Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum TerhadapAnak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia Kasmawati Saleh; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kedudukan anak dalam perkawinan poligami, dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak anak dalam keluarga poligami. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum islam adalah melekatnya hak radla yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak hadlanah yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak walayah yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kawajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami. The study aims to: describe the position of a child in a polygamous marriage, and to describe the legal protection of children in polygamous families. This type of research is a normative approach used in this study is the approach of legislation and and pendekata conceptual, then analysis the description, argumentation, interpretation and systematization. Results The study authors found that: The position of the child in a polygamous marriage under the laws of Islam are sticking right radla the child's right to get the service, right hadlanah the rights of children to be raised as well as students from infancy, the right Walayah the rights of representation granted until the child grows up puberty, rights or the right living in direct contact with both parents (nasab). Meanwhile, according to marriage law is both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible, our obligations in question here, valid until the child is married or can stand alone. In Regulation Legislation in Indonesia providing protection of children's rights in the permission for polygamy is not specifically regulated, but there are several articles related to the protection of children's rights in the permission for polygamy among others, Article 55 Paragraph 2 to Article 3 Compilation of Islamic Law. Act No. 1 of 1974 on the marriage of Articles 4 and 5 and Government Regulation No. 10 of 1983 also talked about polygamy.

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Disiplin Pegawai Di Pemerintah Kota Palopo Ilham Rasjid; Said Sampara; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo terlaksana kurang efektif yang pada umumnya ditanggapi kurang efektif, terutama yang aturan yang termuat dalam Pasal 229, yakni: (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; (4) Hukuman disiplin pegawai negeri sipil dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum; dan (2) Faktor kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum berpengaruh terhadap kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin pegawai di Pemerintah Kota Palopo, sehingga ketujuh faktor tersebut perlu dimaksimalkan pelaksanaannya. The objectives of this study analyzing the effectiveness of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government; and factors that influence the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The research method used is descriptive method. The results showed that: (1) Government Regulation Number 11 Year 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the Palopo City Government was implemented less effectively which was generally responded to less effectively, especially those rules contained in Article 229, namely: (1) To ensure the maintenance of order in the smooth implementation of duties, civil servants must comply with the discipline of civil servants; (2) Government Agencies are obliged to implement discipline enforcement of PNS and carry out various efforts to improve discipline; (3) Civil servants who commit disciplinary violations are disciplined; (4) The disciplinary punishment for civil servants is imposed by the official in charge of punishment; and (2) Factors of quality of civil servants, behavior of civil servants, welfare of civil servants, legal structure, legal culture, legal knowledge, and legal sanctions affect the ineffectiveness of the implementation of Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants on employee discipline in the City Government of Palopo, so the seven factors need to be maximized in their implementation.

Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum Nur Yusriyyah Bakhtiar; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan La Ode Muhammad Jefri Hamzah; Andi Risma; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersangka Sdr. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/ kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU R.I No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaha hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. The purpose of this study is to: (1) Analyze the effectiveness of criminal liability against business actors who produce and trade dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and (2) Analyzing the factors that influence the effectiveness of criminal liability against business actors producing and trading dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results of the study show that: Law enforcement against businesses that produce and trade dangerous cosmetics that are dangerous in the Makassar Port Police Area is ineffective. Nevertheless, the law enforcement process carried out has referred to the applicable laws and regulations, such as the suspect Br. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA who was proven to have committed a crime of distributing pharmaceutical / cosmetic preparations that did not have a marketing authorization, so that the suspect was charged with Article 197 Jo article 106 paragraph (1) of Law R.I. No. 36 of 2009 concerning Health, and also snared with Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) of Law R.I No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The factors of legal substance, legal structure, legal status, facilities and infrastructure, and legal knowledge have less influence on law enforcement against dangerous cosmetics business operators in Makassar Port Police

Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas Bakri Bakri; Muhammad Syarif Nuh; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektifitas penerapan program e-tilang dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bone, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa penerapan program e-tilang sudah cukup efektif dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas bebas korupsi di Wilayah Hukum Polres Bone. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi antara tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program e-tilang sangat efisien dan cukup efektif menekan angka pungli. Pada sistem e-tilang, oknum tidak dapat lagi melakukan negosiasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, karena sudah tercatat secara digital dan harus selesai sampai dengan adanya putusan pengadilan. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang di Wilayah Hukum Polres Bone meliputi Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. This study aims to analyze the effectiveness of the application of the e-ticketing program in realizing traffic law enforcement in the Bone Police Legal Area, as well as what factors influence the effort to enforce traffic law through the e-ticketing program. Based on an analysis of the data and facts, the author concludes that the application of the e-ticketing program has been quite effective in realizing the enforcement of corruption-free traffic law in the Bone Police Legal Area. This can be seen through the increase in the number of violations that occurred between 2016 and 2017 which increased significantly. This shows that the e-ticketing program is very efficient and quite effective at reducing extortion rates. In the e-ticketing system, the person can no longer conduct negotiations related to traffic violations, because it has been digitally recorded and must be finished until a court decision is made. What factors influence traffic law enforcement efforts through the e-ticketing program in the Bone Police Regional Law Area include legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors.

Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Andi Nurul Asmi; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP berkaitan dengan naiknya besaran ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan proses mudah sesuai degan prinsip kemudahan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (sosiological jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati berbagai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat .Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum doctrinal tentang hukum in concerto dengan sumber data primer melalui teknik wawancara dengan pihak terkait yang serta data sekunder berupa teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses pelaksanaan upaya ganti rugi berkaitan dengan biaya ganti kerugian belum bisa terlaksana dengan mudah karena masih harus mengacu pada keputusan Menteri Keungan No. 983/KMK.01/1983 yang memang sudah perlu direvisi karena terlalu banyak tahapan yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 92 Tahun 2015 yang mensyaratkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “ Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan”. This research aims to find out whether the issuance of Government Regulation No. 92 of 2015 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code relating to the increase in the amount of compensation can be carried out with an easy process in accordance with the principle of convenience and justice. This research is a sociological juridical study (sociological jurisprudence). This research is based on normative jurisprudence (laws and regulations), observing various reactions and interactions that occur when the normsystem works in the community. This research is categorized as doctrinal law about law in concerto with primary data sources through interview techniques with related parties as well as secondary data in the form of data collection techniques carried out with literature study techniques by reviewing legal materials and analyzed using deduction logic. Based on the results of research and discussion, it is known that the process of implementing the compensation effort relating to compensation costs cannot yet be carried out easily because it still has to refer to the Minister of Finance's decision No. 983 / KMK.01 / 1983 which indeed needs to be revised because there are too many stages which cause the process to be longer than in accordance with Government Regulation No. 92 of 2015 which requires Article 11 paragraph 2 which reads "Payment of compensation is made within a maximum period of 14 (fourteen) working days from the date the request for compensation is received by the implementing minister".

Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Ridwan Ridwan; Hambali Thalib; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan menjelaskan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Polres Pelabuhan Makassar. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar terimplementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Polres Pelabuhan Makassar adalah struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. The aims are: To analyze and explain the role of police corruption investigation procurement of goods and services in the jurisdiction of port resort police makassar; To analyze and explained the factors influencing the police investigation of corruption procurement of goods and services in the port resort police makassar. The result of the research, The police investigation of corruption procurement of goods and services in the jurisdiction of makassar implemented port police; Affects functioning of police in the corruption investigation procurement of goods and services in the makassar port resort police structure culture is law and the laws of society.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Kota Makassar Sarifa Nabila; Said Sampara; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks Husaima Husaima; Ma’ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Maros Bustam Bustam; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bentuk konflik yang timbul pada pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Maros setelah pemberlakuan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan 2) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Maros. Penelitian ini berbentuk socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah konflik horizontal yakni konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana pihak-pihak yang terlibat tidak berada dalam keseimbangan kedudukan. Konflik ini terjadi karena faktor substansi hukum yang multitafsir, inkonsistensi pelaksanaan tugas dari penyelenggara pengadaan tanah dengan ketentuan dalam Undang-undang Pengadaan Tanah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengadaan tanah. 2) Bentuk penyelesaian terhadap konflik pengadaan tanah dilakukan melalui harmonisasi substansi hukum, sinkronisasi antar sektor dalam pengambilan keputusan, redefinisi beberapa konsep pengadaan tanah dan sosialisasi hukum pengadaan tanah kepada masyarakat, sosialisasi hukum kepada masyarakat. The objectives of this study are 1) To determine the form of conflict that arises in the implementation of land acquisition for development in the public interest in Maros Regency after the enactment of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition and 2) To determine the form of conflict resolution in the implementation of land acquisition for development in the public interest in Maros Regency. This research is in the form of socio legal research. The results showed that 1) The forms of conflict in the implementation of land acquisition for development of the public interest are horizontal conflicts, the conflicts involving two or more parties in which the parties involved are not in a balanced position. This conflict occurred due to the substance of the law which has multiple interpretations, inconsistency in the implementation of the duties of the land acquisition organizer with the provisions in the Land Acquisition Law and the lack of public understanding of land acquisition. 2) The form of resolution of land acquisition conflicts is carried out through harmonization of legal substance, synchronization between sectors in decision making, redefinition of several land acquisition concepts and socialization of land acquisition law to the community, and socialization of the law to the community.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@umi.ac.id

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA