Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum The Juris VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum
Andiza, Dina
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA HAK MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI Andiza, Dina; Nadira, Ida
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1590

Abstract

Legal protection for well-known trademarks is very important because trademarks not only function to distinguish similar goods and/or services, but also have an economic function. In the world of trade, there are often acts of reputation-hijacking which are motivated by various factors. The type of research used in this study is Normative Legal Research with the research approach used is the Case Approach. With the nature of the research, namely Descriptive Research and based on the form of research used is Prescriptive Research. Data sources are obtained through Secondary Data, which are divided into Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. The analysis is carried out qualitatively, namely by analyzing the data that has been obtained through a general and comprehensive description and then concluding the results of this study. Protection of foreign well-known trademarks nationally is regulated in Indonesian legislation, namely Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which is carried out in two ways, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The legal considerations by the Judge in Decision Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst in determining bad faith in the registration of the Superman character by the Defendant (PT. Marxing Fam Makmur) did not show any distinguishing value between the Plaintiff's Superman and the Defendant's, which is a form of indicator of bad faith from the Defendant.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah menurut Hukum Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN) Simangunsong, Wilyam Wesmartim; Dahlan, Dahlan; Andiza, Dina
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.4144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN terkait sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran, seperti cacat administratif dalam proses pendaftaran tanah yakni pengukuran yang tidak akurat, pengabaian hak-hak penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah secara sah, kesalahan data fisik dan yuridis, serta ketidakhadiran asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertipikat. Putusan ini memperkuat prinsip hukum perdata bahwa hak milik harus didasarkan pada penguasaan yang sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kepastian hukum administrasi pertanahan dan perlindungan hak-hak perdata untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 923 K/PDT/2020 purba, Sulastri T. P; Andiza, Dina; Fitrianto, Bambang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1512

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan persoalan hukum perdata yang kerap kali menimbulkan kompleksitas dalam praktik, terutama ketika disertai dengan gugatan rekonvensi dari pihak tergugat. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana ketentuan umum mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatfif untuk menilai kesesuaian norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajiban memnbayar angsuran kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Faktor penyebab sengketa antara lain kondisi keungan debitur, kurangnya itikad baik, dan pengabaian terhadap isi perjanjian. Kesimpulannya gugatan rekonvensi dapat menjadi mekanisme hukum yang sah dan relevan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap isi kontrak, bank memperkuat transparasi dan komunikasi dalam perjanjian, serta pemerintah dan lembaga peradilan terus menyempurnakan regulasi guna melindungi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ADOPSI ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg) Angela, Bulan Rizka; Andiza, Dina; Sendy, Beby
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1513

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak angkat dalam hal pewarisan merupakan isu penting dalam sistem Hukum Indonesia, mengingat adanya perbedaan antara Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan umum tentang Anak Adopsi menurut Hukum Perdata, Apa hambatan bagi Anak Adopsi untuk memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya, serta Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Adopsi atas Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya berdasarkan Hukum Perdata menurut Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin Hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pewarisan oleh anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan memiliki kedudukan Hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak atas warisan. Namun, hambatan utama yang dihadapi anak angkat dalam memperoleh warisan adalah ketidaksesuaian prosedur pengangkatan anak dengan ketentuan Hukum, serta tidak adanya bukti Hukum formal seperti penetapan pengadilan. Dalam kasus Sri Hartini, gugatan ditolak karena tidak dapat membuktikan status anak angkat secara sah, meskipun secara sosial ia telah diasuh sejak kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya prosedur formal dalam proses adopsi agar anak angkat memperoleh kepastian Hukum dan Perlindungan atas hak haknya, termasuk hak waris. Disarankan agar masyarakat mengikuti prosedur Hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak, dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Hukum agar tidak terjadi ketidakpastian Hukum di kemudian hari.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA Dodo Gowasa, Faebolo; Andiza, Dina; Erwin Radityo, Mochammad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3457-3470

Abstract

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Perceraian sendiri diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan dengan beberapa tahapan yang berdasar oleh hukum dan agama. Rumusan masalah yang menjadi tujuan penulisan ini adalah : Bagaimana ketentuan umum tentang perceraian?, Faktor-faktor penyebab suami istri bercerai menurut Hukum Perdata?, Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap anak berdasarkan Hukum Perdata? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang diperoleh dari data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (Library Research), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Lebih lanjut, istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan ekonomi, rumah tangga yang kurang harmonis, poligami yang tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, adanya pihak ketiga, tidak adanya pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan lain-lain adalah semua contoh dari faktor-faktor penyebab perceraian. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah setiap terjadinya perceraian orang tua, tentu akan berdampak terhadap perkembangan anak, dikarenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
Co-Authors Angela, Bulan Rizka Dahlan Dahlan Dodo Gowasa, Faebolo Erwin Radityo, Mochammad Fitrianto, Bambang Nadira, Ida purba, Sulastri T. P Sendy, Beby Simangunsong, Wilyam Wesmartim