Pelayanan dasar merupakan hak yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang diwujudkan melalui berbagai program, termasuk Gerakan Aksi Gizi Serentak (GABS) yang menyasar para pelajar dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Dalam implementasinya, diperlukan komunikasi yang jelas, efektif, dan tepat sasaran agar informasi tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh target sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tata kelola komunikasi pemerintahan pada pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melalui implementasi program GABS dengan menggunakan teori proses komunikasi yang dikemukakan oleh Effendy yang terdiri dari lima elemen yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi program GABS belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi antarlembaga yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan saluran pelaporan dan evaluasi yang sistematis yang dapat menyediakan data secara valid sebagai dasar evaluasi, identifikasi hambatan, dan penyusunan strategi perbaikan selanjutnya. Basic services are fundamental rights that the state must provide to all Indonesian citizens, including access to healthcare services. One effort to improve public health is the Gerakan Aksi Bergizi Serentak (GABS) program, which targets students to enhance their nutritional status. The success of such programs requires effective communication governance that ensures information is conveyed clearly, accurately, and efficiently to the intended audience. This study aims to analyze the communication governance of the Karanganyar Regency Health Office in implementing the GABS program, utilizing Effendy’s communication process theory, which comprises five elements: communicator, message, channel, recipient, and effect. This research employs a descriptive qualitative method with data obtained through observation and interviews. The findings show that communication governance in the implementation of the GABS program is not yet optimal, primarily due to weak coordination among stakeholders, resulting in uneven implementation. Thus, structured reporting and evaluation mechanisms are required to produce valid data for assessing performance, identifying barriers, and formulating more effective communication strategies.
Copyrights © 2025