Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERANAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (UPT PPKB) DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKSEPTOR BARU DI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG Haromin; Yani Alfian
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.541 KB)

Abstract

Revitalisasi program Keluarga Berencana perlu dilakukan karena dalam lima tahun terakhir pertumbuhan akseptor baru hanya berkisar 0,3 sampai 0,5 persen. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam Keluarga Berencana adalah melalui Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana. Peranan kepala Unit Pelksana Teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penggarapan Program KB di lini lapangan terutama di tingkat Kecamatan, salah satunya yaitu meningkatkan pencapaian akseptor baru. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana peranan kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan akseptor baru di Kecamatan Cangkuang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil fakta berdasarkan subjek penelitian yang berlokasi di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Data dari penelitian ini berupa data primer dari hasil observasi dan wawancara kepada informan yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan dan masyarakat, adapun data yang berupa sekunder diperoleh dari kantor Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Cangkuang. Berdasarkan konsep dan teori Narwoko terkait Peranan kepala Unit PelaksanaTeknis Pengendali Program Keluarga Berencana di Kecamatan Cangkuang dalam upaya meningkatkan akseptor baru dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KIDANGPANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT Haromin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.498 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data untuk penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung belum dilaksanakan dengan yang di peruntukan penyentuhan kebijakan secara langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa belum melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum tepat sasaran.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA PANGALENGAN DENGAN PT. ARMANI AGRO SUKSES DALAM PENGEMBANGAN PASAR WISATA DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Haromin; Nugraha, Elvan; Hasanah, Dera Izar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance pemerintah Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus Intrinsik yaitu untuk menggambarkan atau menganalisa dan mempelajari fenomena yang menarik di dalam kasus Collaborative Governance pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian indikator Collaborative Governance, (1) Fase mendengarkan, pihak pemerintah Desa Pangalengan telah mengajak kolaborasi PT. Armani Agro Sukes untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan. (2) Fase dialog, PT. Armani Agro Sukes diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan Langkah strategis yang akan dijalankan pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan. (3) Fase pilihan, penentuan program kerja di tentukan bersama dalam forum musyawarah dan PT. Armani Agro Sukses juga dilibatkan dalam proses evaluasi program.
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Budi Margono; Riswati; Haromin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1052

