Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.871
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum MLJ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal HAM Nagari Law Review Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum Dialogia Iuridica Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabidian Kepada Masyarakat Pattimura Law Journal Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Pamulang Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Analisis Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Lex Publica Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) RechtIdee Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Lex Scientia Law Review
Tan, Winsherly
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 123 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 123 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif Tan, Winsherly
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.129 KB)

Abstract

Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system eProcurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunya seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Tan, Winsherly
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1342

Abstract

The SDGs have a goal of empowering women and the practice of underage marriage. However, this is still happen in Indonesia. The purpose of this study is first, analyze the protection to children who are involved in underage marriages. Second, analyze the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs.               The method used in this research is normative juridical. The primary legal materials used are Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theories used in this study are Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto and Theory of Welfare by Bagir Manan.               Based on the research results, the protection has not been effective because of the weak factor of substance, infrastructure, society and existing legal culture. However, the Indonesian government has a strategy in achieving the five SDGs but it has not been effective in releasing.
SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh) Tan, Winsherly; Veronica, Ria
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38167

Abstract

Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan pelaku kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan media sosial di Indonesia akibat perlakuan kejam seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan telah divonis oleh hakim 8 tahun penjara dan dikenakan denda lima ratus juta rupiah. Putusan tersebut tertuang dalam putusan pengadilan nomor 574/Pid.sus/2020/PN Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi
ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN Sari, Nabila; Tan, Winsherly
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40173

Abstract

Beredarnya produk kosmetika dari luar negeri ke Indonesia melalui transaksi e-commerce telah menimbulkan suatu permasalahan hukum dimana Pelaku usaha mendapatkan celah untuk memasukkan produk kosmetika asing tanpa mendaftarkan terlebih dahulu kepada BPOM. Adapun, Jenis penelitian yang penulis implementasikan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang di impor untuk digunakan sendiri/pribadi oleh konsumen. Maka, diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsinya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.
Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dan Penerapan Leniency Program Di Kasus Kartel Indonesia Winata, Nicky; Tan, Winsherly
JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1400

Abstract

Cartels as a Form of Unfair Business Competition KPPU often has difficulty proving it through direct evidence in accordance with Law No. 5/1999, so the alternative used by KPPU to obtain evidence is indirect evidence, and in practice this indirect evidence It is also not easy because it has not been regulated in Law No. 5/1999 so that the Supreme Court has not given any information regarding indirect evidence. The research method used by the author is normative research using library research to obtain data, and there is a need for clarity regarding procedural law from the KPPU. And the Authority of the KPPU in order to facilitate the handling of the KPPU on the Cartel Problem in Indonesia and amid the uncertainty of indirect evidence, the leniency of the program can also be used as an alternative in proving the occurrence of cartel actions carried out by business actors, and the application of evidence is not This directly was also adopted by other countries as well as the leniency program, and Indonesia also needs to follow this step to reduce cartels in Indonesia.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN Erika Fitriani; Winsherly Tan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.337 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2083-2095

Abstract

Di Indonesia sendiri, meskipun peraturan perundang-undangan sangat menentang pernikahan dini, hal ini cenderung meningkat setiap tahun. Selain faktor adat bawaan, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial, dan bahkan faktor yang lebih serius, kehamilan ektopik sering terjadi. Inilah sebabnya mengapa pernikahan dini dipraktikkan. Pernikahan dini tidak diperbolehkan, karena menikah berarti memikul tanggung jawab baru, seperti mengasuh keluarga, bertanggung jawab mengasuh anak, dan memastikan anak menjalani kehidupan yang layak. Ini bukan tugas yang mudah, apalagi jika dilakukan di usia yang tidak tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dari permasalahan pernikahan di usia muda yang berujung kesidang perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain library research, Sedang untuk teknik analisis data yang digunkan dalam kajian ini adalah teknik Analisisisi (content analysis). Hasil literature  dari penelitian ini adalah bahwa yang dimaksud dari pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau bisa juga salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat, salah satunya perceraian. Perceraian sendiri mempunyai makna penghapusan perkawinan dengan adanya putusan dari hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yang dijalani, tentunya berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang 45 di Indonesia.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA Winsherly Tan; Maharani Millenia Hussy
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.489 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.14-27

Abstract

Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan menjaganya agar tetap stabil adalah salah satunya tugas industri perbankan. Maka dari itu perlunya pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yaitu Kebijakan Pengawasan Perbankan, agar tujuan dalam meningkatkan perekonomian negara dapat tercapai. Namun setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pengawasan dalam bidang perbankan serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tertulis, dan penelitian perbandingan hukum. Permasalahan Utama yang ada di Indonesia adalah kurangnya kejelasan pengaturan dalam bank pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia, status hukum OJK dalam pengawasan perbankan serta Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa jadi negara maju.
ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN Nabila Sari; Winsherly Tan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40173

Abstract

Beredarnya produk kosmetika dari luar negeri ke Indonesia melalui transaksi e-commerce telah menimbulkan suatu permasalahan hukum dimana Pelaku usaha mendapatkan celah untuk memasukkan produk kosmetika asing tanpa mendaftarkan terlebih dahulu kepada BPOM. Adapun, Jenis penelitian yang penulis implementasikan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang di impor untuk digunakan sendiri/pribadi oleh konsumen. Maka, diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsinya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.
Akibat Hukum Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun) Ampuan Situmeang; Winsherly Tan; Agus Rosita
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3896

