Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Dewi, Putu Eka Trisna
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by a commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt also the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.

Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri; Dewi, Putu Eka Trisna
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v2i2.2384

Purpose: This research aims to develop legal knowledge in the field of civil law, especially regarding the validity of agreements. The research also aims to achieve a Bachelor's degree, Master of Laws. Method: The research used in this journal is normative legal research, normative legal research is based on secondary data. Normative legal research is called research that examines rules and norms, as expressed by Sudikno Mertokusomo. In this research, primary legal materials are used, namely the Law (Civil Code), as well as secondary legal materials, namely doctrine, articles, internet information, and finally tertiary legal materials such as dictionaries. These legal materials were collected by conducting document studies until they were collected in accordance with the research objectives. The legal materials obtained, both primary legal materials and secondary legal materials, are analyzed comprehensively based on legal interpretation. Comprehensive means that the analysis is carried out in depth covering various aspects according to the broad scope of the research. Then legal interpretation itself is an interpretation which is one method of legal discovery that provides an explanation of the text of the law so that the scope of the rule is applied to the event. Result: The validity of an agreement based on the Civil Code is that it fulfills the terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code. Limitation: This research only discusses agreements, especially regarding the validity of an agreement according to the Civil Code. Contribution: This research can be used as appropriate, to become a reference in further research.

KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Sahara, Lely; Dewi, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8044

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritul perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Perkawinan beda agama adalah masalah sosial yang berkembang di Indonesia. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk kedudukan hukum perkawinan beda Agama terkait putusan Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda Agama di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif yang beranjak dari konflik norma. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif normatif, dengan pendekatan statute approach, historical approach, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif IUS Constitutum atau hukum yang diberlakukan, kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tergantung pada kerangka regulasi dan norma-norma hukum yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang di laksanakan di Indonesia melibatkan potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan serta anak. Perkawinan beda agama dapat mempengaruhi hak terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris.

REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM Azizah, Amirotul; Dewi, Putu Eka Trisna
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8046

Dalam Undang-Undang Narkotika masih terdapat konflik norma yang terjadi pada Pasal 54 dan 103 tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127, apakah penyalahguna yang dalam hal ini pecandu narkotika wajib hanya di rehabilitasi atau dapat juga dijatuhi pidana penjara. Beranjak dari konflik norma tersebut, maka perlu diadakan pembaharuan hukum melalui reformulasi ketentuan peraturan perundang- undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis merujuk pada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik telaah kepustakaan. Dalam perspektif hukum positif, konflik norma horizontal antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diatasi dengan menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam perspektif ius constituendum, reformulasi ketentuan terhadap perumusan istilah pecandu narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 13 dan penyalahguna narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 15 serta Pasal 127 yang secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, agar tercipta harmonisasi ketentuan rehabilitasi baik bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika guna dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan keadilan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN BIOPORI SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI DESA ADAT NEGARA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI Suargita, I Nyoman; Dewi, Putu Eka Trisna
Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Vol 14 No 1 (2022): Jurnal Akses Juni 2022
Publisher : Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/jurnalakses.v14i1.873

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat sebagai bagian dari tindak lanjut atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Desa Adat Negara Batuan melakukan langkah-langkah dengan pembuatan bak penampungan sampah organic yang dikenal masyarakat setempat dengan nama trash tank. Dalam menjalankan program ini, persoalan yang kemudian dihadapi oleh desa adalah tingginya biaya pembuatan trash tank sehingga hingga saat ini baru terdapat di sedikit fasilitas umum yang ada di Desa Adat Negara Batuan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dengan jenis pendekatan fakta (factual approach) dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri teknik observasi, teknik wawancara dan teknik kuisioner. Alternatif yang dapat dilakukan dalam menghadapi persoalan yang tingginya biaya pembuatan trash tank yaitu dengan pemanfaatan biopori. Biopori adalah teknologi sederhana yang mampu meningkatkan daya resap air hujan dan meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam tanah. Manfaat lain dari biopori dimusim kemarau adalah dapat dialihfungsikan menjadi penampungan sampah organic yang mudah terurai sama seperti fungsi trash tank.

Keabsahan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi Bisnis Pemayun, Cok Trisna Dewi; Dewi, Putu Eka Trisna
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 2 (2025): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v4i2.3798

Purpose: The aim of this research is to examine and analyze the regulation of electronic signatures in law in Indonesia and the legal power of electronic signatures Methodology: The research used legal research with normative aspects, which is a step to finding a legal rule, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues faced. This legal research was conducted using descriptive-analytical research specifications. This study's data collection method was library research and qualitative data analysis. Results: The regulations regarding electronic signatures in Indonesian law are contained in various laws and regulations. The legal power of a valid Electronic Signature is as long as it meets the requirements in Article 11 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, then in Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, it is stipulated that there are 2 types of Electronic Signatures, namely certified and uncertified. Certified electronic signatures must also meet the validity of the legal force and legal consequences of electronic signatures as required in Article 59 paragraph (3), using electronic certification made by the Indonesian Electronic Certificate service provider and made using a certified electronic signature maker. Limitations: This study is limited to the validity of digital signatures in business transactions in Indonesia. Contribution: This research helps contract designers draft electronic contracts and provides a reference for judges when examining cases related to the validity of digital signatures. Theoretically, it contributes to the development of business law science, especially contract law.

