<![CDATA[Digitalisasi layanan perpajakan di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas administrasi. Penelitian ini menganalisis masalah tersebut melalui studi literatur kualitatif dengan triangulasi data teori, kebijakan, dan empiris. Hasil menunjukkan dua masalah utama: faktor perilaku seperti persepsi negatif terhadap efektivitas pemerintah dan tingginya compliance cost akibat sistem manual. Solusi yang diidentifikasi mencakup: (1) penyederhanaan prosedur berbasis digital, (2) peningkatan transparansi alokasi pajak, dan (3) kolaborasi dengan platform teknologi untuk integrasi data. Temuan ini diperkuat oleh studi komparatif dari wilayah dengan digitalisasi pajak sukses. Penelitian menyimpulkan bahwa percepatan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan jika didukung reformasi kebijakan, infrastruktur digital merata, dan penguatan kapasitas SDM. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pengembangan sistem terpadu berbasis E-Government Maturity Model dan pemanfaatan big data untuk pengawasan.]]>
Copyrights © 2025
