<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mendorong efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Bankaltimtara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. CSR merupakan kewajiban moral dan hukum perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait CSR serta studi kasus implementasi CSR oleh Bankaltimtara di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan dan terarah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan program menjadi kendala utama dalam pemberdayaan yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum CSR, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal.]]>
Copyrights © 2025
