<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dikonsepsikan sebagai kejahatan luar biasa dan strategi efektif untuk penanggulangannya dalam konteks hukum indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis bahan hukum, literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, dan strategi penanggulangan yang efektif melibatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Strategi penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pencegahan mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Penindakan dilakukan dengan memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tegas tanpa pandang bulu. The research objective is to analyse the criminal acts of corruption in Indonesia from a criminological perspective, and to identify factors that influence corruption conceptualised as an extraordinary crime and effective strategies for overcoming it in the context of Indonesian law. The research method employed is a qualitative approach, involving the analysis of legal materials, literature, and document analysis. The results of the study indicate that corruption in Indonesia is a significant crime, and effective strategies for overcoming it involve synergy between law enforcement agencies, the government, civil society, and the media. The strategy for overcoming corruption must be carried out comprehensively through a prevention, enforcement, and education approach. Prevention includes bureaucratic reform, increasing transparency, and simplifying regulations to reduce opportunities for corrupt practices. Enforcement is carried out by strengthening legal institutions such as the Corruption Eradication Committee (KPK), the police, and the prosecutor's office, as well as ensuring that the legal process is fair and firm without discrimination.]]>
Copyrights © 2025
