Articles
<![CDATA[PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (591.144 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940
<![CDATA[Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai, terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat. Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011â2015) ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>;
<![CDATA[Saefulrahman, Iyep]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.449 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842
<![CDATA[Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya]]>
<![CDATA[KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.003 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12636
<![CDATA[Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang]]>
<![CDATA[PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.678 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858
<![CDATA[UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua ]]>
<![CDATA[Ronsumbre, Nelwan]]>;
<![CDATA[Deliarnoor, Nandang Alamsah]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Wiyada, Rezky Angga]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494
<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu ]]>
<![CDATA[Transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung ]]>
<![CDATA[Heru Ryanto Budiana]]>;
<![CDATA[Atwar Bajari]]>;
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 8, No 1 (2020): June 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.778 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v8i1.23768
<![CDATA[Bandung. Selain untuk menjaga nilai budaya Sabilulungan sebagai salah satu warisan budaya Sunda, Sabilulungan juga memiliki nilai yang dapat diterapkan pada setiap aktivitas Pemerintahan agar berlangsung dengan baik. Salah satunya adalah aktivitas komunikasi pelayanan publik. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung. Subjek penelitian ini dipilih dengan cara purposive dimana subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung. Objek penelitian ini adalah hal yang terkait dengan transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung pada kepemimpinan Dadang Naser. Hasil penelitian ini diantaranya adalah nilai Sabilulungan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan karena mengandung nilai moralitas didalamnya. Sabilulungan memiliki makna gotong royong, sehingga bisa ditransformasikan pada aktivitas komunikasi pelayanan publik karena dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan untuk tercapainya sinergitas dan empati yang merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Sabilulungan juga dapat membantu tercapainya komunikasi yang efektif dimana semua pihak dapat menerima pesan yang hendak disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya nilai Sabilulungan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan nilai Sabilulungan. Peneliti menyarankan salah satu inovasi yang bisa diterapkan agar lembaga Pemerintah dapat mengoptimalkan transformasi nilai kearifan lokal yakni dengan menggunakan kemajuan teknologi khususnya media internet didalamnya media sosial agar seluruh aspek pemerintah juga masyarakat dapat mewujudkan tujuan dari pelayanan publik yakni tercapaikanya kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858
<![CDATA[UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat]]>
<![CDATA[PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940
<![CDATA[Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai, terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat. Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.]]>
