Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Meliana Br Sibarani]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.872 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1095-1103
<![CDATA[Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku melenceng karena tindakan memaksa seseorang seperti menyentuh bagian tubuh yang vital bahkan memaksa seseoang berhubungan seksual atau mengakibatkan seseorang yang dijadikan objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual berdasarkan aturan yang telah diatur dalam KUHP mengenai tindak kriminal pelecehan seksual yang disamaartikan dengan tindak kriminal melanggar kesusilaan. Untuk mengkaji bagaimana bagaimana analisis yuridis kejahatan Pelecehan Seksual dari Perspektif Hukum Pidana dan Hambatan Penegakan Kejahatan Pelecehan Seksual Dari Perspektif Hukum Pidana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang menargetkan korban masih sering tidak dihiraukan, semua perlindungan yang ditujukan untuk korban dan pelaku tindak pidana serta penegakan hokum, seringkali salah kaprah dalam menjalankan dan menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak atas Akses Bantuan Medis) secara umum memberikan perlindungan hukum bagi korban tindakan keji di Indonesia Berbagai Upaya Rehabilitasi, Kompensasi dan Restitusi. Hal ini merupakan hak para korban yang secara tegas harus dilindungi. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Rinto Sibarani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.624 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.62-71
<![CDATA[Berbagai macam jenis kejahatan terus bermunculan unutk menggangu ketentraman dimasyarakat khususnya di Negara Indonesia dimana salah satunya adalah kejatan terorisme. Kejahatan terorisme dimasa kini tidak bisa lagi di anggap enteng karena berbeda dari kejahatan biasa laimya, jika dahulu kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki sasaran secara acak. Namun sekarang kejahatan terorisme sudah merambah kepada anak-anak. Dimana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian dari sebuah negara sehingga tindakan kejahatan terorisme yang pelakunya adalah seorang anak perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektifitas hukum untuk melindungi pelaku tindak kejahatan terorisme yang dilakukan anak yang berusia dibawah umur. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi pustaka, undang-undang, jurnal dan artikel. Jenis pendekatan didalam kajian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31434
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan namun hal tersebut masih saja sering terjadi. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jika dilihat banyaknya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan serta bagaimanakah hukum nasional memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang permasalahn itulah urgensi penelitian ini perlu dilakukan kembali. Penelitian ini mengguanakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta dengan menggunakan studi kepustakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempun terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal, kekerasan dalam komunitas/ruang publik, dan kekerasan yang dilkukan oleh negara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan berupa produk hukum yang dibuat seperti UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40171
<![CDATA[Norma kesusilaan adalah norma mengenai batasan-batasan perilaku oleh seseorang kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia perlu membangun hubungan yang baik dan menjaga etika serta menjadi manusia yang beradab. Namun harapan tidak selalu berjalan lurus dengan kenyataan. Masih ada orang-orang yang dengan sengaja membuat orang lain tidak nyaman, contohnya adalah catcalliing sebagai bagian dari pelecehan verbal. Catcalling merupakan suatu istilah terhadap adanya perbuatan seseorang berupa suara, siulan dan lainnya yang bersifat verbal dan mengarah kepada hal negatif seperti percabulan. Adapun hadirnya catcalling ini menurut perspektif sebagian orang dikarenakan cara berpakaian yang terbuka. Maka, penelitian ini akan menganalisis pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah di Kota Batam terkait pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu bersumber dari peraturan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan, banyak orang belum mengetahui bahwa catcalling merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelaku sendiri kerap menganggap Tindakan yang dilakukan adalah sebuah candaan. Tetapi hal ini justru membawa dampak buruk kepada orang lain. Catcalling sendiri belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, oleh sebab itu maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun salah satunya masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu agar menjamin kepastian hukum maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang catcalling.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Silvia Hainia]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman alhakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1048
<![CDATA[Penyebaran narkoba serta obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi perhatian serta keprihatinan besar masyarakat, dan media hampir penuh dengan perdagangan narkoba dan penangkapan untuk kegiatan kriminal lainnya. Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum kepolisian, perlu menggunakan Kode Etik asalkan pedoman dalam praktik sehari-hari. Peraturan terkait Kode Etik Kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, dan Nomor 7 Tahun 2006. Tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah menciptakan masyarakat yang benar-benar adil, damai, aman, dan makmur bersumber pada Pankashira serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009 35 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif atau kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan yang ditonjolkan yaitu studi literatur yang valid dan pendekatan tekstual yang berasal dari studi kasus dan literatur tertulis, yaitu studi yang membedakan antara apa yang terkandung dalam teks atau literatur dengan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk menjamin keselamatan pelapor, maka keselamatan pelapor harus diatur dengan undang-undang.]]>