Abstract

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam perkembangannya BUMDes ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga Masyarakat. Kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan menopang pembangunan serta kesejahteraan Masyarakat, keberadaan BUMDes belum membuahkan hasil yang menggembirakan dikarenakan Tingkat kemiskinan masyarakatengan di desa masih mendominasi dibandingkan dengan Masyarakat kota, kesenjangan taraf hidup Masyarakat salah satunya penyebabnya Pembangunan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Masyarakat Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yakni dengan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan serta memberikan dampak secara langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.
DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG: TANTANGAN DAN PELUANG BERBASIS TEORI Haromin; Riswati; Helwani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi layanan perpajakan di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas administrasi. Penelitian ini menganalisis masalah tersebut melalui studi literatur kualitatif dengan triangulasi data teori, kebijakan, dan empiris. Hasil menunjukkan dua masalah utama: faktor perilaku seperti persepsi negatif terhadap efektivitas pemerintah dan tingginya compliance cost akibat sistem manual. Solusi yang diidentifikasi mencakup: (1) penyederhanaan prosedur berbasis digital, (2) peningkatan transparansi alokasi pajak, dan (3) kolaborasi dengan platform teknologi untuk integrasi data. Temuan ini diperkuat oleh studi komparatif dari wilayah dengan digitalisasi pajak sukses. Penelitian menyimpulkan bahwa percepatan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan jika didukung reformasi kebijakan, infrastruktur digital merata, dan penguatan kapasitas SDM. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pengembangan sistem terpadu berbasis E-Government Maturity Model dan pemanfaatan big data untuk pengawasan.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DANA BOS (SIMBOS) DI KABUPATEN BANGKA TENGAH Octabella , Herliza; Haromin; Helwani; Riswati
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that motivates researchers to take this title is how to optimize the management of school operational assistance funds (BOS) through the application of the bos fund management information system (SIMBOS) in Central Bangka Regency. to determine and analyze the optimization of the management of school operational assistance funds (BOS) through the application of the boss fund management information system (SIMBOS) in Central Bangka Regency. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach, which allows in-depth exploration of the phenomenon under study. Data collection relied on in-depth interview techniques with various stakeholders related to the management of BOS funds, as well as documentation studies of various official documents, financial reports, and relevant regulations. The findings obtained were that the application of the SIMBOS application in the management of BOS funds in Kabupaten Bangka Tengah covered various crucial stages, starting from planning, organizing, directing, coordinating, monitoring, and reporting, which overall became more integrated and transparent. Nevertheless, this study also identified several obstacles that need serious attention, such as the limited capacity of human resources in some education units to understand and operate the SIMBOS application effectively, as well as the lack of adequate supporting infrastructure. Based on the results of the research and analysis, it can be concluded that the use of SIMBOS has great potential to optimize the management of BOS funds, minimize the risk of budget misuse, and strengthen the accountability of education financial management in Central Bangka District.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KIDANGPANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT Haromin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data untuk penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung belum dilaksanakan dengan yang di peruntukan penyentuhan kebijakan secara langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa belum melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum tepat sasaran.
PERANAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (UPT PPKB) DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKSEPTOR BARU DI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG Yani Alfian; Haromin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revitalisasi program Keluarga Berencana perlu dilakukan karena dalam lima tahun terakhir pertumbuhan akseptor baru hanya berkisar 0,3 sampai 0,5 persen. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam Keluarga Berencana adalah melalui Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana. Peranan kepala Unit Pelksana Teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penggarapan Program KB di lini lapangan terutama di tingkat Kecamatan, salah satunya yaitu meningkatkan pencapaian akseptor baru. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana peranan kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan akseptor baru di Kecamatan Cangkuang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil fakta berdasarkan subjek penelitian yang berlokasi di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Data dari penelitian ini berupa data primer dari hasil observasi dan wawancara kepada informan yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan dan masyarakat, adapun data yang berupa sekunder diperoleh dari kantor Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana Kecamatan Cangkuang. Berdasarkan konsep dan teori Narwoko terkait Peranan kepala Unit PelaksanaTeknis Pengendali Program Keluarga Berencana di Kecamatan Cangkuang dalam upaya meningkatkan akseptor baru dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA PANGALENGAN DENGAN PT. ARMANI AGRO SUKSES DALAM PENGEMBANGAN PASAR WISATA DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Haromin; Nugraha, Elvan; Hasanah, Dera Izar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance pemerintah Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus Intrinsik yaitu untuk menggambarkan atau menganalisa dan mempelajari fenomena yang menarik di dalam kasus Collaborative Governance pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian indikator Collaborative Governance, (1) Fase mendengarkan, pihak pemerintah Desa Pangalengan telah mengajak kolaborasi PT. Armani Agro Sukes untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan. (2) Fase dialog, PT. Armani Agro Sukes diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan Langkah strategis yang akan dijalankan pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan. (3) Fase pilihan, penentuan program kerja di tentukan bersama dalam forum musyawarah dan PT. Armani Agro Sukses juga dilibatkan dalam proses evaluasi program.
The Role of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Improving Community Welfare in Sumedang Regency, West Java Margono, Budi; Hadijaya, Isman; Haromin
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 8 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i8.11059

Abstract

Community needs for decent living When fundamental requirements are satisfied—clothing, food, shelter, and health care, for example—the community can be considered prosperous and able to carry out a variety of economic activities. Welfare is also a very basic concept. MSMEs, or MSMEs, or small and medium-sized businesses, can assist with this. This literature study aims to explain the ways in which micro, small, and medium-sized firms, or MSMEs, improve their local communities. The solution to this issue is discussed using a literature study approach. The discussion's conclusions highlight how important micro, small, and medium-sized businesses are to supporting the local economy.. This little, Small and medium-sized businesses have demonstrated their ability to handle a variety of circumstances, including the financial crisis and COVID-19, to the point that their presence has been able to contribute to boosting earnings and well-being in the neighborhood