Abstract

Indonesian is a constitutional state which aspires to provide justice, certainty and legal benefits for the community. In terms of realizing these legal goals, it is necessary to have law enforcers capable of carrying out the proper orders. The prosecutor is one of the law enforcers. However, in terms of exercising their authority, prosecutors are also faced with various problems, namely in conducting additional examinations. The purpose of this research is first, to determine the authority of the prosecutor to conduct additional examinations and second, to analyze the considerations, namely the Panel of Judges on the Decision of the Tanjung Balai Karimun District Court Number: 54 / PID.B / 2005 / PN. Tbk. The research method used in this research is normative juridical. The type of data used by the author in this study is primary data and secondary data.  The results of the research show that in the calculations with additional examinations by the prosecutor it can be carried out on various cases, namely: Cases that are difficult to prove, Cases that can disturb the public, Cases that can lead to state safety. Meanwhile, for other cases which do not fall into one of the 3 criteria above, no additional examination shall be carried out by the Public Prosecutor, but only by the investigator upon request or instruction from the Public Prosecutor.Negara Indoensia merupakan negara hukum yang memiliki cita-cita dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam hal mewujudkan cita-cita hukum tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang mampu menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya. Jaksa atau penutut umum emrupakan salah satu penegak hukum yang dapat mewujudkan cita hukum tersebut. Namun, dalam hal melaksanakan kewenangannya, jaksa juga diperhadapkan dengan berbagai probelematika yaitu dalam melakukan pemeriksaan tambahan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui mengenai kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan kedua, untuk menganalisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 54/PID.B/2005/PN. Tbk.  Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pemeriksaan tambahan oleh jaksa dapat dilakukan terhadap berksa perkara, yaitu: Perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, Perkara-perkara yang dapat meresahkan masyarakat, Perkara-perkara yang dapat membahayakan keselamatan negara. Sedangkan untuk perkara-perkara lain yang tidak termasuk salah satu dari 3 kriteria tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi pemeriksaan tambahan yang dilakukan hanyalah oleh penyidik atas permintaan atau petunjuk Jaksa Penuntut Umum.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga Winsherly Tan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.948

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.
Co-Authors Abdul Rachman Abdurrakhman Alhakim Abue Abue Adiyanto Adiyanto Agus Rosita Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Akbar Putra Jako Alda Fitriyani Ismail Basar Aldi Pradani Alhakim, Abdurrakhman Alzi Alzi Anakotta, Marthsian Yeksi Andika Saputra Andilsim, Weyni Angela Angela Anggriawan, Rizaldy Anida Anida Annisa Putri Sabila Hasibuan Augustino Sanduo Baiq Shefania Adristy Bhaskara, Kevin Indra Bulan Ayu Sari Cynthia Putri Guswandi Davina Shebiartha, Kyushu Delia, Della Delvi, Muhammad Reyhan Anand Delvin Lim Dewi Seroja, Triana Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Dyah Putri Ramadhani Edson Jonkarlo Eko Nurisman Elisa Nilla Sari Simanjuntak Elisa Nilla Sari Simanjuntak Elza Syarief, Elza Erika Fitriani Erlina Erlina Febri Jaya Febriani, Emiliya Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Fiona Fiona Firmanda, Ridho Junilham Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Gea, Lidia Kando Br Geovanni, Grace Gunawan, Elizabeth Haiti, Rudolf Handra Dermawan Harvey Vernando Helen Helen Hengky Hadiyanto Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Indry Wulandari Irawan Indry Wulandari Irawan Inggrid Rosemary Santoso Irawan, Indry Wulandari Isnaini, Nurun Jackson Jackson Java Ardiandi Junus Loden Jaya, Febri Jesseline Chang Jonathan Jonathan Julyanto Julyanto Junien Junien Karo Karo, Rizky Pratama Karo Karo, Rizky Pratama Putra Kasno Kasno Lee Kalia Leo Francisco Lu Sudirman Madeline Natasha Arifin Maharani Millenia Hussy Manashi Kalita Manurung, Intan Mario Ferdinandes Maryto S, Bella Oktavia Melvin Winata Michelle Lee Mohd Bajury, Mimi Sintia Muhammad Akbar Nanditama Muhammad Rasyidin Nabila Sari Neha Aswin Maysura Nicky Winata Novika Novika Nugroho, Cahyo Jati Nurisman, Eko Nurlaily, Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oktaviani, Belinda Olive Beckam Patros, Asmin Putra, Aldo Ernandi Putri Ayuditia Putri, Aulia Ginda Putri, Shelvia Agustini Rahmadani, Aini ratama, Jovan P Razak, Siti Suraya Abd Ria Veronica Rika Permatasari Rina Shahriyani Shahrullah Riski Widiyanti Risky kurniawan Riswanto Riswanto Ronaldo Tan Virgian Rosalinda Rosalinda Rosita Tan Rufinus H Hutauruk Rusdiana, Shelvi Rusel Hutajulu Ruska, Afdhal - Sari, Nabila Sheril Fitri Riana Shevia Shevia Siahaan, Rahel Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Elisa Nilla Sari Situmeang, Ampuan Stanley Stanley Sunatoyoga, Jody Suryani Suryani Syifa Nur Islami Sylvani Sylvani Sylvani Tampubolon, Theresia Tan, David Tasya Chandra Tjang Fang Fang Triana Dewi Seroja Trifena Pang Trillian Lim Trinh, Hien Vanesha Brecilia Vennes Owen Vera Nengsih Veronica, Ria Vina Vina Vindriyanto Vindriyanto Vinny Aprilia Wahyudi Warianto Wan Rosli, Wan Rosalili Wenseslaus Harley Hardiwinata Winata, Nicky Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yen Diarti Yoshua Tan Yosua Nicholas Tan