Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisplin ANDREW Law Journal
Sanda, Aditya Nur Tio
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program CSR Bankaltimtara terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sobyan, Akhmad; Putriani, Meylinda; Sanda, Aditya Nur Tio; Rizal, Khayrul; Surahman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mendorong efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Bankaltimtara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. CSR merupakan kewajiban moral dan hukum perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait CSR serta studi kasus implementasi CSR oleh Bankaltimtara di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan dan terarah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan program menjadi kendala utama dalam pemberdayaan yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum CSR, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal.
DESAIN TATA KELOLA PENDANAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK Sulistafando, Ravidan Maheer; Sanda, Aditya Nur Tio; Elviandri, Elviandri
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.108

Abstract

Pendanaan partai politik menjadi simpul kritis bagi kualitas demokrasi karena memengaruhi independensi partai, legitimasi publik, dan mutu representasi. Praktik pendanaan yang tertutup, ketergantungan pada donor besar, lemahnya audit, serta fragmentasi aturan menggerus public trust dan menghambat terwujudnya demokrasi substantif; kenaikan bantuan negara (PP No.1/2018) semakin menegaskan kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang operasional berbasis prinsip Good Party Governance yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan memulihkan kepercayaan publik melalui pengaturan regulatif, kelembagaan, mekanisme transparansi, dan penguatan kapasitas internal partai. Penelitian merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kajian teori Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan dalam empat bidang terintegrasi: (1) Model Regulatif-Integratif harmonisasi norma dan standardisasi pelaporan; (2) Model Kelembagaan Independen pembentukan otoritas pengawas pendanaan politik yang berwenang dan profesional; (3) Model Transparansi-Digitalisasi sistem pelaporan elektronik real-time dan rekening resmi untuk ketertelusuran; dan (4) Model Pemberdayaan dan Kapasitas pelatihan akuntansi politik, SOP internal, dan unit audit partai. Implementasi simultan keempat formulasi ini diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan donor, memulihkan public trust, serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.
Co-Authors Elviandri, Elviandri Putriani, Meylinda Rizal, Khayrul Sobyan, Akhmad Sulistafando, Ravidan Maheer Surahman