<![CDATA[Penelitian ini membahas koordinasi dalam penertiban peredaran minuman keras tradisional di Kota Kupang. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: (1) buruknya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan, (2) pendekatan represif dalam bentuk penghancuran usaha dibandingkan pembinaan, dan (3) maraknya usaha ilegal akibat minimnya pendataan oleh aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Kepolisian, dan BPOM masih lemah. Komunikasi yang tidak terstruktur menyebabkan kebijakan yang tidak sinkron, sementara pembagian tugas yang tidak jelas mengarah pada tindakan penertiban yang bersifat sporadis dan tidak strategis. Pendekatan yang lebih banyak menekankan penghancuran usaha tanpa pembinaan turut memperparah masalah, mendorong pelaku usaha tetap beroperasi secara ilegal. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan minimnya pencatatan usaha ilegal menjadi tantangan dalam pengendalian peredaran miras tradisional. Dalam konteks ini, pemerintah tidak sedang memberdayakan masyarakat, melainkan justru merusaknya melalui pendekatan penertiban yang tidak solutif dan destruktif. Studi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi melalui komunikasi yang lebih efektif, pembagian tugas yang jelas, serta pendekatan penertiban yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pembinaan.]]>
Copyrights © 2025
