INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
INVENTION: Journal of Intelectual Property is an open access journal using a double blind peer-review process, published by Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Pusat Kajian (LPPMPK-Universitas Ngurah Rai). Published twice a year (June and December) INVENTION aims to publish manuscripts of high-quality research as well as conceptual analysis that studies specific fields of Intelectual Property. INVENTION welcomes academics, researchers, and practitioners to submit their manuscript. It might be written in Indonesia or English, have never been published elsewhere, are original, and are not under consideration for other publications. For checking Plagiarism, INVENTION Editorial Board will screen plagiarism using Turnitin Program. If it is found that there is a plagiarism indication (above 20%), the editorial board will automatically reject the manuscript immediately.
Articles
13 Documents
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023
Prasaja, Farisa Awanis;
Mardianto, Agus;
Afwa, Ulil
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v1i1.1218
This research discusses the Legal Protection for Trademark Rights Holders for Similarities in Principal Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Supreme Court Decision No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 with Linda Anggraeningsih and Muhammad Shakeel as the Plaintiff and Defendant Parties and the legal consequences of the decision for the parties. The purpose of this research is to analyze whether the parties have received legal protection as trademark rights holders and also the legal consequences arising from the Supreme Court's decision. This research uses a normative juridical research approach method that relies on secondary data obtained through literature studies with qualitative normative methods. The results of research and discussion in this study can be concluded that Linda Anggraeningsih has not received legal protection for her Trademark Rights because the lawsuit she won in the Commercial Court was canceled by the Cassation Decision. Supreme Court Decision Number 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 canceled Decision Number 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst which results in Umamascarves Trademark is still entitled to produce and market its products because it remains validly registered in PDKI so that it gets legal protection for its trademark.
Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Berbasis Sharing Account Secara Tanpa Hak Melalui Marketplace Shopee
Sarif, Asri;
Putri, Riska Ayu
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v1i1.1220
there were many business actors without the right to sell Disney+ Hotstar premium account services using a sharing account system. One of them is carried out by the online shop "CloverStoree.id" through the Shopee marketplace. This research was conducted with the aim of finding out the legal consequences of selling Disney+ Hotstar premium accounts based on sharing accounts without rights through the Shopee marketplace, using normative research methods carried out by examining library or secondary research resources. The results of this research show that the unauthorized sale of Disney+ Hotstar premium accounts through the Shopee marketplace is an unlawfull act and is included in the crime of fraud, so that parties who experience losses, without being preceded by a warning letter, can demand compensation at that time
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022
Satriatama, Danindra Lazuardi;
Afwa, Ulil
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v1i1.1233
This study aims to analyze the legal protection of Trademark rights under Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications within the context of Supreme Court Decision Number 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022. This research employs a normative juridical research methodology with a case approach and analytical descriptive research specifications. Secondary data sources encompass primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection for this research utilizes library research methods, subsequently presented in the form of narrative texts, employing qualitative normative methods as a data analysis approach. Based on the discussions, it can be concluded that the Plaintiff, as the owner of the ERG Trademark, received limited legal protection for their Trademark rights in Supreme Court Decision Number 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022, which does not align with the provisions of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA DIGITAL CONTENT CREATOR DI INDONESIA
Lombok, Lesza Leonardo;
Tuwaidan, Arthur;
Takasana, Veronika
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v1i1.1240
Maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital content creator di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunkan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normative. penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran atas hak cipta dari suatu karya digital yang diciptakan oleh Content Creator dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA: ANALISIS KONFLIK NORMA DALAM UU NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019
Dewi, Putu Eka Trisna
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v1i1.1248
Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya. Kemudahan ini dikenal sebagai parate eksekusi, yang memungkinkan kreditor untuk menjual atau melelang objek jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Namun, proses eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian yuridis normatif ini menemukan adanya konflik norma dalam konsep jaminan fidusia sebagai akibat dari putusan tersebut. Berdasarkan UUJF, eksekusi dapat dilakukan secara sukarela oleh debitur saat terjadi wanprestasi. Sebaliknya, Putusan MK mengharuskan bahwa mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari putusan tersebut terhadap eksekusi jaminan fidusia, serta implikasinya bagi kreditor dan debitor dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Permana, Ilham
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v2i1.1437
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Hak Cipta boleh dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui faktor penyebab belum terlaksananya Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah Hak Cipta boleh dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana hak cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani Hak Cipta tersebut, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut. Selain itu, hak cipta tersebut harus dicatatkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebelum dapat dijaminkan. Hal ini penting karena sebagai bukti kepemilikan dan terdaftarnya pemegang hak cipta tersebut Dan mengenai pengimplementasian akan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih terkendala beberapa faktor yang membuat regulasi ini belum bisa untuk diterapkan diantaranya yakni, kendala regulasi dimana pada peraturan bank Indonesia menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual belum terdaftar sebagai agunan, penilaian properti, yang mana pada peraturan pemerintah No. 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif belum mengatur secara teknis terhadap perlindungan dan tata cara penerimaan agunan, dan penghargaan masyarakat indonesia terhadap hak cipta yang masih sangat kurang dan bahkan masih banyak yang belum tahu bahwa hak cipta bisa dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Remix Lagu Yang Dipublikasi Melalui Tiktok
Vanna, Sarvina
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v2i1.1438
This research aims to find out the legal protection for song creators for the act of remixing songs published through Tiktok.and to find out the legal remedies that can be taken by song creators for the act of remixing songs published through Tiktok. This research uses normative research methods. This research examines the truth based on the suitability between what is studied and the rules set to find a legal rule. The approaches used in this study are the (statue approach), and the (conceptual approach). The result of this study indicate that English translation. The results of this study show that 1) legal protection for song creators for the act of remixing songs through TikTok is a legal protection contained in Law 28 of 2014 article 9 paragraph (3) which states that "Everyone without the permission of the creator or copyright holder is prohibited from reproducing and/or using commercially the work". Then the government provides legal protection with civil remedies in accordance with the application of article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts.
Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Shopee Atas Pelanggaran Tindak Pidana Merek (Study Kasus Pemalsuaan Produk Oleh Brand Hamlin)
Sinaga, Theresia Sinta Debora
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v2i1.1439
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana marketplace Shopee terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bnahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianasisis dalam bentuk uraian. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Mengenai perbuatan pelanggaran merek yang sama pada pokoknya diatur pada pasal 100 ayat 1 Undang-undang No. 20 tentang merek dan indikasi geografis. pertangungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang penulis kaji, bahwa Perusahaan Shopee tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena shopee hanya tempat transaksi jual beli penjual dan konsumen, tetapi shopee dalam hal ini dapat memberikan pertanggungjawab atas kejadian pelanggaran merek, tanggung jawab shopee bukan berbentuk penggantian barang dalam bentuk fisik, melainkan Tanggung jawab Shopee yang berupa tindakan yang dilakukan terhadap akun penjual diantaranya: Penghapusan dan pemblokiran akun terdaftar, Pembatasan pada akun penjual, Penangguhan dan pengkahiran akun.
Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Konten Youtube Yang Dilakukan Channel Calon Sarjana Kepada Youtuber Jamie Tate Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Ramdhany, Mohammad Yusril
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v2i1.1440
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap video Youtube karya Jamie Tate sebagai orang asing terhadap tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh channel Calon Sarjana sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan. pencipta terhadap tindakan plagiarism. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan konten atau isi video, penyiaran ulang tanpa izin Pencipta, serta penjiplakan terhadap isi konten baik itu oleh oknum dalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk melindungi hak-hak Pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya diberikan hak eksklusif kepada Pencipta. Adapun jika WNA ingin melakukan gugatan hak cipta, maka dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 Ayat (1) UUHC. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa WNA bisa menggugat WNI yang melanggar hak ciptanya karena Indonesia telah meratifikasi Berne Convention melalui Keppres 18/1997. Sehingga dalam hal ini Jamie Tate selaku Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang ia alami kepada sebagaimana dalam Pasal 99 Ayat (1) UUHC. Upaya hukum yang dilakukan oleh Jamie Tate terhadap tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh channel Youtube Calon Sarjana dapat melalui 3 cara yaitu, melalui jalur litigasi dengan menggugat Calon Sarjana di Pengadilan Niaga, melalui jalur non-litigasi dengan cara melakukan mediasi secara online, dan yang terakhir melalui instrument dari Youtube berupa pelaporan atas pelanggaran hak cipta.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pakpahan, Astria Rikayana;
Pijoh, Feibe Engeline;
Tuwaidan, Arthur Novy;
Lombok, Lesza Leonardo
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/invention.v1i2.1465
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi atas karya intelektual, termasuk merek dagang yang membedakan produk suatu perusahaan. Sengketa merek sering terjadi akibat peniruan, terutama terhadap merek terkenal, seperti kasus "Gudang Garam" vs "Gudang Baru" yang dinilai melanggar UU No. 20 Tahun 2016 yang digugat PT. Gudang Garam karena dianggap menyerupai mereknya, baik secara visual maupun unsur lainnya. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek, termasuk bentuk dan komposisi huruf, komposisi warna, ejaan, gaya penulisan, dan penempatan gambar atau lukisan, terdapat persamaan antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Dalam kasus sengketa merek gudang garam dan gudang baru, bentuk kepastian hukum utama adalah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan merek yang sama merusak hak eksklusif merek dagang yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan perlindungan hukum.