<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
