<![CDATA[Mahkamah Konstitusi di Indonesia memainkan peran strategis sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pelaku tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya peran Mahkamah dalam memutus perkara-perkara strategis, muncul kekhawatiran mengenai potensi ekspansi tafsir yang melewati batas norma tertulis dan mengarah pada fungsi quasi-legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, serta mengevaluasi sejauh mana tafsir tersebut tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis konseptual, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang kontroversial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tafsir progresif Mahkamah dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional, ekspansi tafsir tanpa mekanisme koreksi dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rumusan batas substantif terhadap tafsir konstitusi, serta penguatan mekanisme deliberatif dan kontrol publik agar Mahkamah tetap akuntabel secara hukum dan demokratis]]>
Copyrights © 2025
