Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital Kamilah, Anita; Kusworo, Fuji; MAY, Nazwa St; Lestari, Retno
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.3870

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah praktik bisnis secara fundamental, termasuk dalam pembuatan dan pelaksaan kontrak bisnis. Kontrak yang sebelumnya berbentuk konvensional kini dapat dilakukan secara digital melalui berbaga platform online. Namun, digitalisasi kontrak juga menimbulkan tantangan hukum baru, salah satunya terkait penerapan doktrin force majeur. Tantangan utama dalam penerapan force majeure dalam kontrak adalah menentukan apakah gangguan teknologi termasuk keadaan memaksa atau akibat kelalaian pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi aspek force majeure dalam kontrak berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketijakjelasan dalam penerapan force majeure pada kontrak digital, terutama dalam menetukan apakah suatu gangguan teknologi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau akibat kelalaian penyelenggara sistem hal ini meningkatkan risiko ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penyusunan klausus force majeure yang lebih spesifik dan penguatan regulasi terkait perlindungan hukum dan kontrak digital.
Penghilangan Watermark Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya Hilman Nur; MAY, Nazwa St; Ega Puspita; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Natasya Insani Auliarrahma; M Rafly Pradipa; Arfa Fadillah Tanjung; Retno Dwi Lestari
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3874

Abstract

Penghilangan watermark digital merupakan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di era digital. Watermark digunakan sebagai alat identifikasi dan perlindungan terhadap karya digital, tetapi keberadaannya dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi, menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum terkait penghilangan watermark digital dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan watermark dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan tanpa izin dan berdampak merugikan pemilik hak cipta. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya regulasi, keterbatasan forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kejahatan siber. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi enkripsi serta blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perlindungan hak cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan perlu ditingkatkan agar perlindungan hak cipta digital semakin efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, penghilangan watermark digital dapat diminimalisir, sehingga hak cipta di dunia digital lebih terlindungi dan dihormati.