Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara JE (Journal of Empowerment) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law and Border Protection Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Riset Ilmu Hukum Lex Publica Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Kamilah, Anita
Universitas Suryakancana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) Kamilah, Anita; Aridhayandi, Rendy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.312 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v32i1.87

Abstract

AbstrakMengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris.Hasil analisis menunjukkan (1) munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Proses pembagian warisan hak atas tanah dilandasi surat wasiat dapat dilakukan melalui cara testament, (2) proses pembagian warisan hak atas tanah yang dilandasi surat wasiat, sesuai aturan berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, (3) Penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat sebagai akibat tidak dilaksanakannya surat wasiat adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan.Kesimpulan, sebagai salah satu pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya. Kata Kunci: Warisan, Sengketa, Wasiat.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI anita - kamilah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3325

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia dengan  jumlah penduduk sekitar  262 juta jiwa lebih merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia,  dimana  lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim. Namun demikian,  Undang-Undang Dasar 1945  memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan kemajemukan tersebut berimplikasi tidak dapat dicegahnya perkawinan berbeda agama. Perkawinan bagi bangsa Indonesia tidak hanya merupakan persoalan hukum saja tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa  “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Guna menghindari ketentuan tersebut, pasangan yang berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri. Namun demikian, cara yang dilakukan pasangan berbeda agama tersebut termasuk ke dalam penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya, yang berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan istilah fraus Omnia corumpit. Pemerintah memahami adanya persoalan perkawinan beda agama, namun perkawinan merupakan peristiwa sakral dan ibadah yang tidak dapat  dipisah dari konteks agama, sehingga persoalan perkawinan beda agama diserahkan kepada ketentuan masing-masing agama yang akan menikah. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Keabsahan, Penyelundupan Hukum. 
LAW PROTECTION FOR DOMESTIC INDUSTRIES DUE TO DUMPING PRACTICE Anita Kamilah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 3 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.3.407

Abstract

International trade is business transactions conducted across borders, which has the goal accumulated maximum profit (profit optimal). In this implementation, corporations often do business by unfair competition, such as dumping, which could damage the order of the importing country trading system. The problem is what factors are causing a corporation carrying out the practice of dumping, and also; and How is legal protection against a country as a result of dumping practices. Factors that cause dumping, to profit by setting lower prices in the import market and the monopoly in the market of the importing country. A form of protection for countries that suffered losses as a result of dumping practices which could impose "anti-dumping duty", as a punishment for the exporting country. Due to losses caused by dumping, the government should make a law that specifically regulates the protection of domestic industry due to the practice of dumping.Keywords: Domestic industry, dumping practices, law protection  
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI MELALUI PENDEKATAN KONSEP LAWRENCE M. FRIEDMAN DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Anita Kamilah
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i1.3

Abstract

ASEAN Economic Community merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia, dimana barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas tanpa tersekat oleh batas-batas negara. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Peran penting investasi dapat diwujudkan apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi perizinan yang efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif, serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan berbagai faktor penujang tersebut, diharapkan dalam menghadapi AEC tersebut Indonesia bukan hanya menjadi penonton tetapi memanfaatkan peluang kebebasan berinvestasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara menjadi tujuan investasi asing bukan hanya di antara intra ASEAN tetapi juga di luar ASEAN
PELATIHAN PENGGUNAAN VIRTUAL REALITY DALAM PENGAJARAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS PADA GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN CIPANAS Nia Kurniawati; Anisa Sofarini; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Abdimas Siliwangi Vol 5, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : IKIP SILIWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/as.v5i2.9908

Abstract

Tujuan pelaksanaan  pelatihan penggunaan virtual reality dalam pengajaran kosa kata Bahasa Inggris pada guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cipanas ini untuk membuka wawasan dan pengetahuan guru terkait media pembelajaran berbasis teknologi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam pelatihan adalah pendekatan klasikal. Terdapat 5 tahapan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni sebagai berikut: Identifikasi Masalah, Proses Informasi dan Solusi yang Ditawarkan, Penyusunan Materi Pelatihan, Pelaksanaan Pelatihan, Evaluasi. Perlu adanya peningkatan dalam metode pembelajaran Bahasa Inggris yang semula masih manual sekarang bergeser kepada penggunaan alat teknologi, solusi yang ditawarkan adalah memberikan penguatan kepada guru peserta pelatihan bahwa pembelajaran berbasis kolaboratif dapat diterapkan ketika VR digunakan sebagai media pembelajaran.
Implementation Of High School Tridharma Through Penta Helix Collaboration In Acceleration Of Pollution Control And Damage Of Citarum River Area anita kamilah
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.006 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.829

Abstract

Citarum River is a national strategic river for the welfare of the people at large. However, there has been pollution and environmental damage that has harmed health, social, economic, ecosystem and environmental resources, so that it is called the dirtiest river in the world. Therefore, steps are needed to accelerate pollution control and damage to the Citarum River watershed, by synergizing the penta helix element program including the role of Higher Education through the dharma of community service. The aim is to review the national legal provisions which form the basis for collaboration of the penta helix elements in realizing a clean Citarum, as well as community empowerment programs in support of the clean Citarum. The normative juridical approach method, descriptive analysis research specifications, and qualitative data analysis. The results of the research: (1) Presidential Decree 15/2018 as a breakthrough to synergize the roles and authorities of various related agencies and stakeholders, including universities and support for the synergy of Pentahelix to provide community rights, especially those around the Citarum River, to get a good and healthy living environment; and (2) the program (3RReduce, Reuse, Recycling) and the arrangement of floating net cages is a community empowerment program to accelerate pollution control and damage to the Citarum watershed.
The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure Anita Kamilah; Trini Handayani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.3927

Abstract

State-owned enterprises have a strategic position in realizing the mandate of the 4th paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution. However, the absence of synchronization of laws and regulations in interpreting the  State-Owned Enterprises fund as separated state assets, creates legal uncertainty for the Board of Directors when losses arise due to business risks. This condition raises the issue of the board of directors' responsibilities in managing State-Owned Enterprise's finances. Thus, there is the need to apply the Principles of Business Judgment Rule in protecting the Directors from State-Owned Enterprises losses. The approach employed in this study was juridical normative research. Specifically, this study used descriptive analysis. The data were analyzed qualitatively. The findings revealed: (1) State-owned enterprises have played a role in realizing Indonesian Economic Democracy with their distinctive business characteristics, a profit-seeking company and social services provider to the community; (2) State-owned enterprise's losses are not related to state finances. This is because state equity participation has been transformed into state shares/funds to State-owned Enterprises whose management is based on the provisions of Limited Liability Companies; and (3) The principle of the Business Judgment Rule provides protection for the Board of Directors. It states that they can not be held accountable for the losses in state-owned Enterprises if the management of State Owned Enterprises is based on the following principles: (a) due of care; (b) due of skill; (c) good faith, and (d) for the best interest of the company. In conclusion, BUMN Persero that experiences losses due to business risks cannot be categorized as state financial losses. In addition, according to the principles of business judgment rule, Directors cannot be held accountable
Overview Of Home Ownership Law For Foreigners In The Context Of A Second Home In Indonesia Apriansyah Abdullah N; Ridwan Nirwana; Anita Kamilah
Journal of Law and Border Protection Vol 4 No 2 (2022): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v4i2.389

Abstract

The presence of Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation provides several changes in several sectors including in the field of immigration which provides opportunities for foreigners to live in the framework of a second home with a residence permit period of 5 to 10 years and can be extended. The purpose of the study is to find out the conditions that must be met by foreigners to get a second home in Indonesia, and the legal basis for owning a second home from foreigners in Indonesia. The approach method used in normative juridical research is to provide legal certainty of land ownership for foreigners in the context of a second home while living in Indonesia. The results of the study are that foreigners who are permitted to obtain residential property in Indonesia are foreign nationals whose existence provides benefits, conducts business, works, or invests in Indonesia, and has a residence permit in accordance with the provisions. As for the dwellings that can be owned by foreigners in the context of a second house, they consist of landed houses which are on the right of use on state land or landed houses which are above the right of use on land with ownership rights or management rights, as well as flats located on above the right of use or right to build on land with management rights and above the right of use or right to build on land with ownership rights.
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMANFAATAN ASET NEGARA MELALUI MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT Kamilah, Anita
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

National development in infrastructure by utilizing state-owned assets is a priority of President Joko Widodo's administration in an effort to equalize people's welfare through ease of connectivity in all regions of Indonesia. The amount of Indonesia's foreign debt which reached Rp. 5,425 trillion as well as limited government funding in both the APBN and APBD, strived through collaboration with the private sector using the Build Operate and Transfer (BOT) model. For the government, infrastructure development through BOT provides benefits to be able to utilize state assets without having to spend funding, increase state revenue, and at the end of the BOT period can have adequate infrastructure and facilities and infrastructure. Likewise, the private sector can increase its business by entering into business fields that were previously monopolized by the government. In order to realize the implementation of the rights and obligations of the parties that are reciprocal and provide benefits to both parties, the implementation of the contract must be based on the principle of proportionality.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN DANA INSENTIF GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH Anita Kamilah
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 5, No 1 (2019): Published 30 Juni 2019
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v5i1.1102

Abstract

With the enactment of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and the ASEAN Economic Community (AEC) in early 2016, global markets between ASEAN regions are increasingly open and competition between countries is very tight in marketing their creative economy products or services. These conditions, spurred the Indonesian people including the Cianjur Regency Government to increase and take advantage of business opportunities through the development of a relative economy in order to increase regional economy. But the development of the creative economy is hampered in getting funding support. In connection with this, what is the background of the Cianjur regency government to develop creative economic policies and how government support in providing access to capital in developing the regional creative economy. In order to examine this problem, the method used is juridical normative approach, by studying the principles of law, especially positive legal rules that have a relationship with the problem that is the object  of research. Keywords: Creative Economy; Era of Globalization; Incentive Funds.
Co-Authors Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aji Mulyana Alamsyah, Indra Fajar Alvian M.S, Ce Kedzma Angga Adriana Imansyah Apriansyah Abdullah N Arif Firmansyah Asep Saepul Alam Aulia, Salsabila Hadi Azhari Kusworo, Fuji Raihan Azhari Dimas Anugrah Saputra E. Tambun, Grace Eka Santika Julianti Eva Aulia Budiman Girirangga Sulangkar Hesti Dwi Astuti Kayla Andini Putri Khan, Md Zubair Kasem Kusworo, Fuji Lananda, Ardelia Leny Megawati Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Masripa Siti Zahra MAULIDINA, SEKHA ANGGITA MAY, Nazwa St Mia Amalia Mokh. Irfan Sofyan Nadiyah Salma Wirahma Neni Sri Imaniyati Nia Kurniawati Novita MZ Nurmala Nurmala Nurmala Permana, Ajeng Putri Triyana Rahmah, Mila Arastasya Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Adit Rizki Retno Lestari Ridwan Nirwana Safa Naadiyah Nurwidad Salsa Octaviani Suryanto Sekha Anggita Maulidina Sinta Solihah Sofyan, Mokh. Irfan Trini Handayani Wiharma, Cecep Yuyun Yulianah Zihar Iftikhar Alyakin Putra