TINJAUAN YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA: ANALISIS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) Mahadewa, Dewa Gede Rama; Dewi, Putu Eka Trisna
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1794

Penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan serius ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi ICC dalam menghadapi pelaku kejahatan internasional dari negara yang bukan pihak Statuta Roma, serta menelaah efektivitas dan hambatan dalam penerapan hukum internasional terhadap kepala negara yang masih aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku hukum internasional, dan dokumen resmi ICC. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif ICC memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku kejahatan perang berdasarkan prinsip command responsibility dan ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, pelaksanaan yurisdiksi menghadapi kendala politik dan hukum, terutama karena Rusia menolak kewenangan ICC dan adanya keterbatasan mekanisme eksekusi. Di sisi lain, tindakan ICC tetap penting sebagai bentuk penegasan prinsip non-impunitas dan upaya simbolik untuk menjaga integritas hukum internasional. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung penegakan keadilan global. Langkah tersebut penting agar yurisdiksi ICC tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat menghasilkan keadilan substantif bagi korban kejahatan perang. Kata kunci: Yurisdiksi Internasional, Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasiona

Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Konten Digital Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia DEWI, PUTU EKA TRISNA
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1508

Kehidupan masyarakat sekarang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan penyebaran konten melalui media sosial, situs streaming, dan platform digital lainnya. Konten digital seperti musik, film, buku elektronik, hingga desain grafis rentan terhadap pengandaan, penyebarluasan, dan penggunaan ulang tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik norma antara kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam praktik pemblokiran konten oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada kajian Pustaka dan analisis bahan hukum tertulis. Fokus utama penelitian adalah konflik norma antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan prosedural antara prinsip pembuktian yudisial dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan kewenangan administratif dalam Undang-Undang ITE. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak digital, dan perlunya harmonisasi regulasi.

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA: ANALISIS KONFLIK NORMA DALAM UU NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 Dewi, Putu Eka Trisna
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i1.1248

Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya. Kemudahan ini dikenal sebagai parate eksekusi, yang memungkinkan kreditor untuk menjual atau melelang objek jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Namun, proses eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian yuridis normatif ini menemukan adanya konflik norma dalam konsep jaminan fidusia sebagai akibat dari putusan tersebut. Berdasarkan UUJF, eksekusi dapat dilakukan secara sukarela oleh debitur saat terjadi wanprestasi. Sebaliknya, Putusan MK mengharuskan bahwa mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari putusan tersebut terhadap eksekusi jaminan fidusia, serta implikasinya bagi kreditor dan debitor dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang di Indonesia.

PASUBAYA MAWARANG DALAM SISTEM PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anthara, Komang Dita Kusuma; Dewi, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1324

ABSTRAK Adat perkawinan di Bali mengikuti prinsip kekeluargaan patrilineal. Pada masa lampau, variasi perkawinan di Bali cukup beragam, namun seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya, hanya dua bentuk perkawinan yang diakui secara sah, yaitu perkawinan konvensional dan perkawinan luar biasa. Dalam kenyataannya, masyarakat Bali kini mencatat adanya jenis perkawinan baru, yakni perkawinan pada ngelahang. Setiap pasangan yang menjalani perkawinan ngelahang ini membuat perjanjian kawin, dikenal sebagai pasobaya mewarang. Oleh karena itu, permasalahan muncul mengenai regulasi terkait pasobaya mawarang dalam konteks perkawinan ngelahang menurut Undang-Undang perkawinan dan Bagaimana kebijakan yang memberikan keleluasaan terhadap anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga.Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Materi hukum yang digunakan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peraturan mengenai pasubaya mawarang dalam situasi perkawinan di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sejalan dengan perspektif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian kawin. Pasobaya mewarang dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tanggungan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga dapat melibatkan pembentukan perjanjian kawin, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut dengan jelas menetapkan bahwa suatu perjanjian kawin dianggap sah apabila memenuhi empat persyaratan esensial, yaitu kesepakatan yang jelas di antara para pihak yang terlibat, kemampuan hukum mereka untuk menetapkan suatu kesepakatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya alasan (causa) yang halal. Kata Kunci: Perkawinan, Pasobaya Mewarang, Padegelahang.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search