<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN terkait sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran, seperti cacat administratif dalam proses pendaftaran tanah yakni pengukuran yang tidak akurat, pengabaian hak-hak penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah secara sah, kesalahan data fisik dan yuridis, serta ketidakhadiran asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertipikat. Putusan ini memperkuat prinsip hukum perdata bahwa hak milik harus didasarkan pada penguasaan yang sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kepastian hukum administrasi pertanahan dan perlindungan hak-hak perdata untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
