<![CDATA[Pancasila adalah ideologi atau dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar-dasar hidup bernegara bagi setiap warga Negara Indonesia agar menjadi warga negara yang baik (good citizen). Undang-undang tentang Otonomi Daerah UU No. 32 Tahun 2004 yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut terdapat keyakinan bahwasanya nagari tersebut dapat menghasilkan kehidupan yang harmonis, adil dan sejahtera. Filosofi tentang “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah: ini kemudian dicantumkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada Pasal 5 huruf c. Daerah Sumatra Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki kebudayaan yang kuat. Dikenal dengan filsafat “alam takambang jadikan guru”. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila dalam adat istiadat nagari Pauah Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam adat istiadat masyarakat Pauah Kota Padang pada sila pertama ketuhanan yang maha esa adalah Adat Minangkabau di Nagari Pauh menunjukkan integrasi nilai religius dengan adat melalui pelaksanaan upacara adat seperti Batagak Pangulu. Implementasi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat pada Masyarakat Nagari Pauh yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang adil melalui musyawarah adat. Implementasi dari sila ke tiga persatuan Indonesia dapat dilihat dari tradisi perantauan masyarakat Minang menjadi simbol kuat persatuan dalam keberagaman. Filosofi "Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang" menunjukkan bagaimana masyarakat Nagari Pauh tetap menghormati budaya lokal di perantauan tanpa melupakan akar budaya mereka. Implementasi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat pada keputusan penting di Nagari Pauh, seperti pengelolaan tanah ulayat, diambil melalui musyawarah adat. Implementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilihat dari Sistem pewarisan matrilineal di Nagari Pauh menjadi cerminan keadilan sosial. Perempuan diberikan tanggung jawab utama dalam mengelola harta pusaka tinggi untuk menjaga keseimbangan keluarga. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di Nagari Pauh dapat dilihat dari bahwa masyarakat Nagari Pauh masih rendah akan pemahaman dan kesadaran akan eratnya kaitan Pancasila dengan nilai-nilai kehidupan atau masih fokus pada isu-isu lokal. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nagari dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk penurunan kualitas hidup, konflik sosial, dan disintegrasi bangsa. masyarakat masih pragmatis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yaitu malas untuk berproses namun menginginkan hasil yang baik dan berkualitas.]]>
Copyrights © 2025
