Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.695

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI Jurnal Kajian Komunikasi Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Agregasi Sospol : Jurnal Sosial Politik Moderat Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Government & Resilience Khazanah Sosial

Rahman Mulyawan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Author-ID : 324801

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT Mulyawan, Rahman
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,Â terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.Â Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena ituÂ sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.

KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011â2015) Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya

KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang

PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Mulyawan, Rahman
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat

Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Ronsumbre, Nelwan; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018 Wiyada, Rezky Angga; Kartini, Dede Sri; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3494

Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan singkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukan adanya kerja sama antara Permerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberpa kendala di lapangan tekait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Tekait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permsalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).Kata kunci: Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu

Transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung Heru Ryanto Budiana; Atwar Bajari; Rahman Mulyawan
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 8, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Bandung. Selain untuk menjaga nilai budaya Sabilulungan sebagai salah satu warisan budaya Sunda, Sabilulungan juga memiliki nilai yang dapat diterapkan pada setiap aktivitas Pemerintahan agar berlangsung dengan baik. Salah satunya adalah aktivitas komunikasi pelayanan publik. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung. Subjek penelitian ini dipilih dengan cara purposive dimana subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung. Objek penelitian ini adalah hal yang terkait dengan transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung pada kepemimpinan Dadang Naser. Hasil penelitian ini diantaranya adalah nilai Sabilulungan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan karena mengandung nilai moralitas didalamnya. Sabilulungan memiliki makna gotong royong, sehingga bisa ditransformasikan pada aktivitas komunikasi pelayanan publik karena dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan untuk tercapainya sinergitas dan empati yang merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Sabilulungan juga dapat membantu tercapainya komunikasi yang efektif dimana semua pihak dapat menerima pesan yang hendak disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya nilai Sabilulungan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan nilai Sabilulungan. Peneliti menyarankan salah satu inovasi yang bisa diterapkan agar lembaga Pemerintah dapat mengoptimalkan transformasi nilai kearifan lokal yakni dengan menggunakan kemajuan teknologi khususnya media internet didalamnya media sosial agar seluruh aspek pemerintah juga masyarakat dapat mewujudkan tujuan dari pelayanan publik yakni tercapaikanya kesejahteraan masyarakat.

KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Toto Purwanto; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.26379

ABSTRAKEra desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, masih memiliki permasalahan mendasar jika dilihat pada aspek hubungan antar pemerintah (intergovernmental relationship). Salah satu masalah yang mengemuka dari adanya sebab tersebut ialah terkait alih fungsi kewenangan bidang pendidikan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, MA dan SLB dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini melahirkan berbagai masalah seperti kebijakan sekolah gratis yang sudah berjalan di tingkat Kabupaten/Kota berbenturan dengan kebijakan pusat, permasalahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, sulitnya pengendalian dikarenakan jarak yang jauh antara sekolah dengan pusat Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam aspek pembiayaan masih ditemui adanya ketimpangan pendistribusian dana bantuan, pada aspek efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan yang kurang, pada aspek retribusi kekuasaan terkait alih kelola kewenangan berjalan dengan baik serta didukung oleh kekuatan politik yang ada, adanya peningkatan aspek kualitas pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Umum, pada aspek inovasi pelaksanaan pendidikan, telah melahirkan beberapa produk inovasi pendidikan di tingkat SMU di Jawa Barat. ABSTRACT The era of decentralization with the issuance of Law No. 23 of 2014, still has fundamental problems when viewed in aspects of intergovernmental relationships. One of the problems that arose from the existence of these causes was related to the transfer of authority in the field of education. With the Act No. 23 of 2014, management of education at the high school, vocational, MA and SLB levels was transferred to the West Java Provincial Government, this gave birth to various problems such as free school policies that had been running at the district / city level in conflict with the central policy, problems in implementation education management, the difficulty of controlling due to the great distance between the school and the center of the Provincial Government. The purpose of the study was to analyze and describe the implementation of decentralized management of secondary school education by the Government of West Java Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that in the aspect of financing there is still an imbalance in the distribution of aid funds, in the aspect of effectiveness and efficiency of education management that is lacking, in the aspect of power levies related to the transfer of authority management runs well and is supported by existing political forces, an increase in the quality aspects education in the High School environment, in the aspect of innovation in the implementation of education, has given birth to several educational innovation products at the high school level in West Java.

PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017 Erlan Suwarlan; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

The implementation of decentralization in Indonesia which has been running for ten years after the reforms have become interesting and an important momentum for reflection and evaluation of various polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly in responding to the policy. This study supports analyzing health decentralization from factors: authority, regional resources, and access. The research method used is a qualitative method using phenomenology. The results of the study show how the implementation of health decentralization in Tasikmalaya Regency is as follows: Low regional capacity characterized by small Regional Original Income (PAD); Does not spur regional innovation and creativity in elaborating regional potential; Dependence on priority centers in the budget; and not yet achieved independence. Suggestions from the results of this study are the need for: meeting the minimum health sector budget, fulfilling the approval of health workers from various types of workforce, both quality and satisfaction, fulfillment of facilities and infrastructure in public health centers and public hospitals, equitable distribution and access to needed services. The findings in this study are factors of "political will" and decentralization of health. The findings in this study are beyond the three factors studied that the "political will" factor and institutional capacity also determine the success of implementing decentralization of health.

Co-Authors Agus Taryana Ajizah, Siti Nurul Ardiansyah, Ahmad Atwar Bajari Azizah Azizah Azzura, Davena Rasyafa Cecep Darmawan, Cecep Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Deliarnoor, Nandang Alamsah Epin Saepudin Erlan Suwarlan Fadhilah Rahmawati Gaston Otto Malindir Hakiki, Haris Suddin Hazizah, Wahdah Heru Ryanto Budiana Iskandar, Kirana Safira Sholehah Iyep Saefulrahman Jajang Sutisna Justin Nabil Alpasha Kartini, Dede Kartini, Dede Sri Kris, Rizal Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹ Maygaza Anhara Putra Brata Millavathiy, Riri Muhammad Luthfi Naufal Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Muradi Muradi - Nandang Alamsah Deliarnoor Nelwan Ronsumbre Neneng Yani Yuningsih Nina Karlina Noer, Arvenia Novie Indrawati Sagita Pandiangan, Freddy Prayoga Bestari Rahmat Hidayat Djati Ratna Fitria Rezky Angga Wiyada Rokhmat, Dicky Febriansyah Ronsumbre, Nelwan Rosman, Muhammad Rifki Selvi Centia Sidiq, Gusman Maulana Sinta Ningrum Syafiuddin, Eddy Lukman Syaifullah Syaifullah Tarisa Fitrianti.A.R. Toto Purwanto U. Tria Andari Ufa Anita Afrilia Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Wahyu Sopandi Wiyada, Rezky Angga Yayan Nuryanto

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search