Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sejak pelantikannya pada Februari 2025. Beberapa kebijakan seperti larangan study tour, penghapusan tugas rumah (PR), pemberlakuan jam masuk sekolah lebih awal, hingga pelatihan militer bagi siswa bermasalah, menuai pro dan kontra dari masyarakat. Melalui metode studi pustaka, tulisan ini menganalisis kebijakan tersebut menggunakan teori kebijakan publik dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang diterapkan kurang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan secara memadai, meski dalam beberapa aspek mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tulisan ini merekomendasikan perlunya evaluasi partisipatif dan pelibatan semua pihak dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
Copyrights © 2025