Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Moral Kemasyarakatan Moderat Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Rahman Mulyawan
Fisip Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT Mulyawan, Rahman
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.144 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940

Abstract

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,  terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.  Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu  sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015) Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.449 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842

Abstract

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya
KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.003 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12636

Abstract

Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang
PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Mulyawan, Rahman
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.678 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858

Abstract

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat
Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Ronsumbre, Nelwan; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 Wiyada, Rezky Angga; Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu 
Development Planning and Community Participation in Development Planning Consultations in the Economic Sector the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) Nabire District 2019-2021 Syafiuddin, Eddy Lukman; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7202

Abstract

The purpose of this study (1) To analyze the development planning process in the Economic Sector of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Nabire Regency for 2019-2021; (2) To analyze community participation in the Development Planning Deliberation in the Economic Sector, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Nabire Regency in 2019-2021. The research uses a qualitative approach through the process of finding, understanding, explaining and obtaining an overview. ResultThe development planning process for the Economic Sector of the Nabire Regency Bappeda for 2019-2021 is carried out with a bootom-up approach, starting from the village-level Musrenbang, followed by the district-level Musrenbang and District, Provincial and National levels. The level of proposed activity programs proposed at the planning stage is quite high, however, budget constraints mean that in the implementation stage many activity programs cannot be accommodated by the Technical Regional Apparatus.Community participation in Musrembang in Nabire Regency is in the form of calculative participation, based onprofit relationship orientation, as in business contracts and taking into account economic values.Suggestion forThe Bappeda team at the Musrenbang at the District Level together with the community must classify all proposed activity programs into their funding sources. Especially those that will be financed by APBD II (Kabupaten). Next, prepare and agree on the program of activities according to the priority needs of the community.
Indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation Pandiangan, Freddy; Ningrum, Sinta; Karlina, Nina; Mulyawan, Rahman; Madani, Muhlis; Yusuf, Muhammad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.15023

Abstract

This research aims to find out the implementation of a mental revolution that encourages  the acceleration of innovation and digitalization of public services through the implementation of e-government to build a clean, effective, democratic and trusted government.  The research design uses descriptive qualitative research by analyzing policy documents. This article examines the evolution of public service innovation policies in Indonesia related to the mental revolution initiative. The documents reviewed are laws, government regulations, ministerial regulations, and policy documents related to public service innovation and transformation, as well as e-government from January 2014 to May 2024. The results showed that since the launch of the National Movement for Mental Revolution, through the Indonesia Serves program, there has been an acceleration of the process of developing public service digitization innovations. This initiative encourages the acceleration of changes in the quality of public services by accelerating changes in the mindset, attitudes, and behavior of state civil apparatus to produce service innovations that improve the quality of public services. The acceleration of innovation development through e-government and public service digitalization can be realized with budget support, human resource readiness, sustainable policy commitment, and strong leadership in supporting the sustainability of holistic public service innovation. 
Implementation of a Fun School Movement Program in Singkawang City Azizah, Azizah; Sri Kartini, Dede; Mulyawan, Rahman
Dinasti International Journal of Education Management And Social Science Vol. 6 No. 3 (2025): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (Febru
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijemss.v6i3.3965

Abstract

The objective of this study is to describe and analyze the implementation of the seven-steps of fun school movement in Singkawang City as a means to improve the quality of basic education in Singkawang City. The analysis was conducted using Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which includes content and context variables. This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and document studies. The results showed that the the seven-step fun school movement has accommodated the interests of all target groups, namely students, teachers, principals, parents, and the community. This program provides academic, social, and health benefits that are felt directly, fairly, and evenly. The movement also succeeded in encouraging positive changes in the cognitive, affective, and psychomotor aspects of the target groups, thus creating a more positive and student-centered school culture. However, the resources, including funding, human resources, and infrastructure, are still inadequate and need improvement. The implementation of this program involved various actors with different powers, interests, and strategies, but in general, it showed high commitment and support. The characteristics of the implementing agencies, such as a flexible organizational structure, a responsive organizational culture, and strong leadership, also supported the successful implementation. Based on the results of the study, it is recommended that the Singkawang City Government increase support and socialization of the program, as well as strengthen regulations. Schools are encouraged to continue to innovate and involve the entire school community. Parents and communities are expected to improve understanding and participation in the program.
Proses Perencanaan Pembangunan dengan Menganalisis Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kawasan Margonda Kota Depok) Hazizah, Wahdah; Mulyawan, Rahman; Sutisna, Jajang
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v11i1.17458

Abstract

Development can be defined as a change towards a better state through various efforts that are carried out in a planned manner. Planning and development are inseparable and interrelated. In other words, development requires planning, and this must be realized in development, starting from the regional to the central level. This study aims to examine the government's role in shaping the direction of development, particularly in the Margonda area of Depok City. This area is identified as a promising support area for enhancing the city's economic growth, given its diverse potential and opportunities. The research methodology employed in this study is a case study approach, utilizing a qualitative analysis. The study employs the concept of development planning stages proposed by Lora Ekana Nainggolan, et al. (2023). The results indicate that the government has not fully engaged the community, particularly MSME actors in the Margonda area, in the formulation of programs and policies. However, the local regulations established by the government have comprehensively addressed program implementation, financing of programs or activities to be carried out, and the determination of the vision and mission of development. The vision and mission of development articulated by the Depok City Government are predicated on a future state that is expected to be achieved, rather than on a current or actual state of affairs.
Co-Authors Agus Taryana Azizah Azizah Azzura, Davena Rasyafa Cecep Darmawan, Cecep Fadhilah Rahmawati Hazizah, Wahdah Iskandar, Kirana Safira Sholehah Iyep Saefulrahman Kartini, Dede Sri Kartini, Dede Sri Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Muradi - Nandang Alamsah Deliarnoor Neneng Yani Yuningsih Nina Karlina Noer, Arvenia Pandiangan, Freddy Ratna Fitria Ronsumbre, Nelwan Sidiq, Gusman Maulana Sinta Ningrum Sri Kartini, Dede Sutisna, Jajang Syafiuddin, Eddy Lukman Syaifullah Syaifullah Ufa Anita Afrilia Wiyada, Rezky Angga