<![CDATA[Cintai Diri Sendiri dan Bangun Simpati untuk Mencegah Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda ]]>
<![CDATA[Robby Kurniawan]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Nadiya Nur Arafah]]>;
<![CDATA[Sherry Sherry]]>;
<![CDATA[Kevin Angelino]]>;
<![CDATA[Cristina Tan]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2021): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bullying dan hate speech adalah perilaku yang gemar kali kita dengar atau jumpai, baik itu di berita, sosial media, ataupun berita. Kedua hal ini seringkali didorong oleh rasa benci, kurangnya simpati terhadap orang lain, atau mungkin ketidakpercayaan diri kita yang rendah hingga mendorong kita untuk melakukan hate speech hingga bullying ke orang lain. Oleh karena itu, penting bagi diri kita untuk mencintai diri sendiri dan membangun simpati pada orang lain agar bisa mengurangi rasa benci kita sekaligus mencegah kita untuk melakukan bullying dan hate speech. Karena beberapa alasan diatas, kami melakukan sosialisasi tentang bullying dan hate speech kepada sekolah SMAs Maitreyawira Tanjungpinang karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang pernah memiliki kasus bullying di kalangan siswanya. Pelaksanaan sosialisasi menggunakan aplikasi Zoom dengan jumlah partisipan sebanyak 22 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik wawancara dengan salah satu guru SMAs Maitreyawira Tanjungpinang. Hasil implementasi sosialisasi berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala. Namun kami bisa mengatasi hal tersebut sehingga materi dapat disampaikan dengan jelas dan siswa/i dapat menerimanya dengan baik.]]>
<![CDATA[INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL REFORM: AN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i1.3650
<![CDATA[Legal reform requires an approach to various aspects of the law itself. It works the same way in criminal law, the reform does consider not only a collection of written norms but also other aspects such as structure and culture. Furthermore, an integral reform must cover three elements of the legal subsystem because if reforms in other subsystems do not accompany it, the reform will only be a dream. Thus, the reform can create legal effectiveness in providing certainty, benefit, and justice. Based on the urgency and description, this research is considered important to be carried out. This study aims to highlight the renewal of criminal law in legal culture and the various obstacles and concepts offered. Based on this background, several problems will be obtained to be discussed. This legal research uses doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach. Various scientific approaches are needed in cultural renewal, including religious scientific, contextual, and comparative juridical approaches. With these three approaches, the cultural renewal will provide new aspects of criminal law and its usefulness, representing a sense of justice in society.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Wilda Lim]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aspek pemidanaan lingkungan merupakan kunci yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia.Berdasarkan pengertiannya tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan merusak lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam 98-115 Undang-undangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam kehidupan saat ini, banyak sekali pelanggaran yang terjadi dibidang lingkungan yang akan berdampak bagi kehidupan yang akan datang. Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi maka pemerintah menetapkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dengan menetapkan UU tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini.Untuk penelitiandalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana berdasarkan peraturan-peraturan tertulis, studi kepustakaan yang mengkaji aspek teori, serta penjelasan hukum.Di Indonesia sendiri faktor utama yang menyebabkan peraturan yang ditetapkan tidak berjalan dengan baik adalah, kurangnya kesadaran pihak- pihak terkait, tentang penting menjaga kelestarian alam dan lingkungan.Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan kajian perspektif hukum pidana.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANDI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Wilda Lim]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The aspect of environmental punishment is a key that must be considered in the enforcement of environmental laws in Indonesia. Based on the definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH). In this life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has enacted Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the problems that occur today. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. And the results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is based on a criminal law perspectivestudy. Keywords: Environmental Criminal Aspects, UUPPLH, and Application of Environmental Criminal Law ]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF PENANGANAN CYBER CRIME DI SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Sofia Sofia]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38089
<![CDATA[Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Mengingat Cyber Crime menggunakan teknologi yang tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi juga harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Jenis data yang dipakai merupakan data primer yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan berhubungan dengan penanganan Cyber Crime terhadap sektor perbankan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat di atasi secara bersama-sama.]]>
