Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Husen, La Ode
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa Husen, La Ode; Salle, Salle; Syalman, Arri Abdi; Muzakkir, Abd. Kahar
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, dapat dinilai dari empat aspek, antara lain: Sasaran Pengamanan; Pelaksanaan Pengamanan; Koordinasi dan Administrasi; serta Pengawasan dan Pengendalian. Perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna memastikan proses eksekusi putusan pengadilan atas objek sengketa bisa lebih efektif di masa akan datang.
Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah Hamdan, Andi Muh Jahfal; Husen, La Ode; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penggunaan petisi online di Indonesia tentang penggunaan petisi online sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder: penulis menggunakan buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dan mendukung tentang penelitian Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah. Bahan Hukum Tersier: penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar dalam penggunaan petisi online yang lebih efisien sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tetapi karena belum adanya regulasi dan lembaga khusus yang mengatur tentang petisi online, maka hal tersebut menjadi kelemahan dari penggunaan petisi online di Indonesia. Namun, jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka penggunaan petisi online dapat diupayakan berdasarkan hukum. The research objective is to analyze the use of online petitions in Indonesia regarding the use of online petitions as a social means of controlling government policy. This research uses primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 96 paragraph (6) Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Secondary Legal Material: the author uses relevant and supportive legal books and journals regarding research on legal aspects of online petitions as a social means of controlling government policy. Tertiary Legal Material: the author uses the Legal Dictionary and the Big Indonesian Dictionary. The results of this research show that there is great potential in using online petitions more efficiently as a social means of controlling government policy. Still, because there are no regulations or special institutions that regulate online petitions, this is a weakness of the use of online petitions in Indonesia. However, if viewed from a human rights perspective, the use of online petitions can be pursued based on the law.
Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelesaian Pemerintah Desa Razak, Muhammad Ilham; Husen, La Ode; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros kurang terimplementasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk: kegiatan membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa yang harus dapat terimplementasi dengan baik dan benar agar terwujud penyelesaian pemerintah desa yang baik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, antara lain: faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the function of village consultative bodies in resolving village government in Maros Regency. This research is descriptive with a juridical-empirical or normative and empirical approach. The results of the study show that the implementation of the function of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency is not implemented by applicable laws and regulations, including activities to discuss and agree on draft Village regulations with the Village head, activities to accommodate and channel the aspirations of the Village community, and monitoring activities The performance of the Village Head must be implemented properly and correctly to realize a good village government solution. Furthermore, the factors that influence the implementation of the functions of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency include legal factors, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors.
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Djafar, Husnul Khatimah; Husen, La Ode; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo periode 2019-2024; (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 belum dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan dan ditetapkan hingga akhir masa jabatan. (2). Belum maksimalnya produktivitas DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 dalam pembentukan peraturan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia anggota DPRD terkait latar belakang pendidikan formal yang kurang menunjang. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu faktor tata tata tertib, faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the implementation of the legislative function of the DPRD in the formation of regional regulations in Gorontalo Province for the 2019-2024 period; (2) To determine the factors that hinder the function of DPRD legislation in the formation of regional regulations in Gorontalo Province for the 2019-2024 period. This research uses normative legal research methods and empirical legal research. The results of this research show that: (1). The Gorontalo Province DPRD for the 2019-2024 period has not been able to carry out its legislative function optimally. This is proven by the small number of Regional Regulations initiated by the DPRD that were successfully passed and enacted until the end of the term of office. (2). The lack of maximum productivity in the Gorontalo Province DPRD for the 2019-2024 period in the formation of regional regulations is influenced by several factors. Still, the most dominant factor is the limited human resources of DPRD members due to inadequate formal educational backgrounds. It is also influenced by other factors, namely regulatory factors, facilities and infrastructure factors.
