<![CDATA[Semakin bertambahnya jumlah penduduk, tanah dari sudut ekonomi sangat berfungsi baik bagi masyarakat maupun negara sehingga seringkali terjadi sengketa atas tanah karena pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administratif sebagaimana dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan analisa kasus, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT?, (2) Bagaimana analisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum?, dan disimpulkan bahwa, Pertama, bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT, di mana suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga tidak dapat diganggu gugat secara hukum. Namun dalam praktiknya diabaikan, dan justru Putusan yang lain menjadi dasar administratif penerbitan sertifikat. Kedua, dalam hal dianalisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam perkara tersebut, ditemukan hal mana dalam penegakkan hukum administrasi di Indonesia konsep hukum responsif akan jauh lebih relevan untuk diterapkan.]]>
Copyrights © 2025
