<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Fenomena kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori legal positivism sebagai dasar analisis. Temuan utama menunjukkan lemahnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman, dominasi struktur hierarkis, serta rendahnya literasi hukum sebagai faktor penghambat perlindungan korban. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan Standar Operasional Prosedur berbasis korban, pembentukan pengawasan independen, dan pelatihan bagi aparat hukum dan pengelola pesantren. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam lembaga pendidikan keagamaan.]]>
Copyrights © 2025
