<![CDATA[Kehidupan masyarakat sekarang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan penyebaran konten melalui media sosial, situs streaming, dan platform digital lainnya. Konten digital seperti musik, film, buku elektronik, hingga desain grafis rentan terhadap pengandaan, penyebarluasan, dan penggunaan ulang tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik norma antara kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam praktik pemblokiran konten oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada kajian Pustaka dan analisis bahan hukum tertulis. Fokus utama penelitian adalah konflik norma antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan prosedural antara prinsip pembuktian yudisial dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan kewenangan administratif dalam Undang-Undang ITE. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak digital, dan perlunya harmonisasi regulasi.]]>
Copyrights © 2025
