran administratif yang dapat dibatalkan melalui putusan PTUN. Majelis hakim dalam putusan ini memutuskan sertifikat ganda tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya sebagai bentuk koreksi yudisial atas tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Penegakan tanggung jawab administratif sangat diperlukan untuk memperkuat integritas sistem pertanahan nasional dan mencegah terulangnya praktik maladministrasi di masa mendatang.

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Rasji, Rasji; Siregar, Rachel Adeline
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5969

Sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ganda, merupakan bentuk problematika hukum administrasi yang nyata dan kompleks. Sertifikat hak milik seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, namun dalam praktiknya sering kali muncul lebih dari satu sertifikat untuk objek yang sama, yang menyebabkan konflik horizontal, ketidakpastian hukum, hingga potensi kerugian bagi pihak beritikad baik. Persoalan ini menyangkut kewenangan pejabat administrasi negara dan efektivitas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam penerbitan sertifikat ganda dan menelaah pertimbangan hukum dalam pembatalannya melalui mekanisme peradilan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan teknis pertanahan. Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN dianalisis sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat pertanahan yang mengabaikan proses verifikasi data dan status hukum atas tanah adalah bentuk pelanggaran administratif yang dapat dibatalkan melalui putusan PTUN. Majelis hakim dalam putusan ini memutuskan sertifikat ganda tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya sebagai bentuk koreksi yudisial atas tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Penegakan tanggung jawab administratif sangat diperlukan untuk memperkuat integritas sistem pertanahan nasional dan mencegah terulangnya praktik maladministrasi di masa mendatang.

Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Aprillia, Indah Siti; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Alfarhani, Luqyana Shafira; Lysandra, Maura; Siregar, Rachel Adeline; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search