Urgensi Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Nasrullah, Nahdar Arwijayah; Husen, La Ode; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian pada Kejaksaan Negeri Bantaeng. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan jika perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi syarat maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya dan dalam KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa akan dikenakan hukuman pidana, Oleh karena itu hukuman ini dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum. dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative for resolution at the Bantaeng District Prosecutor's Office. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely aiming to restore and repair criminal acts with actions that are beneficial for the victim, perpetrator and if the criminal act of abuse does not meet the requirements then the process will continue. the court as appropriate and the Criminal Code stipulates that every person who commits a crime of ordinary abuse will be subject to criminal punishment. Therefore, this punishment is considered less effective in law enforcement. and factors that become obstacles in implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Salmiah, Salmiah; Husen, La Ode; Aswari, Aan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik Di Pengadilan Agama; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik. Di Pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 belum berjalan dengan efektif meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi; (2) masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama yaitu faktor penghambat dan factor pendukung. Hal ini berarti bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama memerlukan perhatian dan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait termasuk sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencapai hasil yang maksimal. The research objective is to analyze the implementation of dispute resolution through electronic mediation in the Religious Courts; (2) knowing the factors that influence the implementation of electronic mediation in the Religious Courts. This research is empirical. The research results show: (1) the effectiveness of Dispute Resolution through Electronic Mediation. In the Religious Courts, given PERMA Number 3 of 2022, it has not been implemented effectively even though it has been carried out by the procedures, starting from pre-mediation to the conclusion of the mediation; (2) there are still factors that influence the implementation of electronic mediation in the Religious Courts, namely inhibiting factors and supporting factors. This means that the effectiveness of dispute resolution through electronic mediation in the Religious Courts requires full attention and support from the relevant parties including adequate facilities and infrastructure to achieve maximum results
Kedudukan Hukum dan Kewenangan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Muzakkir, Abd. Kahar; Husen, La Ode
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v28i1.1028

Abstract

The appointment of an Interim Director in the Regional-Owned Enterprise (ROE), notably a Regional Public Corporation for Water Utility in a crisis, often gives rise to juridical discourse concerning the scope of his or her authority, especially in making strategic policy decisions such as personnel restructuring. This normative legal research aims to analyze the validity of the appointment of the Interim President Director of the Regional Public Corporation for Water Utility of Makassar City, determine the legal regime governing the authority vested in this position, and assess the legality of the implemented personnel restructuring policy. Employing statute and conceptual approaches, this research examines various regulations related to ROEs, manpower law, and state administrative law. The analysis results indicate that the appointment of the Interim President Director by the Mayor of Makassar as the Capital Owner’s Authorized Representative amidst a total vacuum in the company’s organs has a strong juridical foundation. Furthermore, the authority of an Interim Director of the ROE is predominantly subject to the corporate law regime and sectoral ROE regulations, not to state civil service administrative norms, thereby granting authority equivalent to that of a definitive board of directors as stipulated in relevant regional regulations. Consequently, personnel restructuring policies, including non-renewal of employment contracts and termination of employment relations based on evaluations and company efficiency, are lawful and fall within the scope of the Interim President Director’s authority, provided they are implemented by applicable manpower law procedures and ROE regulations. This research provides juridical clarification to foster a more comprehensive legal understanding of the authority of an Interim Director of the ROE.
Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia Ugi, Andi Fahrul; Husen, La Ode; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dikonsepsikan sebagai kejahatan luar biasa dan strategi efektif untuk penanggulangannya dalam konteks hukum indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis bahan hukum, literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, dan strategi penanggulangan yang efektif melibatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Strategi penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pencegahan mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Penindakan dilakukan dengan memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tegas tanpa pandang bulu. The research objective is to analyse the criminal acts of corruption in Indonesia from a criminological perspective, and to identify factors that influence corruption conceptualised as an extraordinary crime and effective strategies for overcoming it in the context of Indonesian law. The research method employed is a qualitative approach, involving the analysis of legal materials, literature, and document analysis. The results of the study indicate that corruption in Indonesia is a significant crime, and effective strategies for overcoming it involve synergy between law enforcement agencies, the government, civil society, and the media. The strategy for overcoming corruption must be carried out comprehensively through a prevention, enforcement, and education approach. Prevention includes bureaucratic reform, increasing transparency, and simplifying regulations to reduce opportunities for corrupt practices. Enforcement is carried out by strengthening legal institutions such as the Corruption Eradication Committee (KPK), the police, and the prosecutor's office, as well as ensuring that the legal process is fair and firm without discrimination.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Rosdianah, Siti; Husen, La Ode; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah istri merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, perlakuan kasar terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan suami terhadap istri dari perspektif hukum Islam dan menelaah peran aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji literatur keislaman, regulasi nasional, dan hasil penelitian empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri dan mengedepankan prinsip musyawarah serta penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan dan edukasi yang holistik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis dan terbebas dari kekerasan. Domestic violence (DV) targeting wives remains a pervasive social and legal issue in Indonesian society. From the perspective of Islamic law, abusive behaviour toward wives constitutes a violation of the principles of justice, compassion, and the dignity of women, as emphasised in the Qur’an and Hadith. This study aims to explore the phenomenon of husband-to-wife violence through the lens of Islamic law and examine the roles of law enforcement agencies and society in preventing and addressing such cases. The research adopts a normative approach by analysing Islamic legal texts, national regulations, and relevant empirical studies. The findings reveal that Islam strictly prohibits all forms of violence against wives and promotes conflict resolution through peaceful dialogue and mutual understanding. Moreover, there is a crucial need for collaboration among law enforcement, religious leaders, and community organisations to establish an integrated system of protection and education. Through a comprehensive and Islam-based approach, this paper advocates for the formation of harmonious families free from violence and rooted in mutual respect and responsibility.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Makassar: Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rifaldi, Achmad; Pawennei, Mulyati; Husen, La Ode
Sovereign: International Journal of Law Vol 6 No 1-2 (2024): Januari – Juni
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sijl.v6i1-2.48

Abstract

This research aims to identify and analyze the enforcement of laws against narcotics offenses in Makassar City, as well as the factors influencing such enforcement. The study employs empirical legal research methodology, primarily utilizing field research supported by collected data and interviews. The research was conducted in Makassar City. The findings indicate that law enforcement against narcotics and psychotropic offenses in Makassar City has not been fully effective. This is attributed to several influencing factors: the legal framework itself, law enforcement officials, facilities and infrastructure, the community, and cultural factors. Community awareness and support for law enforcement efforts in combating narcotics and psychotropic abuse are deemed necessary. Furthermore, improved alignment between prosecutorial demands and judicial verdicts is required, given that narcotics and psychotropic offenses pose a significant threat to society and jeopardize the future of the younger generation.
Co-Authors Abbas, Ilham Andi Nganro, Andi Muhammad Fikri Ramadani Asjaksan, Nur Rahma Assaad, A. Istiqlal Aswari, Aan Badaru, Baharuddin Dermayasair, Indirwan Djafar, Husnul Khatimah Erni Erni Gadjong, Agussalim A. Hambali, Azwad Rachmat Hamdan, Andi Muh Jahfal Hardianto Djanggih, Hardianto Harianto Harianto Hasyim, Satri Hasyim, Satrih Heriandini, Heriandini Hidayah, Muhammad Agung Ilham, M. Azham Irfandi Irfandi, Irfandi Jasmaniar, Jasmaniar Jumaris Jumaris, Jumaris Latifah, Aliah Maizal, Wahyu Marham, Usman Muhammad Ilyas Muhdar, Muhammad Zulkifli Muliadi Muzakkir, Abd. Kahar Nasrullah, Nahdar Arwijayah Natsir, Muthmainnah Nurul Qamar Pawe, Taufan Pawennei, Mulyati Razak, Askari Razak, Muhammad Ilham Rifaldi, Achmad Risma, Andi Rosdianah, Siti Salle, Salle Salmiah Salmiah Syalman, Arri Abdi Ugi, Andi Fahrul Yusril Yusril Zulkifli Muhdar, Muhammad