<![CDATA[Artikel ini menyorot peran penting tentang menganalisis konsep kepemimpinan non-Muslim dalam negara demokratis, Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat meningkatnya dinamika sosial-politik dan tuntutan demokrasi inklusif di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak negara menghadapi konflik dan fragmentasi akibat ketegangan antara prinsip tradisional dan modernitas dalam kepemimpinan politik. Penelitian ini menemukan dua pendekatan strategis dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Pertama, reinterpretasi tekstual berbasis maqashid syariah yang menitikberatkan pada tujuan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi. Kepemimpinan non-Muslim dimungkinkan selama dapat menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh warga. Keunikan lain dari penelitian ini adalah penekanan pada model sinergi yang memungkinkan negara demokratis mayoritas Muslim menerima kepemimpinan non-Muslim tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman yang fundamental. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan perspektif baru yang mengakomodasi keberagaman, sekaligus menjaga harmoni sosial dan politik di tengah masyarakat plural.]]>
Copyrights © 2025
