<![CDATA[Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah praktik bisnis secara fundamental, termasuk dalam pembuatan dan pelaksaan kontrak bisnis. Kontrak yang sebelumnya berbentuk konvensional kini dapat dilakukan secara digital melalui berbaga platform online. Namun, digitalisasi kontrak juga menimbulkan tantangan hukum baru, salah satunya terkait penerapan doktrin force majeur. Tantangan utama dalam penerapan force majeure dalam kontrak adalah menentukan apakah gangguan teknologi termasuk keadaan memaksa atau akibat kelalaian pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi aspek force majeure dalam kontrak berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketijakjelasan dalam penerapan force majeure pada kontrak digital, terutama dalam menetukan apakah suatu gangguan teknologi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau akibat kelalaian penyelenggara sistem hal ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penyusunan klausus force majeure yang lebih spesifik dan penguatan regulasi terkait perlindungan hukum dan kontrak digital.]]>
Copyrights © 2025
